Category Archives: LBH di Media

Aparat Penegak Hukum Tak Berperspektif Perlindungan Terhadap Perempuan

 

Oleh: Zuriah, S.Sy

Kasus kekerasan terhadap Perempuan berhadapan dengan hukum yang dilakukan oleh Aparat Penegak Hukum (APH) belakangan terus terjadi, sayangnya banyak pihak yang menutup mata akan peristiwa tersebut, seakan hal tersebut bukanlah sebuah pelanggaran HAM dan Hukum bagi perempuan berhadapan dengan hukum. Bila terus menerus dilakukan pembiaran atas kelalaian tersebut, maka akan semakin marak kekerasan terhadap perempuan berhadapan dengan hukum. Hal tersebut semakin menunjukkan buruknya pelayanan APH terhadap perempuan karena tidak memiliki perspektif yang baik tentang perempuan berhadapan dengan hukum.

Erniningsih atau kerap di sapa Erni, adalah salah satu korban dari APH yang tidak berperspektif perempuan, seorang perempuan asal Klaten yang diduga kematiannya terjadi di sel tahanan Polsek Sleman Yogyakarta. Ia meninggal  pada tanggal 18 Oktober 2016 setelah satu malam ditangkap dan ditahan oleh Penyidik Polsek Sayegan. Erni merupakan tahanan titipan dari Polsek Sayegan ke Polsek Sleman karena tidak memiliki sel khusus untuk perempuan. Dia dilaporkan atas dugaan perzinahan dan pernikahan tidak sah sebagaimana diatur di dalam pasal 284 KUHP dan Pasal 279 KUHP. Dia  dilaporkan setelah pernikahan sirrinya dengan Suhadi oleh Istri Suhadi yang sudah sejak tahun 2011 meninggalkan rumah. (Sumber: Wawancara dengan tim Penasehat Hukum LBH Yogyakarta).

Kronologi kasus ini kemudian diungkap oleh keluarga korban Tuginem selaku ibu kandung Erni kepada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Yogyakarta dalam Konferensi Pers pada tanggal 28 Oktober 2016. Bermula pada tanggal 9 Oktober 2015 istri Suhadi pulang ke rumah suaminya (Suhadi) di Sayegan setelah meninggalkan rumah sejak 2011. Di Rumah suaminya tersebut dia bertemu dengan Erni yang tengah hamil dan mengaku sebagai istri Suhadi. 31 Mei 2016 istri Suhadi melaporkan Suhadi dan Erni ke Polsek Sayegan atas dugaan tindak pidana pasal 279 KUHP dan Pasal 284 KUHP. Polsek Sayegan kemudian menindaklanjuti laporan tersebut dan melakukan pemeriksaan terhadap Suhadi dan Erni. Pada tanggal 9 Agustus 2016 Suhadi kemudian ditetapkan sebagai tersangka dan kemudian diproses di Pengadilan Negeri Sleman. Proses pemeriksaan juga dilakukan terhadap Erni. Selama proses pemeriksaan korban Erni harus menjalani pemeriksaan di Sayegan, Sleman. Sehingga Erni harus bolak-balik Klaten-Sleman di tengah kehamilannya yang menginjak usia 7 (tujuh) bulan. Selama proses pemeriksaan Erni tidak didampingi oleh Penasehat Hukum. Akibat dari bolak-balik Klaten- Sleman mengakibatkan Erni mengalami pendarahan serius dan kemudian keguguran. Selain itu, peristiwa tersebut mengakibatkan kondisi psikologisnya semakin terguncang. (Sumber: Konpers LBH Yogyakarta 28 Oktober 2016).

Di lingkup yang lebih luas, ada berbagai riset yang telah dilakukan para ilmuan dan aktivis perempuan untuk mengidentifikasikan penyebab dari kekerasan terhadap perempuan dalam ranah penegakan hukum yaitu biasnya pemahaman tentang keadilan gender dan minimnya sensitifitas gender dari Aparat penegak hukum (APH). Persoalan ini membuka peluang besar untuk terjadinya kekerasan bahkan menyebabkan kematian terhadap perempuan di ranah penegakan hukum. Seringkali sikap, persepsi, dan perspektif aparat hakim, jaksa, dan polisi masih bermasalah dalam menangani kasus-kasus yang terkait dengan perempuan.

Tak Banyak Korban Angkat Bicara:

Kompleksitas yang di hadapi perempuan yang mengalami kekerasan di ranah penegakan hukum, keluarga korban, masyarakat dan saksi dengan pertimbangan alasan  yang berbeda-beda cendrung memilih diam dan tak banyak angkat bicara. Beban psikologis yang dialami Perempuan berhadapan hukum sangatlah besar, rasa malu yang harus ditanggungnya serta intimidasi dan stigma-stigma yang dilontarkan membuatnya bertindak untuk “bungkam seribu bahasa” daripada berbicara panjang lebar namun dituduh “pembelaan” atau “pembenaran” semata.

