Sexy Killers: Politik Oligarki Yang Menguasai Negeri

0
1486
views
Yogi Zul Fadhli, saat sedang mengisi diskusi pasca pemutaran film Sexy Killers di Universitas Islam Indonesia

Oleh: Yogi Zul Fadhli (Pengabdi Bantuan Hukum Lembaga Bantuan Hukum Yogyakarta)

Barangkali saya menjadi salah satu orang yang paling beruntung karena mendapatkan kesempatan belajar bersama dengan beberapa komunitas yang menggelar acara nonton bareng film Sexy Killers karya Dhandy Laksono produksi Watchdoc, belakangan ini. Lewat medium ini, saya mencoba menyarikan materi yang saya paparkan sebagai pantikan diskusi tersebut. Sebisa mungkin saya berikhtiar untuk memotret fenomena yang ditampilkan dalam Sexy Killers secara teoritik tanpa mengeliminasi realitas. Saya juga menukil sejumlah substansi dari beberapa buku yang menurut saya relevan dengan tema ini. Mudah-mudahan bermanfaat.

Mula-mula saya hendak mengungkapkan kesan saya terhadap film ini. Mungkin tidak penting ya, tapi kok pengin saja mengutarakan. Hehe.. Jadi, ada dua reaksi yang dimunculkan oleh tubuh saat nonton Sexy Killers: pertama lantaran ada beberapa bagian yang pendapat saya amat sentimental dan bengis, maka bulu kuduk jadi bergidik; kedua, alam bawah sadar saya seperti mengirimkan sebuah energi ke dalam otak yang membuat mulut saya secara spontan mengeluarkan umpatan-umpatan bercitarasa lokal seperti: asyeem, bajigur, bajilak dan lain-lain!

Ya, film Sexy Killers sesungguhnya seperti sedang membuktikan tesis saya selama ini bahwasanya pembangunan -apapun wujudnya: PLTU, tambang, bandara, jalan tol dll- memang tidak diperuntukkan buat masyarakat dan hukum yang melegitimasi pembangunan itu diciptakan dengan anasir-anasir yang sarat dengan kepentingan ekonomi politik segelintir elit. Negara kemudian menampakkan wajah yang amat kapitalistik yang melayani kehendak pasar. Atas nama pembangunan untuk kepentingan umum, pertumbuhan ekonomi bahkan kesejahteraan serta intensi lain yang terdengar luhur, ruang hidup rakyat dirampas. Namun Sexy Killers lantas memberi tahu kita, alih-alih kepentingan umum, nyatanya hanya kepentingan segolongan oligark.

Maka kita patut berkontemplasi, keberadaan negara dengan aparatur-aparatur pemerintahannya ini untuk siapa? Hukum diciptakan untuk kepentingan yang mana? Dan, di mana sesungguhnya negara memposisikan masyarakat warga?

Secara ideal (das sollen) dan dengan pendekatan moralistik, keberadaan negara diperuntukkan buat warga. Hukum dalam negara diciptakan untuk membawa rakyat pada kesejahteraannya. Pada pokoknya negara harus melakukan hal yang baik-baik buat masyarakat warga. Dalam konteks keadilan sosial, yang saya pahami dari John Rawls, kebijakan negara juga harus diarahkan untuk mengangkat harkat/martabat mereka yang paling papa. Tapi persoalannya menjadi lain manakala pasar dijadikan sebagai paradigma politis dalam mengelola negara. Selama pendekatannya begini, maka yang terjalin ialah kongsi antara negara dengan kapitalisme. Parahnya negara bertransformasi menjadi negara kapitalistik. Bahkan saya pernah dengar celetukan, kapitalisme adalah negara itu sendiri!

Dalam negara yang kapitalistik, meminjam istilah F. Budi Hardiman di buku Dalam Moncong Oligarki, pasar loyal hanya pada uang bukan pada bangsa. Bahkan kapitalisme sejak awal tidak menyediakan dukungan untuk solidaritas/kesetiawakanan sosial. Malahan preferensi pasar merupakan skandal bagi solidaritas sosial dan membuka peluang formasi oligarki.

Dengan menggunakan optik Marx, kita bisa menganalisis relasi negara dengan kepentingan kapital yang berkelindan. Apalagi ia juga menyatakan, hukum (negara) adalah kepentingan orang berpunya. Marx menteoritisasikannya dengan mengacu pada bangunan struktur sosial. Pandangan Marx, bangunan struktur sosial terbagi jadi dua bingkai: infrastruktur dan suprastruktur. Dalam bingkai infrastruktur, tumbuh dan hidup ketimpangan ekonomi yang parah. Ada entitas dengan kekuatan modal yang gigantis dengan sifatnya yang predatoris, sementara di sisi lain ada pula mereka yang miskin. Ketimpangan ekonomi yang parah pada wilayah infrastruktur itu memengaruhi apa yang terjadi pada wilayah suprastruktur. Maka kebijakan antara lain hukum, politik dan ekonomi sesungguhnya merupakan cerminan dari apa yang berlangsung di tataran infrastruktur. Oleh karena di dalam lapisan infrastruktur terjadi ketimpangan, sistem politik dan sistem hukum diciptakan untuk membenarkan dan mengekalkan kepentingan ekonomi mereka -para oligark- yang memiliki kekayaan material yang ekstra.

