Tolak Penambangan Pasir!

Sumber : Harjo Senin, 05 April 2010 08:37:33

PANJATAN: Para petani lahan pasir di pesisir pantai selatan Kulonprogo yang tergabung dalam Paguyuban Petani Lahan Pantai (PPLP) kembali meneguhkan sikap menolak rencana penambangan pasir besi.

Penegasan sikap itu disampaikan dalam aksi unjuk rasa yang digelar akhir pekan lalu. Aksi demonstrasi digelar sebagai respons atas pernyataan Pemkab Kulonprogo yang menegaskan penambangan pasir besi tinggal menunggu realisasi. Aksi tersebut sekaligus mengiringi hari jadi keempat PPLP.

Ketua PPLP Supriyadi dalam orasinya mengatakan warga yang tergabung dalam PPLP tetap menolak kehadiran penambangan pasir besi di wilayah pesisir selatan Kulonprogo. “Kami tetap menolak rencana pembangunan pasir besi,” ujar Supriyadi dalam orasinya.

Ia mengatakan PPLP sudah memperjuangkan hak-hak petani selama empat tahun ini dan akan terus berjuang sampai akhir nanti. Mereka tetap menolak rencana penambangan pasir besi. Unjuk rasa tersebut diikuti ratusan petani anggota PPLP. Mereka menggelar perhelatan akbar dalam rangka hari jadi PPLP di Desa Berantan Bugel Panjatan Kulonprogo. Selama orasi Supriyadi terus membakar semangat para petani agar tidak menyerah dalam perjuangan mereka.

Di samping itu, dukungan juga datang dari aktivis Aji Kusumo dan LBH Jogja. Perayaan hari jadi tersebut juga diwarnai aksi konvoi sepeda motor ratusan petani. Selain itu sebuah gunungan juga diikutsertakan untuk menandai peringatan hari jadi PPLP dan simbol perjuangan para petani yang telah bertahun-tahun menghijaukan kawasan pantai dan menggantungkan hidupnya dari pertanian lahan pasir.

Gunungan tersebut merupakan hasil pertanian dan diarak dari Bugel, Pleret, Silira hingga Karangwuni. Aksi unjuk rasa mendapatkan pengawalan ketat dari puluhan anggota kepolisian Polres Kulonprogo.(man)

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+

Usut Perubahan Pasal Misterius Perda RTRW Pesisir Kulonprogo Tiba-Tiba Jadi Kawasan Pertambangan

[ Senin, 29 Maret 2010 ]

JOGJA- DPR RI pernah digemparkan oleh kasus korupsi raibnya salah satu pasal dalam UU Kesehatan menyangkut rokok yang baru saja disahkan dewan dan pemerintah pada awal Januari silam.

Kasus serupa ditengarai juga terjadi di Provinsi DIJ. Perda No 2 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) secara misterius mengalami penambahan materi pasal. Tepatnya, pada pasal 58 dan pasal 60 ayat 2 huruf b.

Pasal 58 mengatur tentang kawasan Peruntukan Pertambangan. Sedangkan pasal 60 ayat 2 huruf b angka dua merupakan tindak lanjut dari pasal 58. Dalam pasal tersebut diatur secara jelasan kawasan pertambangan di Provinsi DIJ yang meliputi dua kabupaten.

Pertama, Gunungkidul di Kecamatan Panggang dan Ponjong merupakan pertambangan batu kapur serta pertambangan kaolin di Kecamatan Semin.

Kedua, Kabupaten Kulonprogo menjadikan kawasan pesisir pantai selatan di Kecamatan Wates, Panjatan dan Galur untuk pertambangan pasir besi.

Munculnya tambahan pasal itu sontak membuat kalangan parlemen terkejut. Sebab, saat Dewan Provinsi membahas Raperda RTRW dengan tim pemprov, kedua pasal itu tak pernah ada.

“Ini membuat kami bertanya-tanya,” ujar Ketua Badan Legislasi Daerah (Balegda) DPRD DIJ Edhie Wibowo saat dihubungi kemarin (28/3).

