Category Archives: Pers Rilis

Penyegelan dan Penutupan Ponpes Waria Al-Fatah Merupakan Pelanggaran Hak Beragama dan Berkeyakinan

“Apakah Karna Kami Waria? Sehingga Kami Tidak Berhak Memiliki Agama atau Kepercayaan”

Untuk ke sekian kalinya Pelanggaran Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan di D.I.Y terjadi lagi. Kali ini dilakukan oleh sebuah ormas islam yang menamakan diri kelompokFJI (Front Jihad Islam) dan korbanya adalah PonPes Waria AL Fatah. Awalnya FJIberencana untuk menyegel Ponpes Waria Al Fatah dengan alasan bahwa keberadaannya telah mengganggu dan meresahkan warga sekitar, serta adanya isu bahwa Ponpes tersebut ingin membuat Fiqh Waria.
Pondok Pesantren Waria Al Fatah sendiri terletak di Kotagede dandikelola oleh Ibu Sinta Ratrisejak diresmikan pada tahun 2008 sampai sekarang. Menurut mama sintas, Selama ini jarang ada keluhan dari warga sekitar terkait aktivitas para santri waria di Ponpes Waria.
Informasi Penutupan Ponpes Waria Al Fatah itu diketahui setelah beredarnya sebuah broadcast melalui Whatsapp yang diterima Ibu Sinta dari teman jaringannya pada 19 Februai 2016 pukul 08.30 WIB. Isi broadcast tersebut adalah “FJI mengundang mengundang rekan-rekan seperjuangan anggota FJI untuk mendatangi ponpes Waria Al Fatah dengan tujuan menolak dan menyegel ponpes waria setelah sholat jum’at”.
Continue reading Penyegelan dan Penutupan Ponpes Waria Al-Fatah Merupakan Pelanggaran Hak Beragama dan Berkeyakinan

Aksi Tolak RUU ORMAS

Aksi Tolak RUU ORMAS Masyarakat Yogyakarta yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Tolak RUU Ormas Daerah Istimewa YogyaKarta, mengelar protes menolak RUU Organnisasi Kemasyarakatan (RUU ORMAS), Koalisi ini beranggotakan banyak Organisasi Masa, LSM, dan Mahasiswa mengadakan protes menolak RUU ORMAS pada hari rabu tanggal 09-06-2013. Mereka memulai aksi masa tersebut dari Jl. Abu Bakar Ali pukul 10.00 menuju gedung DPRD DIY dan memaksa Anggota Dewan untuk menemui maksa aksi untuk mendukung aksi merelka menolak RUU ORMAS, namauan pimpinan anggota dewan sedang berada di Jakarta, sehingga hanya ada satu anggota dewan yang menemui maksa aksi tetapi stetmen yang diberikan oleh perwakilan anggota dewan tidak memuaskan maksa aksi sehingga maksa aksi menolak setetmen anggota dewan dan meneruskan aksi ke titik nol kilometer depan kantor pos Yogyakarta Di selasela Aksi Perwakilan LBH Yogyakarta Adhitya Johan Rahmadan memberikan Orasi dengan titik penekanan sebagai berikut “ bahwa RUU ORMAS selain menciderai Demokrasi karena melanggar kebebasan masyarakat untuk berkumpul, berserikat dan berorganisasi yang dijamin dalam Konstitusi Indonesia yaitu pasal 28 UUD 45, juga menyalahi prosedur hukum yaitu RUU Ormas dalam mendefinisiakan Organisasi Masyarakat sangatlah luas sehingga menabrak beberapa peraturan perundang-undangan yang sudah mengatur lebih dahulu bentuk-bentuk organisasi massa yaitu menabrak Undang-Undang Yayasan, Undang-Undang Serikat Buruh dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang sudah mengatur mengenai Perkumpulan” Aksi Koalisi Masyarakat Tolak RUU ORMAS Daerah Istimewa Yogyakarta tersebut diahiri dengan pembacaan stetmen sebagai berikut : 1. RUU Ormas merupakan bukti Negara gagal menata kehidupan berbangsa, RUU ORMAS merupakan salah satu bukti bahwa Negara tidak terbuka dan tidak serius untuk belajar dari kesalahan di masa lalau dan bersedia memperbaiki kelemahan-kelemahan dalam system Pemerintah serta implementasi dalam berdemikrasi 2. RUU Ormas akan mengembalikan politik sebagai panglima, RUU ORMAS akan menyeret seluruh bentuk organisasi social, keagamaan, kemanusiaan kea rah ranah politik dibawah pengawasan Kementrian Dalam Negeri khususnya Ditjen Kesatuan Bangsa dan Politik (KESBANGPOL). Indonesia sebagai Negara hukum, pendekatan dari praktek hukum yang adil dan benaryang perlu dilakuakan. 3. RUU ORMAS memukul rata dan membatasi seluruh jenis organisasi, RUU ORMAS secara sapu jagat mencampur adukkan semua jenis organisasi baik yang berbadan hukum amaupun tidak. Kebebasan berkumpul yang telah dijamin UUD 1945 dikebiri dengan mengharuskan pendaftaran bagai seluruh organisasi bahkan yang tidak berbadan hukum. RUU ORMAS bahkan memasukkan yayasan kedalam kategori ORMAS, padahal UU Yayasan sudah ada. Kalau RUU Ormas Disyahkan maka ribuan Yayasan (rumah sakit, sekolah, panti asuhan Dsb) akan diseret keranah politik dengan dikategorikan sebagai ORMAS 4. RUU ORMAS akan membuka peluang kembalinya sejarah repersi terhadap kebebasan berserikat berkumpul di Indonesia, Indonesia memiliki sejarah kelam yang sangat mengkin terjadi lagi dengan RUU ORMAS akan membuka peluang pembekuan dan pembubaran atas dasar yang sangat rancu seperti “memecah-belah persatuan dan kesatuan bangsa atau mengembangakan paham yang bertentangan dengan pancasila. Tepat pukul 13.30 Setelah membacakan stetmen Masa aksi membubarkan diri dengan menyanyikan lagu Indonesia raya dan doa bersama