Secara faktual, hal tersebut terejawantahkan dalam sejumlah kebijakan negara. Dengan konsideransi bahwasanya pemerintahan dewasa ini menggunakan preferensi pasar sebagai paradigma politis untuk mengelola negara, maka produk hukum yang diciptakan pun bersifat represif yang mana karakternya antara lain: hukum subordinat terhadap politik kekuasaan, kritik dilihat sebagai ketidaksetiaan dan substansi hukum dibuat sesuai dengan selera penguasa dengan kata lain ada perspektif resmi di mana para penguasa mengidentikkan kepentingannya dengan kepentingan masyarakat. Sementara kebijakan ekonomi yang ditelurkan juga ekstraktif, di mana sumber daya alam dikeruk, dieksploitasi habis-habisan tanpa ampun.

Contoh penerapan hukum represif dan kebijakan ekonomi ekstraktif? Banyak! Kau bisa cari di pelbagai media massa atau berita-berita dalam jaringan menyangkut kasus-kasus yang menempatkan masyarakat warga miskin dan marjinal sebagai pihak yang ditindas. Kasus pembangunan New Yogyakarta International Airport Kulonprogo yang merampas tanah-tanah petani, kasus tambang pasir besi di Kulonprogo, kasus tambang karst di Pegunungan Kendeng dan Gombong, perkara-perkara perkebunan sawit, kasus kriminalisasi Budi Pego, Tukijo dan sudah barang tentu kisah-kisah yang mencuat dalam Sexy Killer juga menjadi contoh paling telanjang praktik-praktik kotor yang dilakukan oleh rezim yang berkongsi dengan kartel-kartel bisnis ekstraktif.

Lantas bagaimana dalam konteks sistem politik?

Tampaknya sistem politik kita juga terdesain untuk melanggengkan kepentingan pasar para oligarkh. Masyarakat warga, sejatinya tak pernah diberikan ruang partisipatif yang substantif untuk menentukan siapa calon pemimipinnya karena seluruhnya menjadi pilihan otoritatif partai atau koalisi partai dengan para pemodal raksasa. Padahal, boleh jadi calon yang diinginkan khalayak bisa berbeda dengan calon yang dikehendaki partai politik. Menurut hemat saya, sistem yang demikian ini, akan semakin melebarkan praktik-praktik transaksional yang pragmatis mengingat kebutuhan akan ongkos politik yang tinggi. Parahnya, akan senantiasa ada orang-orang dengan kekayaan material super di dalam lingkaran mereka yang berebut kekuasaan yang ‘berbaik hati’ menjadi pendonor dana politik. Bahkan Jeffrey A. Winters dengan sinis menyatakan, Indonesia paling tepat dijabarkan sebagai demokrasi kriminal, di mana para oligark secara terakutr ikut serta dalam pemilihan umum sebagai alat berbagi kekuasaan politik, sambil menggunakan kekuatan kekayaan untuk mengalahkan sistem hukum dengan intimidasi dan bujukan.

Dalam konteks kekinian, dua pasangan calon presiden di pemilu Indonesia menjadi contoh paling nyata. Keduanya dikelilingi oleh pengusaha tambang batu bara. Bahkan satu pasangan adalah pemain lama. Dalam pemilu, mereka tampak berebut kuasa, tapi untuk urusan keruk mengeruk sumber daya alam demi menumpuk laba mereka kongsi. Konsep ijon politik berlaku di sini. Apalagi dalam politik tak ada makan siang gratis toh? Jadi, tatkala para oligarkh sudah membiayai para capres untuk merebut tampuk kekuasaan, maka imbalannya ya.. konsesi tambang atau apapun yang diminta harus dituruti. Tak peduli tambang itu destruktif, acuh tak acuh tanah-tanah warga dirampas, tak ada urusan rakyat menderita penyakit kritis dan cuek bebek warga dikriminalisasi serta harus dirundung nestapa di dalam penjara. Yang penting, fulus mengalir mulus!

Sexy Killers mempertontonkan busuknya praktik berhukum, berpolitik dan berekonomi di Indonesia dan di sisi lain memperlihatkan begitu dahsyatnya daya rusak tambang batu bara bagi lingkungan dan manusia. Belum lagi ekses operasional PLTU yang disokong batu bara. Brengseknya, atas kerusakan akut itu, pengusaha tambang tak mau mereklamasi. Lubang bekas tambang menganga di sebuah kawasan pertambangan di Kalimantan. Gara-gara itu, banyak anak tewas tercebur dan tenggelam lantaran lokasinya yang dekat dengan pemukiman bahkan sekolah warga. Sedangkan di lokasi PLTU, banyak orang sakit pernafasan akut, bronkitis, kanker dan banyak pula yang mati. Dahsyat bukan dampaknya? Dari hulu sampai hilir, semua mengerikan.

Jadi buat yang selama ini berdebat, bahkan baku hantam sampai babak bundas atas nama calon presiden jagoan kalian, saran saya sudahilah. Gagasan yang dibawa para capres itu, yang tampak adiluhung, nyatanya artifisial. Yang ada ialah ijon politik, mereka dengan oligarkh tambang. Sebab pada akhirnya siapapun yang dapat suara terbanyak esok 17 April 2019, para oligarkh dari dua kubu itulah pemenangnya dan rakyat tetap kalah.