Edhie menilai masalah itu sebagai kasus serius. Ia tak ingin mendiamkan begitu saja kasus dugaan korupsi pasal dan ayat dalam Perda RTRW. Karena itu, Balegda secara khusus akan membahas kasus tersebut.

“Kami akan usut, siapakah pihak yang telah memberikan tambahan pasal dan ayat secara tiba-tiba itu,” cetus kader Partai Gerindra itu.

Rencananya, Balegda akan segera menggelar rapat kerja dengan melibatkan Biro Hukum, Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral serta beberapa instansi terkait lainnya.

Ketua FPAN Isti’anah ZA tak bisa menyembuyikan rasa geramnya. Ia mengaku telah mengecek materi Perda RTRW yang disepakati dewan dan pemprov maupun perda yang disahkan setelah dievaluasi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

“Perbedaannya sangat mencolok sekali,” tuturnya. Menurut dia, dalam perda yang disepakati dewan dan pemprov tak pernah menyebutkan adanya lokasi pertambangan. Kawasan pesisir pantai selatan Kulonprogo tegas-tegas dinyatakan sebagai areal pertanian. Bukan daerah pertambangan pasir besi seperti yang sekarang tercantum di Perda No 2 Tahun 2010.

Isteri Hakim Agung Mahkamah Agung terpilih Dr Salman Luthan SH itu sepakat kasus itu harus diselidiki secara tuntas. Setahu Isti’anah evaluasi Kemendagri tak pernah sedikit pun menyinggung soal pasal 58 dan 60.

“Usut tuntas keanehan ini agar kasus serupa tak terulang,” tegasnya berapi-api.

Ditegaskan, lalau pun usulan penambahan pasal dan ayat itu datang dari pemerintah pusat, mestinya pemprov mengajak bicara dewan seperti saat pembahasan Raperda APBD. Setiap kali pemprov mendapatkan evaluasi dari Kemendagri soal APBD, selalu melibatkan dewan untuk bersama-sama menyikapi evaluasi tersebut.

“Untuk Perda RTRW kita tak pernah diajak rembugan. Tahu-tahu perda telah berubah,” keluhnya.

Sekretaris Komisi A Dewan Provinsi Arif Noor Hartanto menyatakan setuju dengan gagasan mengusut tuntas kasus dugaan korupsi penambahan pasal dan ayat dalam Perda RTRW tersebut. Bila perlu dewan akan nglurug ke Jakarta untuk menayakan kejelasan kasus itu dengan Kemendagri.

“Ini agar duduk masalahnya menjadi jelas dan terang benderang,” tandas mantan Ketua DPRD Kota Jogja itu.

Inung demikian sapaan akrabnya, sedang mengumpulkan berbagai kejanggalan dalam Perda RTRW tersebut. Harapanya, data-data yang terkumpul itu akan bermanfaat mendukung upaya pengungkapan kasus tersebut.

Sekprov DIJ Tri Harjun Ismaji dalam surat nomor 188/0614 tanggal 25 Februari 2010 telah memberitahukan ke pimpinan DPRD DIJ tentang langkah pemprov menindaklanjuti evaluasi Kemendagri tentang Raperda RTRW Provinsi DIJ 2009-2029.

Evaluasi Kemendagri itu tertuang dalam surat nomor 650-46 tanggal 16 Februari 2010. Dalam lampiran surat yang dikirimkan Tri Harjun itu, pasal soal pertambangan pasir besi di pesisir pantai selatan Kulonprogo tak tercantum.

Di sisi lain, penolakan terhadap Perda RTRW itu telah disampaikan Ketua Paguyuban Petani Lahan Pesisir (PPLP) Kulonprogo Supriyadi. Ia mengatakan tak setuju dengan munculnya pasal yang menyatakan kawasan pesisir Kulonprogo dijadikan lokasi penambangan pasir besi. Supriyadi ingin agar kawasan pesisir dipertahankan sebagai lokasi pertanian seperti sekarang ini. “Lahan pertanian itu menjadi sumber penghidupan bagi ribuan warga di pesisir pantai,” kata pria yang sehari-hari berprofesi sebagai petani semangka dan cabe itu. (kus)

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+

DPRD didesak tolak RTRW penambangan

Sumber : Harjo, Jum’at, 26 Maret 2010 09:33:27

WATES: Masyarakat yang tergabung dalam Paguyuban Petani Lahan Pantai (PPLP) kembali mendatangi DPRD Kulonprogo, Kamis (25/3). Mereka mendesak agar DPRD menolak penambangan di pesisir selatan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kulonprogo yang kini digodok eksekutif.