Siaran Pers Peringatan Hari HAM Internasional

 

Siaran Press Peringatan Hari HAM

 Negara Gagal dalam Penegakan HAM di Indonesia

  Selama tahun 2012 nuansa yang kental terlihat dalam penegakan hak asasi manusia (HAM) di Indonesia adalah adanya inkonsistensi negara dalam mewujudkan terciptanya situasi masyarakat yang terjamin serta terlindungi hak-hak asasi manusianya. Inkonsistensi ini tercipta karena ketidaksejalanan antara pembangunan produk perundang-undangan yang secara tegas telah memberikan jaminan hak-hak asasi warga negara dengan aplikasi penegakan HAM oleh negara. Pada tingkatan normatif negara menjamin hak-hak asasi warga negara, Indonesia sudah meratifikasi dua kovenan yaitu Kovenan Sipol (Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights) dan Kovenan Ekosob (Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights). Namun pada saat yang bersamaan negara juga mengingkari kewajibannya untuk memenuhi (to fulfill) dan melindungi (to protect) hak-hak asasi warga negara.

Sampai dengan hari ini masih saja terlihat banyaknya fakta dilapangan terjadi berbagai pelanggaran HAM baik itu Hak Sipil dan Politik ataupun Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya. Permasalahan tersebut mewarnai dinamika kehidupan masyarakat diberbagai sektor, hal ini pun dapat kita lihat dari berbagai pemberitaan kasus baik yang terjadi di Nasional ataupun lokal Yogyakarta.

Bahwa dalam penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia, Pemerintah masih sangat lemah dan tidak tegas, padahal sudah di bentuk Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNAS HAM). Terbukti beberapa kasus pelanggaran HAM belum mampu dituntaskan, sedangkan para korban pelanggaran HAM membutuhkan keadilan dan menuntut agar para pelaku pelanggaran HAM untuk segera diadili secara hukum. Peran Negara dibutuhkan agar membantu menyelesaikan kasus pelanggaran HAM sehingga masyarakat yang menjadi korban merasa mendapatkan perlindungan. Bukan sebaliknya Negara justru melindungi para pelaku pelanggaran HAM, beberapa kasus pelanggaran HAM yang belum terungkap seperti : Tragedi Semanggi, Tragerdi Trisakti, Mesuji dll. Selain itu juga kasus-kasus di Yogyakarta yang, menjadi kasus dampinga LBH Yogyakarta, walaupun bukan pelanggaran HAM berat namun juga tidak di perhatikan malah terlihat negara seakan melakukan pembiaran bahkan dalam beberapa kasus didigua terlibat menjadi Aktor pelannggar. Berikut ini beberapa catatan LBH Yogyakarta selama tahun 2012 yang memperlihatkan adanya kegagalan negara dalam memenuhi kewajibanya yang sudah terikat dalam Kovenan HAM baik hak Sipil dan politik, dan juga Kovenan Ekonomi, Sosial dan Budaya :