Ditambah intimidasi maupun stigmatisasi dari APH yang belum berperspektif Perempuan dan dalam sistemnya belum menyediakan layanan baik psikolog maupun dampingan untuk perempuan berhadapan hukum, membuat perempuan berhadapan hukum semakin tertekan dalam menjalani proses hukum.

Mengingat kasus yang dibawanya tersebut menyangkut masa depannya dan keluarga. Bayangkan jika saksi yang mengungkapkan kebenaran kemudian didakwa menjadi pelaku. Belum lagi waktu dan tenaga yang terkuras menyebabkan dirinya harus menunda pekerjaan lainnya dan menghadapi kenyataan terburuk karena nyawanya dan keluarga akan terancam.

Pandangan korban terhadap dirinya sendiri khususnya ketika menghadapi persoalan hukum yang berada di bawah dominasi pihak Aparat Penegak Hukum (APH) seringkali membuat mereka masih menyalahkan diri sendiri ketika mendapatkan kekerasan. Jangankan melapor, kebanyakan mereka masih belum mampu mengindentifikasi masalah kekerasan yang dialaminya. Banyak korban yang kurang menyadari bahwa posisi mereka sebagai korban dalam kasus tersebut. Lebih parahnya lagi, mereka pun hanya bisa menyalahkan diri sendiri dan mengganggap bahwa kasus yang dialaminya merupakan musibah dan takdir Tuhan semata. Ketika terjadi kekerasan sikap menerima tersebut pun diikuti pilihan solusi yang belum tentu menguntungkan perempuan korban dan keluarga.

Masih banyak APH yang keliru ketika menangani kasus terkait dengan perempuan baik ditingkat penyelidikan, penyidikan dan peradilan. Kasus-kasus kekerasan yang dialami perempuan di ranah tersebut menjadi sesuatu yang tak layak diperbincangkan di ranah publik. Hal ini berimplikasi pada dua hal, yaitu: pertama, derita yang dirasakan korban akan berkepanjangan dan membuka peluang terjadinya kekerasan dan menimbulkan korban baru. Kedua; tiadanya keterbukaan para korban akan menyulitkan dan akses data terhadap pelaku dari pihak yang berwenang atau lembaga institusi penegak hukum untuk menindaklanjuti akan menyulitkan pengungkapan tindakan pelaku dan memberikan rasa keadilan bagi para pencari keadilan.

Pentingnya sensitifitas dan Kesadaran Gender terhadap APH:

Rendahnya kesadaran akan pentingnya sensitifitas gender  APH dalam memahami persoalan-persoalan perempuan di ranah hukum menunjukkan bahwa penegakan hukum tersebut kurang baik. Rendahnya kesadaran keadilan gender (gender justice) juga merupakan ancaman yang mengganggu program peningkatan jaminan kepastian hukum terhadap para pencari keadilan khususnya perempuan.

Berkaca pada kasus Erni di atas masih banyak pekerjaan yang harus dibenahi dalam institusi penegakan hukum. Tantangan kedepan bukan hanya terletak untuk memajukan institusi atau lembaga-lembaga penegak hukum di Indonesia. Tetapi juga, sekaligus untuk menciptakan manusia yang humanis, komunikatif, informatif dan edukatif serta yang berperspektif terhadap kadilan gender. Sebab itu pula, pembangunan sumber daya Aparat Penegekan Hukum yang humanis dan berperspektif keadilan gender (Gender Justice) merupakan urgensi yang tidak bisa ditawar-tawar lagi.

Yogyakarta Transgender Islamic Boarding School Shut Down

A meeting between local administration officials and residents decided on Wednesday night to close down the Al Fatah Pesantren Waria (Islamic boarding school for transgender students) in Jagalan subdistrict, Banguntapan district, Yogyakarta. The meeting, which was held at the Jagalan subdistrict hall, also agreed not to allow any religious activity at the school site.

“We decided this based on security, order and people’s comfort,” Banguntapan district head Jati Bayu Broto, who was also the moderator of the meeting, told reporters on Thursday.

He said the decision was made after a meeting between Al Fatah management, security authorities, the Islamic Jihad Front (FJI) Yogyakarta and the local community.

Jati said each party was given the opportunity to speak, with Al Fatah represented by its leader Shinta Ratri and two friends, while the FJI was represented by Umar Said, who came to the meeting with scores of supporters.

After Umar Said conveyed his rejection of the existence of transgender people, he and his supporters left the meeting. The discussion then continued between the subdistrict administration and local residents.