“Kami minta DPRD Kulonprogo sebagai wakil rakyat terbuka matanya untuk tidak mengakomodasi rencana penambangan di pesisir selatan dalam RTRW Kulonprogo yang baru nanti. Biarkan pesisir selatan hanya untuk pertanian, perikanan, dan kelautan,” kata koordinator PPLP Supriyadi.

Kedatangan massa PPLP yang ditemui Pimpinan Dewan, Komisi I dan Komisi III itu juga untuk menyampaikan kekecewaan terhadap sikap pemerintah provinsi yang telah mengundangkan Peraturan Daerah (Perda) Provinsi DIY No.2/2010 Pasal 60 Ayat 2 huruf b angka 2 tentang Tata Ruang yang menyebutkan bahwa wilayah pesisir selatan diperbolehkan sebagai area pertambangan.

“Perda itu kami nilai cacat hukum karena hanya ditandatangani Gubernur, tak ada tandatangan DPRD provinsi. Perda itu pun baru diterima DPRD 2 jam sebelum audiensi dengan kami. Ini kan aneh,” kata anggota PPLP Sutar.

“Dari situ kami harap, DPRD Kulonprogo bisa lebih profesional dan tak gegabah, yakni melibatkan unsur masyarakat terutama yang kena dampak penambangan nantinya sebelum menngesahkan revisi RTRW Kulonprogo,” imbuh Sutar

Sementara anggota PPLP lainnya Isyanti kembali mengingatkan bahwa suara masyarakat PPLP hanya satu, tetap menolak penambangan pasir besi di pesisir selatan. “Kami percaya bahwa penambangan itu tak ada untungnya bagi masyarakat dan anak cucu. Jadi kami akan terus melakukan perlawanan dalam berbagai bentuk jika rencana itu tetap dijalankan,” tegasnya.

Ketua DPRD Kulonprogo Yuliardi mengatakan berdasarkan peraturan yang ada sebelum diundangkan sebuah perda seperti RTRW, eksekutif harus melibatkan unsur DPRD. “Jika informasi soal perda RTRW di provinsi itu memang tak ada keterlibatan DPRD maka salah dan harus kembali di revisi,” kata Yuliardi.

Namun ditambahkan, dalam perda RTRW kabupaten, tetap harus sinkron dengan jalur dari pusat maupun provinsi. “Kami akan mencoba mencari celah untuk mensinkronkan kondisi agar perda RTRW Kulonprogo nanti bisa sinkron dengan provinsi dan pusat tanpa mengabaikan suara masyarakat. Saat ini draf perubahan RTRW di Kulonprogo juga belum diserahkan pemkab kepada kami,” katanya.

Sementara itu anggota Komisi I Risman Susandi dan Wakil Ketua Komisi III Hamam Cahyadi mengatakan untuk saat ini sikap DPRD Kulonprogo masih berpijak pada apa yang sebelumnya telah diputuskan dalam paripurna pada Januari 2010 lalu soal pemanfaatan ruang wilayah pantai selatan menjawab surat Bupati Kulonprogo no 180/3027 tanggal 11 Desember 2009 soal permintaan persetujuan wilayah selatan untuk penambangan.

Keputusan itu diantaranya menyetujui ruang wilayah selatan untuk penambangan dengan syarat RTRW telah direvisi, tak ada masyarakat dirugikan, menjaga kelestarian lingkungan, dan aspirasi masyarakat di dengar. Sementara soal izin usaha pertambangan, DPRD menyerahkan sebagai kewenangan bupati.