 

Pertama, di satu sisi negara menjamin kebebasan waga negara untuk berfikir dan menyatakan pendapat (Pasal 28 E jo Pasal 28 I ayat I UUD 1945), tapi di sisi lain negara justru yang membatasi kebebasan berfikir warganegara itu sendiri, Berdasarkan kasus yang didampingi oleh LBH selama tahun 2012 ini terdapat beberapa kasus terkait dengan pelanggaran terhadap hak kebebasan untuk berfikir dan menyampaikan pendapat. Satu diantaranya adalah kasus Wartawan Udin yang sampai hari ini belum jelas perkembangannya dan juga ada kecendrungan bahwa aparat penegak hukum cenderung memilih mempeti “es” kan kasus tersebut, sampai datang waktu daluarsa penuntutanya. Selain itu juga kasus pembubaran paksa diskusi buku Irshad Mandji di LKiS yang dilakukan oleh gerakan para militer, yang melakukan pengerusakan aset, pemukulan dan intimidasi terhadap peserta diskusi. Berdasarkan investigasi data dilapangan, keberadaan aparat kepolisian dilapangan jelas ada namun terlihat abat bahkan membiarkan serangan terjadi. Sama dengan kasus Wartawan Udin, kasus penyerangan diskusi di LKiS sampai hari ini tidak jelas pihak kepolisian dalam penanganannya

Kedua, di satu sisi negara menjamin bahwa bumi, air, dan kekayaan alam lainnya dikuasai oleh pemerintah dan digunakan sebesar-besarnya demi kemakmuran  rakyat (Pasal 33 UUD 1945), tapi disisi lain negara juga mengancam dan menghalangi akses rakyat terhadap sumber daya alam, hal ini bisa dilihat dari sikap pemerintah yang masih bersikukuh tetap menjalankan proyek tambang biji besi, dan membiarkan ribuan rakyat tani tergusur dari tanah yang menjadi hak-nya. Selain itu juga ada kasus petani Serut yang berjumlah 32 orang, yang secara sepihak sewa lahan pertaniannya diputus oleh pemerintahan desa dan tanamannya dirusak karena didesak kepentingan investor.

Ketiga, di satu sisi negara memiliki kewajiban untuk menyediakan lapangan pekerjaan dan kehidupan yang layak bagi rakyat (Pasal 27 ayat 2 UUD 1945), tapi disi yang lain negara justru malah mengabaikan kewajibannya untuk memberikan perlindungan ekonomi sebagai hak mendasar bagi rakyat. Paling tidak sampai akhir tahun 2012, angka pengganguran di Indonesia diperkirakan mencapai 1,6 juta  Sepanjang tahun 2009 saja, LBH Yogyakarta menangani beberapa pengaduan terkait kasus penggusuran pedagang pasar, 2 diantaranya adalah kasus pedagang pasar kolombo dan juga pedagang parang kusumo. Selain itu dari data pengaduan kasus ketenagakerjaan pada LBH Yogyakarta, tercatat sampai dengan November 2012 sebanyak 27 kasus, dengan korban sebanyak 690 orang. Kebanyakan kasus adalah pemberhentian hubungan kerja sepihak oleh pengusaha yang sewenang-wenang tanpa mengindahkan peraturan perundang-undangan, pelanggaran hak normatif seperti perjanjian kerja yang tidak sesuai dengan hukum, dan 1 kasus praktik Union Busting (pemberangusan serikat pekerja). Dalam kasus penggusuran pedagang pasar baik kasus Pasar Kolombo atau Parang Kusumo memperlihatkan bagaimana negara melalui aparaturnya tidak berpihak terhadap UKM , padahal notabennya adalah sektor ekonomi kerakyatan seringkali menjadi solusi denyut perekonomian negara di kala krisis. Sedangkan pada masalah ketenagakerjaan sangat lemahnya peran pengawasan negara melalui Disnaker

