Pengumuman Hasil Seleksi Berkas dan Jadwal Wawancara Calon Volunteer LBH Yogyakarta

PENGUMUMAN

Hasil Seleksi calon Volunteer Pengabdi Bantuan Hukum LBH Yogyakarta

Salam, para pegiat keadilan. Setelah melewati proses penyeleksian administrasi, berikut kami cantumkan nama-nama calon volunteer LBH Yogyakarta yang berhasil lolos ditahapan seleksi administrasi.

Nama peserta Asal Universitas
Rio Rinaldi MH UII
Ryan Akbar UII
Muhammad Rico UII
Wisnu Andhikatama UII
Gilang Wahyu Aditya UII
Romi Maulana UMY
Anita Simbolon UMY
Reynaldo Junior UII
Nasiematul Arifat UII
Ahmad Maulana Ikbal UII
Abdul Malik Akdom UIN
Bintang Yudho Y UII
Ghifar Hilmi UII
ZulFajr iZainal UMY
Rizki Sadikin UIN
Dida Rachma UIN
Arina Widda Faradis UIN
Mada Pudyatama UII
Ismail Sani Ali M UII

 

Selanjutnya, akan dilakukan tahap wawancara yang kami bagi kedalam 2 hari. Wawancara dilaksanakan pada pukul 10.00 WIB sampai selesai.

 

Tahap wawancara 1 ( Sabtu, 27 Mei 2017) Tahap Wawancara 2 (Minggu, 28 Mei 2017)
Rio Rinaldi Abdul Malik Akdom
Ryan Akbar Bintang Yudho Y
Muhammad Rico Ghifar Hilmi
Wisnu Andhikatama ZulFajri Zainal
Gilang Wahyu Aditya Rizki Shadiqin
Romi Maulana Dida Rachma
  Arina Widda
  Mada Pudyatama
  Ismail Sani Ali M
  Anita Simbolan
  Reynaldo Junior
  Nasiematul Ariefat
  Ahmad Maulana Ikbal

 

 

Untuk pertanyaan lebih lanjut, bisa menguhubungi panitia penerimaan volunteer LBH 2017 di nomor 085789213091, Meila. (WA atau SMS)

Terimakasih

Ttd

 

Panitia

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+

Aparat Penegak Hukum Tak Berperspektif Perlindungan Terhadap Perempuan

 

Oleh: Zuriah, S.Sy

Kasus kekerasan terhadap Perempuan berhadapan dengan hukum yang dilakukan oleh Aparat Penegak Hukum (APH) belakangan terus terjadi, sayangnya banyak pihak yang menutup mata akan peristiwa tersebut, seakan hal tersebut bukanlah sebuah pelanggaran HAM dan Hukum bagi perempuan berhadapan dengan hukum. Bila terus menerus dilakukan pembiaran atas kelalaian tersebut, maka akan semakin marak kekerasan terhadap perempuan berhadapan dengan hukum. Hal tersebut semakin menunjukkan buruknya pelayanan APH terhadap perempuan karena tidak memiliki perspektif yang baik tentang perempuan berhadapan dengan hukum.

Erniningsih atau kerap di sapa Erni, adalah salah satu korban dari APH yang tidak berperspektif perempuan, seorang perempuan asal Klaten yang diduga kematiannya terjadi di sel tahanan Polsek Sleman Yogyakarta. Ia meninggal  pada tanggal 18 Oktober 2016 setelah satu malam ditangkap dan ditahan oleh Penyidik Polsek Sayegan. Erni merupakan tahanan titipan dari Polsek Sayegan ke Polsek Sleman karena tidak memiliki sel khusus untuk perempuan. Dia dilaporkan atas dugaan perzinahan dan pernikahan tidak sah sebagaimana diatur di dalam pasal 284 KUHP dan Pasal 279 KUHP. Dia  dilaporkan setelah pernikahan sirrinya dengan Suhadi oleh Istri Suhadi yang sudah sejak tahun 2011 meninggalkan rumah. (Sumber: Wawancara dengan tim Penasehat Hukum LBH Yogyakarta).