Oleh Pribadi Wicaksono
Harian Jogja

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+

Ancaman Kekerasan Terhadap Advokat

Ancaman yang dilakukan oleh oknum anggota TNI (yang merupakan saksi pelapor) kepada advokat yang tengah menangani perkara pidana di Pengadilan Negeri Bantulm merupakan suatu tindakan yang tidak dapat ditolerir dan sudah sepantasnya di kenakan tindakan tegas. Apalagi ancaman kekerasan tersebut dengan cara mengarahkan pistol/senjata api kepada salah seorang penasehat hukum terdakwa. Untuk itu kita harus segera menuntut Pemerintah untuk melindungi advokat dalam menjalankan profesinya. Sebagai bagian dari fair trial untuk membela kepentingan hak-hak klien yang tidak banyak mengerti dan paham mengenai system hukum.
Dalam perspektif pelaku mengenai apa yang ia rasakan, lihat dan ia nilai sejak berhubungan dengan sistem peradilan pidana (SPP), pelaku menggambarkan perasaannya yang merasa “kecil”, tidak aman, dan tidak pasti (uncertainly) sejak ditangkap (terlebih pada saat sidang). Pelaku melihat dirinya dalam kedudukan/posisi yang rendah. Dalam sidang pelaku biasanya bingung, cemas dan tidak bisa mengungkapkan apa yang ada didalam hatinya. Dari hal tersebut, maka penting adanya peranan Advokat (pemberi bantuan hukum).
Ancaman kekerasan yang terjadi di Pengadilan bantul ini bisa menjadi preseden buruk dan menjadi ancaman bagi institusi peradilan (jaksa, hakim, maupun advokat) sebagai benteng menegakkan keadilan di dalam masyarakat dan dalam menjalankan peradilan yang fair (fair trial). Selain itu juga menjadi boomerang bagi institusi TNI yang sedang membangun citranya kembali di masyarakat yang trauma terhadap tindakan-tindakan militerisik di era orde baru.
Berdasarkan hal tersebut dan berkaitan dengan tindakan ancaman kekerasan yang dilakukan oleh oknum TNI tersebut, maka LBH Yogyakarta menuntut :
1. Pemerintah hendaknya segera mengefektifkan system keamanan di lingkungan pengadilan dalam upaya memberikan perlindungan terhadap hakim, jaksa, advokat maupun pihak yang berperkara di pengadilan.
2. Denpom TNI segera memeriksa dan memberikan sanksi yang tegas kepada Oknum TNI yang melakukan tindakan ancaman kekerasan terhadap advokat yang sedang menjalankan profesinya.
Demikian press release ini kami buat, atas perhatiannya kami ucapkan terim kasih.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+

LBH Yogyakarta – YLBHI mengadakan Workshop Reformasi Agraria

Tanggal 24-25 agustus 2005 lalu LBH Yogyakarta-YLBHI menyelenggarakan Workshop Reformasi Agraria di sedyo rahayu, kaliurang, para peserta yang umumnya dari para petani ini berasal dari beragam elemen, yang kritis menyoroti persoalan reformasi agraria yang terjadi di negeri ini.
Kita semua tahu rezim politik yang telah maupun sedang berkuasa di Indonesia telah “gagal” dalam mendistribusikan kesejahteraan kepada rakyatnya, khususnya kepada petani. Betapa tidak, ketika kita pernah mengaku dan menyatakan bahwa bangsa kita adalah bangsa agraris namun kondisi petani yang notabenenya sebagai pelaku utama dalam wilayah agraris masih belum sejahtera. Beragam soal senatiasa membuntutinya, mulai dari soal pertanahan, distribusi hasil panen, juga kebijakan-kebijakan yang senantiasa menempatkaan petani sebagai pihak yang kalah. Seringkali kita menyaksikan petani kebingungan menjual hasil panennya karena harga anjlok. Tidak perlu bertanya mengapa, karena ini adalah ulah para pengusaha yang melakukan kong kalikong dengan pemerintah. Pemerintah memberikan ijin import beras dengan alasan harga murah padahal suplai dari petani negeri ini amat banyak. Demikian pula dengan revolusi hijau yang didengungkan dapat meningkatkan produktivitas hasil panen hanya mampu merusak jaringan tanah, PPL (Petugas Penyuluh Lapangan) yang ditugaskan untuk memberi penyuluhan kepada petani hanya bertindak sebagai sales yang menjual bahan-bahan kimia. Mau tidak mau kita tidak bisa lepas tangan atau menutup mata atas kenyataan bahwa secara obyektif telah terjadi ketimpangan dan ketidakadilan struktural dalam masyarakat agraris.