Keempat, disatu sisi negara memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda pada setiap warga negara, serta wajib memberikan rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi warga negara (Pasal 28 G ayat 1). Tapi disisi lain negara malah negara malah mengabaikan kewajibannya, bahkan dalam beberapa catatan kasus yang ditangani oleh LBH Yogyakarta ada kecendrungan aparat penegak hukum terlibat sebagai aktor pelaku pelanggar HAM. Beberapa kasus tersebut diantaranya adalah kasus penculikan seorang perempuan bernama Sumini yang diduga melibatkan beberapa oknum Polisi dan juga kasus kematian seorang anak bernama Reza yang diduga juga meninggal karena dianiaya oleh seorang oknum polisi saat berlangsung pawai malam takbiran lalu.

 

Demikian siaran press ini kami buat, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Yogyakarta, 10 Desember 2012

LBH Yogyakarta

 

ALIANSI MASYARAKAT UNTUK KPK (AMUK)

ALIANSI MASYARAKAT UNTUK KPK (AMUK)

[PUKAT FH UGM Yogyakarta, LBH Yogya, BEM KM UGM, HMI Cabang Yogya, ICM, AJI Yogya, Jaringan Pemantau Polisi,Jaringan Perempuan Yogyakarta/JPY, FORUM LSM DIY, WALHI,

AJI DAMAI, IDEA, Aksara, Sarang Lidi, PSB,Satunama, KAMMI, Elpar,Rifka Annisa,

Lakpesdam NU Gunung Kidul, MTB Bantul, Gebrak Bantul, BEM UNY,

PBHI, SIRI, Mitra Wacana,RTND,IHAP,LKiS, LABH, LAY,PKBI,

LSKP, SPHP, OAK DIY, LSIP]

Pernyataan Sikap atas

Pidato Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, 8 Oktober 2012

“Ketidaktegasan Menyebabkan Kehancuran

Pemberantasan Korupsi di Indonesia

Pendahuluan

 

Atas peristiwa dugaan pelemahan KPK dengan berbagai cara, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menggelar pidato pada Senin, 8 Oktober 2012, yang pada pokoknya berkesimpulan sebagai berikut,

  1. Penanganan dugaan kasus korupsi pengadaan alat simulasi kemudi ditangani oleh KPK. Polri menangani kasus lain yang tidak terkait langsung;
  2. Pemeriksaan terhadap Kompol Novel Baswedan, penyidik KPK, dianggap tidak kurang etis dan kurang tepat waktunya;
  3. Waktu penugasan penyidik Polri di KPK perlu diatur lagi dalam Peraturan Pemerintah;
  4. Pemikiran dan rencana revisi UU KPK sepanjang untuk memperkuat dan tidak memperlemah dimungkinkan, tetapi tidak dimungkinkan untuk saat ini; dan
  5. KPK dan Polri perlu memperbarui MoU dan meningkatkan sinergi dan koordinasi.

 

Pembacaan terhadap pidato SBY

 

  • Masalah sebenarnya dari dugaan kasus korupsi pengadaan alat simulasi kemudi adalah Polri bersikukuh tidak mau menyerahkan penanganan kasus tersebut kepada KPK. Padahal, berdasarkan aturan hukum, Pasal 50 UU KPK, maka KPK lah yang berwenang menangani dugaan kasus korupsi pengadaan alat simulasi kemudi. Hal itu juga termasuk kasus lain yang tidak terkait dengan dugaan kasus pengadaan alat simulasi kemudi.

 

  • SBY tampaknya tidak menggunakan nalar yang jernih dan komprehensif dalam memahami peristiwa penjemputan paksa Kompol Novel di gedung KPK, 5 Oktober 2012. Kompol Novel adalah Wakil ketua Satgas penyidikan dugaan kasus korupsi pengadaan alat simulasi kemudi. Kompol Novel adalah penyidik kunci dalam membongkar kasus di Korlantas tersebut. Menangkap Kompol Novel berarti akan melemahkan penyidikan KPK atas dugaan kasus korupsi pengadaan alat simulasi kemudi. Selain itu, Kompol Novel juga tengah menangani dugaan kasus korupsi lainnya. Hal ini tentu akan mengganggu proses penyidikan yang tengah dilaksanakan oleh KPK.

