Anggodo Menang Lagi

Publik dibuat kaget dengan keputusan PN Jakarta selatan, Hakim mengeluarkan keputusan pembatalan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKPP).Hakim memenangkan tuntutan praperadilan Anggodo. Setelah drama komunikasi Angggodo dengan beberapa orang terkait kasus penyuapan diperdengarkan di MK. Dalam rekaman itu sudah jelas jika Anggodo terlibat. Namun hukum belum berhasil menjeratnya.

“Hakim belum menjadi teman setia bagi proses penegakan hukum di Indonesia, Keputusan ini menjadi pukulan telak, dan PN Jaksel telah menjadi Kuburan bagi pemberantasan Korupsi.” Ungkap Triwahyu K.H. Koordinator Aliansi Masyarakat Untuk KPK (AMUK) Yogyakarta. Kita juga akan melihat Minggu depan KPK akan memanggil Sri Mulyani dan Budiono untuk diperiksa terkait keterlibatannya dalam kasus skandal bank Centuri. Apa yang akan terjadi?

Sahlan said seorang mantan hakim mengungkapkan pertimbangan yang dipakai oleh Hakim adalah legal justice bukan sosial justice. “Rekaman di MK harus dipakai sebagai rujukan, alasan sosiologis tidak bisa dipakai sebagai alasan hukum, ini janggal.” Ungkap Sahlan. Sahlan meragukan legal standingnya Anggodo dan berharap kedepan kita dapat mendesak kejaksaan merubah alasan keluarnya SKPP, serta menggunakan hak deponeering-nya. Harapan lain adalah SBY bisa mnggunakan hak prerogratifnya untuk memberikan amnesty kepada bibit dan chandra.

Irsyad Thamrin direktur LBH Yogyakarta mengatakan, akan terus mengawal isu ini. Selain itu menghimbau teman-teman gerakan dan masyarakat umum untuk mengawal kasus korupsi di institusi peradilan karena di tempat inilah transaksi yang besar itu berjalan.

Wahyu juga menambahkan AMUK telah melakukan konsolidadi lokal dan nasional. Jika presidan SBY tetap diam dan tidak mengambil tindakan maka gerakan menentang korupsi ini akan semakin masif. Wahyu menyayangkan ada sinyal membiarkan dari pihak istana untuk melemahkan KPK. Hal itu dapat dilihat dari pernyataan Salah seorang satgas anti mafia peradilan bahwa sebaiknya kita harus menghormati keputusan hakim agung. Pernyataan serupa juga disampaikan oleh Watimpres Jimly Assiddqqie.

Wahyu dan kawan-kawan AMUK berjanji akan berjuang menyelamatkan KPK sebagai lembaga meskipun melihat ada gejala tidak konsisten di antara pimpinan KPK. Jika minggu depan, KPK tidak jadi memanggil Budiono dan Sri Mulyani maka pihaknya akan terus melakukan gerakan untuk menekan dan mengkritik KPK. Hal itu sebagai bukti cinta kita kepada KPK. Jangan sampai pimpinan KPK melakukan pengkhianatan karena itu dapat melukai kepercayaan publik. (Astutik)

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+

TKI Kembali Tertipu

Rabu 7 April 2010 LBH yogyakarta mengadakan Konferensi Pers terkait pengaduan Sungging Purbo Asmoro. Sungging mengadu perihal nasib NG istrinya yang telah bekerja di Malaysia sejak september 2009 dan mengalami diskriminasi. Sungging warga Galur-Kulon Progo melaporkan selama di Malaysia Istrinya mendapat perlakuan yang tidak layak antara lain gaji dan jam kerja yang tidak sesuai upah, dilarang beribadah, hingga ditutupnya akses komunikasi istrinya selama bekerja.

Awalnya Sungging mengaku, didatangi oleh dua orang perempuan berinisial DA dan SR yang ternyata dari PJTKI HIP menawarkan pekerjaan di Kilang emas Malaysia. NG dan suaminya yang merasa mengalami kesulitan ekonmi akhirnya setuju. Ada beberapa pertimbangan yang mereka ingat, antara lain NG dijanjikan gaji 600 RM per bulan, pekerjaan resmi bukan ilegal, boleh berkomunikai dengan bebas hingga akan mudah untuk mengetahui keadaaan istrinya. Bayangan indah dan harapan pun membayang dimatanya.

Namun beberapa bulan harapan itu menguap, NG tak menerima gaji 600 RM seperti yang dijanjikan. Soal jam kerja setelah bekerja di pabrik, G masih diwajibkan bekerja di rumah majikan pemilik kilang emas. Tak hanya itu NG sering diperlakukan kasar dan dilarang menjalankan ibadah. Hal inilah yang mendorong sungging melaporkan DA dan SR ke Polisi 3 april lalu. Aduannya telah diterima oleh AIPTU Suhartono di kantor Polda DIY. Sampai saat ini pihak kepolisian masih melakuka proses penyidikan.

Agung Pribadi, S.H selaku kuasa hukum dari LBH yogyakarta akan melakukan upaya hukum antara lain mengirimkan surat kepada terlapor yakni DA dan SR untuk diminta klarifikasi. Selain itu karena Sungging sudah melapor ke polisi maka pihaknya akan turut memonitor dan mengawal jalannya kasus ini. Terlepas dari itu secara lebih luas Agung berpendapat maraknya PJTKI bersikap buruk disebabkan karena terlalu mudahnya Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) memberikan ijin mendirikan PJTKI. Pemerintah harus memperketat, agar orang –orang tidak mudah melakukan praktek trafiking dengan kedok memberi pekerjaan.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+

Bantuan Hukum Untuk Miskin dan Tertindas