The meeting was a follow-up to the FJI’s visit to Al Fatah on Friday, reportedly to learn about the school’s activities.

However, when the FJI arrived at Al Fatah, the school’s management was at the police station reporting a message allegedly sent by the FJI stating that it wanted to seal the site.

“Residents and the subdistrict authorities agreed to shut down the pesantren because it is located in a narrow housing complex and when it conducted activities, visitors parked their motorcycles on the road, disturbing people,” Jati said.

He added that the school did not have a license to operate and locals had complained about karaoke occurring late at night. It was also claimed that alcoholic drinks had once been found at the site.

Shinta Ratri was reluctant to meet journalists at the school, as were other transgender people living at the facility.

“I’m sorry, I am mentally tired. I want to calm down first,” Shinta told The Jakarta Post through a text message.

Aditia Arif Firmanto of the Yogyakarta Legal Aid Institute (LBH Yogyakarta), as Shinta’s lawyer, said that the meeting was not a dialogue but instead a judgment against the management of the school.

“No clarification was made during the meeting as our client was not allowed to explain about the allegations surrounding the alcoholic drink, the late night karaoke activities and other disruptive activities at the pesantren,” Aditia said.

A lawyer with LBH Yogyakarta who attended the meeting secretly said that Shinta had raised her hand to ask for an opportunity to clarify the allegations but the moderator had not given her a chance to speak.

“It’s also deplorable that the subdistrict invited Shinta to attend the meeting but asked her not to bring anyone from LBH Yogyakarta or other NGOs,” Aditia said.

He said the pesantren chose to stop its activities on advice from Shinta’s parents, not because of pressure from the FJI.

Former Jagalan subdistrict head Sholehuddin said the school never reported its activities to the subdistrict administration.

“But so far there have been no reports about negative activities at the transgender pesantren. We would know if there were, because we had regular subdistrict apparatus meetings,” said Sholehuddin, who lives near the school.

Source: The Jakarta Post

LBH Yogya: Tidak Ada Demokratisasi di Kampus

Metrotvnews.com, Yogyakarta: Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Yogyakarta, Hamzal Wahyudin mengecam dan menyesalkan tindakan represif aparat dalam menangai aksi mahasiswa di Universitas Negeri Yogyakarta, Sabtu, 30 Januari. Sebab, sejumlah mahasiswa mengalami luka memar di badan dan bagian mata. “Aparat (polisi) harusnya melindungi dan mengayomi masyarakat, bukan melakukan tindakan represif,” kata Hamzal di Kantor LBH Yogyakarta, Senin (1/2/2016).

Dalam aksi yang berlangsung bersamaan dengan Konferensi Nasional Forum Rektor Indonesia akhir pekan lalu itu, puluhan mahasiswa dari sejumlah perguruan tinggi menggelar aksi di UNY. Mereka menuntut pencabutan Uang Kuliah Tunggal dan menuntut adanya demokratisasi di kampus.

“Menyampaikan aspirasi adalah hak dan dilindungi hukum,” ujarnya.

Ia juga menyayangkan berjalannya Forum Rektor itu dengan tidak mengindahkan aspirasi mahasiswa. Menurutnya, hal itu wujud tidak adanya demokratisasi di kampus. Sementara, terkait aksi kepolisian yang memukul puluhan mahasiswa, menurut Hamzal, polisi justru seolah melihat para mahasiswa seperti pelaku kriminal.

“Ketika (aksi mahasiswa) ditangkap dan diperiksa di Polres Sleman, ini melawan hukum. Kami akan mendapingi para mahasiswa untuk mengadvokasi kasus ini,” kata dia.

Setidaknya, ada 28 mahasiswa yang sempat ditangkap dan 3 di antaranya mengaku mendapat tindakan represif dari aparat. Termasuk Ardy Syihab dan Rifaldi Busura.

Bahkan Rifaldi mengaku saat dikejar polisi langsung lari ke sebuah asrama mahasiswa. Usaha menyelamatkan diri itu gagal karena ia tetap dikejar polisi dan diberondong pukulan dengan pentungan serta bogem mentah. “Saya dipukuli tanpa melakukan perlawanan,” kata dia.

Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Sleman, AKP Sepuh Siregar mengatakan tindakan polisi sudah sesuai prosedur untuk mengamankan aksi mahasiswa itu. Ia mempersilakan dan menghormati jika ada pihak yang ingin memperkarakan.
SAN

PKL Yogya Bayar Biaya Banding dari Uang Saweran Warga

TEMPO.CO, Yogyakarta – Lima pedagang kaki lima (PKL) yang kalah dalam kasus sengketa tanah keraton melawan Eka Aryawan, sebagai pemegang kekancingan atau hak pinjam pakai atas tanah keraton tersebut, resmi mengajukan banding di Pengadilan Negeri Yogyakarta, Rabu, 24 Februari 2016. Adapun untuk biaya administrasi para pedaganga harus membayar Rp 2 juta. Uang itu berasal dari hasil saweran warga Yogyakarta. “Bayar dari uang saweran melalui bank,” kata Agung Budisantoso, salah satu pedagang kaki lima.