 

  • Usulan untuk membentuk Peraturan Pemerintah (PP) baru bagi jangka waktu penugasan penyidik Polri di KPK bukanlah jalan keluar. Semestinya dengan kasus penarikan penyidik Polri di KPK, SBY membentuk PP mengenai penyidik independen di KPK. Sehingga tidak ada lagi kasus penarikan penyidik KPK dari Polri di sembarang waktu.

 

  • Dalam revisi UU KPK, sekali lagi SBY menunjukkan ketidaktegasan. Dengan posisinya sebagai kepala eksekutif dan jumlah besar partai pendukungnya di DPR, seharusnya SBY bisa menolak revisi UU KPK saat ini yang dinilai oleh publik melemahkan KPK.

 

  • Sumber masalah sebenarnya adalah masih adanya praktik korupsi di tubuh Polri. Seharusnya demi pemberantasan korupsi, Polri mesti bersikap kooperatif. Dan, sementara ini sikap kooperatif tersebut belum ditampakkan oleh Polri. Dengan demikian, perbaruan MoU bukanlah jawaban. Yang seharusnya dilakukan adalah SBY tegas memerintahkan Kapolri dan seluruh jajarannya, sebagai bawahannya, untuk bersikap kooperatif terhadap pemeriksaan dugaan kasus korupsi di tubuh Polri oleh KPK. SBY juga sama sekali tidak pernah menyinggung “konflik kepentingan” Polri kalau menangani korupsi di tubuhnya sendiri yang jelas bertentangan dengan akuntabilitas dalam penegakan hukum anti korupsi.

 

  • Beberapa hal lain yang tidak terkait dugaan pelemahan KPK, namun disampaikan oleh SBY dalam pidatonya bahwa SBY menyatakan diri sebagai mediator untuk mengatasi konflik antarpenegak hukum dan saat ini antara KPK dan Polri. Sungguh hal ini keliru. Karena sikap SBY itu sejatinya disebabkan oleh gelombang massa rakyat yang bergerak di jalan dan di jejaring sosial mendesak SBY turun tangan sebagai kepala negara. Jadi, sikap SBY itu bukan murni keluar dari niat baik SBY, tetapi karena sebelumnya dipicu oleh massa rakyat. Dengan kata lain, sebenarnya usaha tersebut adalah usaha massa rakyat sebagai wujud kongkrit partisipasi rakyat dalam pemberantasan korupsi, bukan usaha SBY. SBY juga lepas konteks dengan menyalahkan KPK yang “senang” membawa persoalan ke media padahal inilah bukti nyata bahwa KPK memelopori keterbukaan informasi publik dan membuka penuh partisipasi rakyat dalam pemberantasan korupsi.

 

  • Sikap tidak tegas SBY tersebut berpotensi menyebabkan Polri tidak mematuhi instruksi dan usaha pelemahan terhadap KPK korupsi masih terus berlanjut, sehingga akan menghancurkan pemberantasan korupsi.

 

Kesimpulan sikap

Dengan dasar pembacaan terhadap pidato SBY pada 8 Oktober 2012 dalam menanggapi dugaan pelemahan KPK, dan dengan semangat pemberantasan korupsi, maka AMUK Yogyakarta –aliansi dari 36 elemen pergerakan anti korupsi di Yogyakarta- menyatakan sikap sebagai berikut,

  1. Menolak sikap tidak tegas SBY dalam mengambil keputusan untuk menghentikan dugaan pelemahan KPK;
  2. Mendorong dan mendukung KPK untuk terus melakukan pemeriksaan secara tuntas terhadap semua dugaan kasus korupsi yang terjadi di tubuh Polri demi pembersihan Polri yang sejalan dengan amanat rakyat dalam reformasi’98;
  3. Menyerukan kepada segala elemen bangsa dan rakyat Indonesia agar tetap waspada terhadap usaha pelemahan pemberantasan korupsi dan siap siaga melawannya.

 

AMUK tetap akan kawal dukungan ke KPK dalam pemberantasan praktek korupsi di tubuh Polri ke depan demi konsistensi perjuangan dan tidak menutup kemungkinan AMUK kembali akan menggelorakan gerakan rakyat anti korupsi jelang 8 tahun pemerintahan SBY Boediono yang jatuh pada 20 Oktober 2012.

 

Salam Pemberantasan Korupsi. Rakyat Bersatu Dukung KPK Berantas Korupsi, Tak Bisa Dikalahkan.

