Dari Dialog Gubernur HB X Dengan JAP Soal Recovery Merapi

Pulihkan Keadaan Jangan Pakai Utang

Sumber : Radar Jogja, Selasa, 30 November 2010

Kerusakan yang ditimbulkan akibat letusan Merapi begitu luar biasa. Sejauh ini belum diketahui pasti berapa kerugian yang ditimbulkan.

SEJUMLAH penggiat lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang tergabung dalam Jaringan Advokasi Penyintas (JAP) Jogja meminta agar anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi pasca erupsi Merapi tak menggunakan dana utang. Terutama dana utangan dari luar negeri.

“Kita ingin memakai potensi kekuatan lokal. Utang hanya akan membebani masa depan kita. Jadi jangan pakai utang,”ujar Humas JAP Jogja Suparlanusai bertemua dengan Gubernur DIJ Hamenggku Buwono X di Kepatihan kemarin (29/11). Selain Suparlan, tim JAP yang datang antara lain Direktur LBH Jogja M Irsyad Thamrin, aktivis Lembaga Konsumen Yogyakarta (LKY) Nanang Ismuhartoyo dan beberapa aktivis lainnya.

Suparlan yang juga menjabat direktur Walhi Jogja itu mengatakan dengan menggunakan kekuatan lokal akan mendorong kemandirian masyarakat. Bila pakai utang, maka akan menjadi beban generasi mendatang. Saat ini utang luar negeri Indonesia mencapai sekitar Rp. 1.666 triliun. Akibat utang itu, 25 persen dari APBN digunakan untuk mencicil pembayaran utang luar negeri.

Kekhawatiran anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi memakai utang luar negeri terlihat dari gejala adanya keterlibatan Bank Dunia yang ikut menganalisis dan melakukan assasment bagi kebutuhan anggaran pasca bencana.
Menanggapi kekhawatiran penggiat JAP itu, Gubernur DIJ Hamengku Buwono X sepakat agar anggaran pemulihan Merapi harus menghindari utang luar negeri.

Pemprov Sedang Bahas Desain Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus mengoptimalkan sumber-sumber pendanaan dari dalam negeri.
Berdasarkan penanganan bencana pasca gempa 2006, pemerintah sepenuhnya memakai dana dari dalam negeri.

HB X juga menginformasikan untuk rehabilitasi dan rekonstruksi Merapi, APBD Provinsi mengalokasikan anggaran Rp.100 miliar. Dana itu akan digunakan untuk pemulihan berbagai sektor kehidupan masyarakat seperti perdaganganm perindustrian, perekonomian maupun infrastruktur.

Gubernur menjelaskan anggaran penanganan Merapi bukan hanya bersumber dari APBD Provinsi DIJ. Untuk masa tanggap darurat anggaran bersumber dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan pengadaan shelter atau rumah sementara berasal dari partisipasi masyarakat.

Dalam kesempatan itu, raja Keraton Jogja tersebut juga mengharapkan partisipasi aktif dari kalangan LSM ikut mendukung percepatan Sleman Bangkit pasca meletusnya Merapi.

Mendorong percepatan Sleman Bangkit, pemprov sedang menggodok penataan ulang RAPBD 2011 maupun desain rehabilitasi dan rekonstruksi. Konsep itu rencanya akan dipaparkan di depan Wakil Presiden RI Boediono. Sebelum presentasi pada Jumat (3/12) Tim Wapres akan terjun ke Jogja. Selanjutnya HB X akan bertolak ke Jakarta menyampaikan paparan.

Di bagian lain, HB X mengucapkan terima kasih atas partisipasi LSM bergabung dengan pemangku kepentingan lainnya ikut memperhatikan percepatan Sleman Bangkit. ***

 

Scroll to top