Banyak pihak beranggapan bahwa demokratisasi pembaharuan agraria sesungguhnya telah dimulai sejak adanya UUPA No. 5 Tahun 1960 dengan agenda land reform yang menjadi trade mark. Agenda lebih khusus adalah Semangat melakukan distribusi tanah yang adil terutama bagi petani. Akan tetapi dalam prakteknya, UUPA tidak dapat diimplementasikan secara signifikan untuk mengubah nasib petani, semenjak masa rezim Orla,Orba, dan sampai sekarang.

Budaya politik dan pengantian rezim dari Orla ke Orba yang dramatis dengan mengorbankan berjuta rakyat petani telah membuat agenda pembaharuan agraria simpang-siur untuk dilakukan secara serius.

Rezim politik Orba berkuasa, UUPA digunakan sebagai landasan legitimasi untuk menjalankan pembangunan untuk mengejar pertumbuhan ekonomi dalam bentuk peningkatan produktivitas tanpa memberi peran pada rakyat untuk berpartisipasi dalam pemilikan dan pemanfaatan sumber-sumber agraria ( Fauzi 2000). Kenyataannya revolusi hijau yang pernah berhasil dalam swasembada pangan ternyata sekaligus mengagalkan petani dalam hal kemandirian pangan. Adanya petani gurem pada era rezim Orba adalah kenyataan pahit dari satu kebijakan politik agrarian rezim Orba atas konsep Land Reform.
Kini kenyataan lain juga telah mengancam kehidupan petani, industrialisasi telah mencaplok lahan-lahan pertanian dengan dibangunnya pabrik-pabrik, perumahan mewah, dan proyek-proyek capital lainya.

Dinamika reformasi agraria di Indonesia telah terbukti tidak pernah selesai. Karena itu, pertanyaannya kemudian adalah apakah dengan diterapkannya UU Otonomi Daerah keberlanjutan reformasi agraria dapat dijalankan? Sebelum pertanyaan itu kita jawab, paling tidak kita punya harapan Otonomi Daerah dapat memberikan peluang yang sebesar-besarnya bagi daerah untuk mengelola SDA-nya. Namun Yang menjadi permasalahnya adalah, secara obyektif perkembangan pelaksanaan Otonomi Daerah tidak serta-merta memberikan harapan akan hakikat pembaharuan agraria. Besar kemungkinan (atau malah sudah terjadi di beberapa daerah) justru kepentingan masyarakatlah yang sering dikalahkan. Kritik atas desentralisasi pemerintahan struktural dirasakan perlu ketika makin melemahkan kepantingan rakyat. Di sini Otonomi Daerah bisa menjadi bumerang bagi masa depan reformasi agraria, karena dalam kontek tertentu, kultur politik yang terbangun di daerah juga mencitrakan kondisi buruk bagi perkembangan demokrasi reformasi agraria.

Di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) selama ini telah terjadi dualisme penerapan hukum agraria terhadap keberadaan Sultan Ground di Yogyakarta. Hal ini merupakan persoalan tersendiri dalam menyoroti pembaharuan agraria di DIY. Selama ini peraturan hukum keagrariaan jelas-jelas mengatur batasan kepemilikan tanah, tetapi dalam kenyataan hal ini tidak berlaku bagi Sultan Ground, mengapa?….karena dalam UUPA (pasal 6, 7 dan 13 ) menyatakan bahwa tanah-tanah bekas swapraja sejak berlaku UUPA ini kembali menjadi milik Negara. hal tersebut akan berimplikasi pada fungsi sosial tanah yang bertujuan untuk memakmurkan rakyat harus terhalang karena monopoli kepemilikan tanah.
Membaca Fenomena tersebut Workshop Reformasi Agraria ini diselenggarakan.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+

Bantuan Hukum Untuk Miskin dan Tertindas