Kronologi kasus ini kemudian diungkap oleh keluarga korban Tuginem selaku ibu kandung Erni kepada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Yogyakarta dalam Konferensi Pers pada tanggal 28 Oktober 2016. Bermula pada tanggal 9 Oktober 2015 istri Suhadi pulang ke rumah suaminya (Suhadi) di Sayegan setelah meninggalkan rumah sejak 2011. Di Rumah suaminya tersebut dia bertemu dengan Erni yang tengah hamil dan mengaku sebagai istri Suhadi. 31 Mei 2016 istri Suhadi melaporkan Suhadi dan Erni ke Polsek Sayegan atas dugaan tindak pidana pasal 279 KUHP dan Pasal 284 KUHP. Polsek Sayegan kemudian menindaklanjuti laporan tersebut dan melakukan pemeriksaan terhadap Suhadi dan Erni. Pada tanggal 9 Agustus 2016 Suhadi kemudian ditetapkan sebagai tersangka dan kemudian diproses di Pengadilan Negeri Sleman. Proses pemeriksaan juga dilakukan terhadap Erni. Selama proses pemeriksaan korban Erni harus menjalani pemeriksaan di Sayegan, Sleman. Sehingga Erni harus bolak-balik Klaten-Sleman di tengah kehamilannya yang menginjak usia 7 (tujuh) bulan. Selama proses pemeriksaan Erni tidak didampingi oleh Penasehat Hukum. Akibat dari bolak-balik Klaten- Sleman mengakibatkan Erni mengalami pendarahan serius dan kemudian keguguran. Selain itu, peristiwa tersebut mengakibatkan kondisi psikologisnya semakin terguncang. (Sumber: Konpers LBH Yogyakarta 28 Oktober 2016).

Di lingkup yang lebih luas, ada berbagai riset yang telah dilakukan para ilmuan dan aktivis perempuan untuk mengidentifikasikan penyebab dari kekerasan terhadap perempuan dalam ranah penegakan hukum yaitu biasnya pemahaman tentang keadilan gender dan minimnya sensitifitas gender dari Aparat penegak hukum (APH). Persoalan ini membuka peluang besar untuk terjadinya kekerasan bahkan menyebabkan kematian terhadap perempuan di ranah penegakan hukum. Seringkali sikap, persepsi, dan perspektif aparat hakim, jaksa, dan polisi masih bermasalah dalam menangani kasus-kasus yang terkait dengan perempuan.

Tak Banyak Korban Angkat Bicara:

Kompleksitas yang di hadapi perempuan yang mengalami kekerasan di ranah penegakan hukum, keluarga korban, masyarakat dan saksi dengan pertimbangan alasan  yang berbeda-beda cendrung memilih diam dan tak banyak angkat bicara. Beban psikologis yang dialami Perempuan berhadapan hukum sangatlah besar, rasa malu yang harus ditanggungnya serta intimidasi dan stigma-stigma yang dilontarkan membuatnya bertindak untuk “bungkam seribu bahasa” daripada berbicara panjang lebar namun dituduh “pembelaan” atau “pembenaran” semata.

Ditambah intimidasi maupun stigmatisasi dari APH yang belum berperspektif Perempuan dan dalam sistemnya belum menyediakan layanan baik psikolog maupun dampingan untuk perempuan berhadapan hukum, membuat perempuan berhadapan hukum semakin tertekan dalam menjalani proses hukum.

Mengingat kasus yang dibawanya tersebut menyangkut masa depannya dan keluarga. Bayangkan jika saksi yang mengungkapkan kebenaran kemudian didakwa menjadi pelaku. Belum lagi waktu dan tenaga yang terkuras menyebabkan dirinya harus menunda pekerjaan lainnya dan menghadapi kenyataan terburuk karena nyawanya dan keluarga akan terancam.

Pandangan korban terhadap dirinya sendiri khususnya ketika menghadapi persoalan hukum yang berada di bawah dominasi pihak Aparat Penegak Hukum (APH) seringkali membuat mereka masih menyalahkan diri sendiri ketika mendapatkan kekerasan. Jangankan melapor, kebanyakan mereka masih belum mampu mengindentifikasi masalah kekerasan yang dialaminya. Banyak korban yang kurang menyadari bahwa posisi mereka sebagai korban dalam kasus tersebut. Lebih parahnya lagi, mereka pun hanya bisa menyalahkan diri sendiri dan mengganggap bahwa kasus yang dialaminya merupakan musibah dan takdir Tuhan semata. Ketika terjadi kekerasan sikap menerima tersebut pun diikuti pilihan solusi yang belum tentu menguntungkan perempuan korban dan keluarga.