 

AMUK (dibacakan Bambang Tiong koord AMUK 085640460222) dan perwakilan Pukat UGM Hifdzil Alim 085643264320)

Yogyakarta,10 Oktober 2012

Peringatan Hari HAM

MENDESAK PEMERINTAH ATAS PEMENUHAN HAK ASASI MANUSIA DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Peraturan perundangan tentang Hak Asasi Manusia sampai hari ini hanya seperti macan kertas karena Pemerintah Indonesia belum dapat memenuhi Hak Asasi Manusia warga negaranya dengan layak. Kondisi penegakan Hak Asasi Manusia di daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta setali tiga uang dengan situasi penegakan HAM di tingkat nasional, terutama dalam beberapa kasus yang mencuat belakangan yang belum terselesaikan dengan baik.

Kasus rencana pertambangan pasir besi di pesisir Kulonprogo yang menimbulkan konflik di masyarakat baik secara horizontal antar masyarakat dan vertikal antar masyarakat dan pemerintah. Dimana ada indikasi akan ada pelanggaran hak atas tanah dan lingkungan serta hak dalam mendapatkan pekerjaan bagi masyarakat petani lahan pantai kulonprogo jika rencana pertambangan tersebut tetap dilaksanakan.
Kasus Pendidikan di Yogyakarta yang mencuatkan kasus pungli dan komersialisasi pendidikan di sekolah-sekolah negeri sebagai institusi penyelenggara pendidikan yang secara nyata merampas hak warga negara khususnya masyarakat yang tidak mampu untuk mendapatkan pendidikan, dalam hal ini pemerintah terlihat menutup mata akan kasus tersebut.
Tak terlepas juga dalam pemenuhan hak-hak pengungsi untuk korban Merapi di mana pemerintah terlihat tidak tanggap dalam memenuhi hak-hak masyarakat korban pengungsi di Merapi baik hak-hak dasarnya sebagai pengungsi maupun hak pasca terjadinya bencana untuk rencana recovery pemerintah terlihat sangat lambat dalam melakukan recovery.
Janji-janji pemerintah yang tidak jelas, dalam memenuhi hak asasi masyarakat baik dalam hal pemenuhan Hak Ekonomi Sosial Budaya (EKOSOB) dan Hak Sipil dan Politik (SIPOL) menyebabkan masyarakat terlanggar Hak Asasinya. Oleh karena itu dalam peringatan Hari Hak Asasi Manusia 10 Desember 2010 dengan ini LBH Yogyakarta mendesak :
1. Pemerintah Pusat Agar dapat memenuhi komitmenya untuk memenuhi Hak Asasi Manusia baik Hak (EKOSOB) dan (SIPOL) secara penuh dan konsekuen;
2. Pemerintah Provinsi DIY dan Kabupaten Kulonprogo untuk membatalkan rencana proyek pertambangan pasir besi di pesisir Kulonprogo agar tidak terjadi konflik di masyarakat dan hak masyarakat akan tanah, lingkungan dan pekerjaan dapat terpenuhi;
3. Pemerintah Provinsi DIY dan Pemerintah Kabupaten/Kota segera mengambil langkah-langkah efektif dan strategis untuk menanggulangi komersialisasi pendidikan dan pungutan-pungutan liar di sekolah-sekolah agar masyarakat dapat mengakses pendidikan dengan merata dan sesuai dengan kemampuan ekonominya;
4. Pemerintah Provinsi DIY dan Pemerintah Kabupaten/Kota segera mengambil langkah-langkah efektif dan strategis untuk memenuhi hak-hak korban bencana gunung merapi baik dalam keadaan sebagai pengungsi maupun untuk tahapan recovery serta sesegera mungkin memulihkan perekonomian di kawasan bencana gunung merapi .
LBH Yogyakarta senantiasa memantau berbagai persoalan kebijakan pemerintah dan masyarakat dalam memenuhi Hak Asasi Manusia.

Hormat Kami,
Lembaga Bantuan Hukum Yogyakarta

M. Irsyad Thamrin,S.H. M.H
Direktur

Sukiratnasari, S.H. Samsudi Nurseha, S.H
Ka. Divisi SIPOL Ka. Divisi EKOSOB

Adhitya Johan Rahmadan. S.H
Staf