Masih banyak APH yang keliru ketika menangani kasus terkait dengan perempuan baik ditingkat penyelidikan, penyidikan dan peradilan. Kasus-kasus kekerasan yang dialami perempuan di ranah tersebut menjadi sesuatu yang tak layak diperbincangkan di ranah publik. Hal ini berimplikasi pada dua hal, yaitu: pertama, derita yang dirasakan korban akan berkepanjangan dan membuka peluang terjadinya kekerasan dan menimbulkan korban baru. Kedua; tiadanya keterbukaan para korban akan menyulitkan dan akses data terhadap pelaku dari pihak yang berwenang atau lembaga institusi penegak hukum untuk menindaklanjuti akan menyulitkan pengungkapan tindakan pelaku dan memberikan rasa keadilan bagi para pencari keadilan.

Pentingnya sensitifitas dan Kesadaran Gender terhadap APH:

Rendahnya kesadaran akan pentingnya sensitifitas gender  APH dalam memahami persoalan-persoalan perempuan di ranah hukum menunjukkan bahwa penegakan hukum tersebut kurang baik. Rendahnya kesadaran keadilan gender (gender justice) juga merupakan ancaman yang mengganggu program peningkatan jaminan kepastian hukum terhadap para pencari keadilan khususnya perempuan.

Berkaca pada kasus Erni di atas masih banyak pekerjaan yang harus dibenahi dalam institusi penegakan hukum. Tantangan kedepan bukan hanya terletak untuk memajukan institusi atau lembaga-lembaga penegak hukum di Indonesia. Tetapi juga, sekaligus untuk menciptakan manusia yang humanis, komunikatif, informatif dan edukatif serta yang berperspektif terhadap kadilan gender. Sebab itu pula, pembangunan sumber daya Aparat Penegekan Hukum yang humanis dan berperspektif keadilan gender (Gender Justice) merupakan urgensi yang tidak bisa ditawar-tawar lagi.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+
Bagi yang berminat untuk menjadi pengabdi bantuan hukum bisa memenuhi syarat yang tercantum di foto ini :)
Bagi yang berminat untuk menjadi pengabdi bantuan hukum bisa memenuhi syarat yang tercantum di foto ini :)
Open Recruitment Pengabdi Bantuan Hukum LBH Yogyakarta 2017
Hallo sobat pejuang,
LBH Yogyakarta membuka kesempatan bagi mahasiswa hukum/sarjana yang ingin bergabung menjadi PBH LBH Yogyakarta.
???? Syarat :
1. Telah mengikuti Kalabahu
2. Sarjana berlatar belakang pendidikan tinggi hukum atau
3. Mahasiswa hukum, hukum islam, hukum dan syariah, dan
4. Sudah menempuh minimal 110 sks san sudah mengambil hukum acara pidana dan perdata
5. Tidak menjadi anggota TNI, Polisi, Parpol dan ormas
???? Tata Cara :
Mengajukan lamaran Kepada Direktur LBH Yogyakarta dengan menyantumkan :
1. CV
2. FC Sertifikat Kalabahu
3. FC Ijazah dan transkrip nilai yg dilegalisir atau
4. KHS Kumulatif (bagi mahasiswa)
5. Surat pernyataan bermaterai tidak sbg anggota TNI POLRI PARPOL dan Ormas
6. Foto 3×4 2 buah
7. Makalah dengan tema “Implementasi Penegakan Hukum dan HAM di DIY” ( minimal 5 hlm, format 12 pt, spasi 1,5 ukuran A4 )
8. Berkas dikirim ke Kantor LBH Yogyakarta Jl. Ngeksigondo 5A Kotagede
⏳ Pendaftaran dibuka 9-19 Mei 2017
???? Pengumuman seleksi berkas 22 Mei 2017
???? Seleksi wawancara 26-28 Mei 2017
???? Seleksi Tertulis 30 Mei 2017
???? Narahubung : 082136071271 (Nafiatul M) » Whatsapp/sms«
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+

Perkembangan Kasus Kriminalisasi Obby Kagoya

Batalkan Surat Dakwaan Penuntut Umum dan Bebaskan Obby Kogoya Serta Adili Polisi Penyiksa Obby

 

Perkara hukum Obby Kogoya, mahasiswa Papua yang dikriminalisasi oleh polisi, berlanjut ke meja pengadilan. Hari ini, ia harus duduk di kursi terdakwa, di Pengadilan Negeri Yogya, mendengarkan jaksa membaca surat dakwaan. Surat dakwaan yang berisi tuduhan-tuduhan tidak berdasar: pasal 212 jo 213 sub 351 ayat 2 KUHP. Seluruhnya tidak benar.

 

Satu hal yang paling utama dari ketidakbenaran yang dituduhkan kepada Obby ialah, tidak benar ia telah melakukan perlawanan atau pemukulan kepada petugas polisi. Justru sejatinya Obby Kogoya korban. Korban dari perilaku keji, tak beradab aparat. Dari gambar yang banyak beredar di media sosial dapat dilihat, oleh polisi ia diperlakukan bak binatang. Tak beperikemanusiaan. Bahkan oleh hakim pemeriksa perkara pra peradilan di Pengadilan Negeri Sleman dalam putusannya diakui juga bahwasanya Obby Kogoya korban.

 

Ditersangkakannya Obby hingga perkaranya tiba di meja hijau sekarang sesungguhnya hanya kedok polisi untuk menutupi pelanggaran hak asasi manusia. Natalius Pigai, komisioner Komnas HAM sudah menyatakan, ada indikasi pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh polisi kepada mahasiswa Papua saat aksi damai pada 15 Juli 2016 lalu. Salah satunya adalah tindakan penyiksaan terhadap Obby Kogoya. Dengan demikian semakin terang, Obby jadi korban kriminalisasi. Lebih-lebih lagi, penetapan Obby menjadi tersangka tidak prosedural dan cenderung dipaksakan.

 

Berangkat dari hal-hal tersebut di atas, perlu kami sampaikan sekali lagi bahwasanya Obby Kogoya bukanlah pelaku kejahatan sehingga sangat tidak patut, tidak pantas dan tidak tepat untuk didudukan di kursi pengadilan. Oleh karena itu kami meminta kepada:

 

1. Majelis hakim pemeriksa perkara untuk membebaskan Obby Kogoya dari segala dakwaan/tuduhan.

 

2. Kepala Kepolisian Republik Indonesia untuk menindaktegas secara pidana maupun etik, polisi pelaku penganiayaan, pengeroyokan dan penyiksaan terhadap Obby Kogoya. Serta memerintahkan kepada seluruh jajarannya untuk menghormati, melindungi dan memenuhi hak asasi manusia.

Kepada khalayak umum, mari berbondong-bondong mengawal persidangan Obby Kogoya di Pengadilan Negeri Yogyakarta supaya prosesnya berjalan imparsial tak ada kecurangan. Jangan biarkan Obby berjuang sendiri merebut keadilan dan mengungkap kebenaran.

 

Yogyakarta, 21 Maret 2017

Penasihat Hukum Obby Kogoya

Lembaga Bantuan Hukum Yogyakarta


IMG_20170322_113054

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+

Formulir Pendaftaran Calon Peserta KALABAHU 2017

YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM INDONESIA

LEMBAGA BANTUAN HUKUM YOGYAKARTA

Formulir Pendaftaran

Calon Peserta KALABAHU 2017

 

Nama Lengkap :
Nama Panggilan :
Alamat Rumah :

 

Alamat di Jogja :

 

Telp/Hp :
E-mail :
Tempat/Tgl Lahir :
Jenis Kelamin : Laki-laki/Perempuan/Lainnya*
Asal Perguruan Tinggi :                                          Angkatan     :
Fak/Jur/Smstr :
Status Kelulusan Belum/Sudah*
  Judul Skripsi **:

 

 

 

Perolehan SKS :                       SKS
Indeks Prestasi :
Status Perkawinan Belum/Sudah*
Anak dari  :                      Bersaudara
Nama Orang Tua :
Alamat Orang Tua :

 

Pekerjaan :
Telp/Hp :
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yogyakarta, …………………………….2017

Hormat Saya,

 

 

 

 

 

(………………………………….)

 

 

 

 

PAS FOTO

3X4

 

 

 

 

 

*)   coret Salah Satu

**) diisi apabila sudah lulus

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+

Bantuan Hukum Untuk Miskin dan Tertindas