Pada 11 Februari 2016 lalu, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta memutuskan lima pedagang kaki lima untuk mengosongkan lahan milik keraton yang mereka tempati di Jalan Brigjen Katamso, Gondomanan, Yogyakarta. Kelima pedagang tersebut,  Budiono, Sutinah, Suwarni, Agung dan Sugiyadi.

Diwakili oleh Agung dan Sugiyadi, para pedagag datang dengan membawa kardus berisi uang saweran untuk membayar uang administrasi ke Bank BTN Kusumanegara. Agung menyatakan, uang saweran dari warga Yogyakarta yang prihatin atas kasus ini terkumpul sebanyak Rp 3,3  juta.  “Kami belum mau pindah. Tetap jualan hingga perjuangan akhir,” kata Sugiyadi.

Baharudin Kamba, koordinator pengumpulan koin untuk kelima pedagang itu menyatakan, pengumpulan koin tetap dilakukan hingga upaya hukum selesai. Uang yang terkumpul itu selain digunakan untuk membayar admisntasi banding juga untuk membayar biaya perkara di persidangan tingkat pertama sebesar Rp 1,2 juta. “Kami tetap kumpulkan koin keprihatinan,” kata dia.

Penasehat Hukum kelima pedagang dari Lembaga Bantuan Hukum Yogyakarta  Rizky Fatahilah mengatakan  landasan mengajukan banding karena ada pertimbangan hakim yang salah. Selain itu, kata dia seharusnya kalau mau adil, pihak keratonlah yang seharusnya digugat. “Seharusnya justru keraton yang digugat karena menyewakan lahan yang belum beres urusannya,” kata dia.

Sebab, dasar hukum yang digunakan hakim adalah hukum sewa menyewa. Seperti jika orang mau menyewakan kamar kos tetapi masih ditempati oleh penyewa lain. Maka penyewa baru urusannya dengan pemilik kos.

Meski menghukum kelima pedagang untuk mengosongkan lahan, majelis hakim yang diketuai oleh Suwarno, menolak tuntutan Eka agar tergugat membayar ganti rugi Rp 1,12 miliar. Menurut hakim, tanah tersebut milik keraton yang tidak boleh disewakan kembali. Dalam putusannya majelis hakim meminta kepada kelima tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1,186 juta.

Hakim berpendapat  kelima pedagang itu terbukti bersalah karena menempati tanah yang merupakan hak penggugat. Eka mendasarkan pada surat kekancingan yang ia peroleh dari Panitikismo, Keraton Yogyakarta dengan nomor 203/HT/KPK/2011. Selama ini, Eka telah membayar biaya sewa sebesar Rp 274 ribu per tahun atas lahan seluas 73 meter persegi itu kepada keraton.

MUH SYAIFULLAH

Polres Siap Hadapi Laporan WTT

WATES (KRjogja.com) – Polres Kulonprogo angkat bicara soal rencana paguyuban penolak bandara Wahana Tri Tunggal (WTT) bersama Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Yogya yang akan melaporkan tindakan aparat ke Komnas HAM dan Propram DIY. Wakapolres Kulonprogo. Kompol Andreas Deddy Wijaya menegaskan, pengamanan verifikasi pendataan lahan bandara di Kecamatan Temon Selasa (16/2/2016) lalu sudah sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP).

“Pengamanan pemasangan perapatan patok di Desa Palihan dan Glagah Selasa (16/2/2016) lalu sudah sesuai SOP, meski oleh WTT dan LBH dianggap melanggar kode etik dan disiplin Polri lantaran terjadi aksi dorong antara petugas pengamanan dengan warga penolak bandara,” katanya, Jumat (19/2/2016).

Kompol Andre menegaskan, Polres siap menghadapi rencana laporan tersebut dengan menyiapkan bukti-bukti yang dimiliki. Sebab menurutnya, pengamanan yang dilakukan sudah mengacu Peraturan Kapolri Nomor 01 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan. Di dalamnya, ada enam tahapan mulai dari kehadiran aparat atau kendaraan Polri, komunikasi atau perintah, kendali tangan kosong lunak seperti kuncian tangan, kendali tangan kosong keras misal bantingan atau tendangan yang melumpuhkan, kendali senjata timpul misalnya penggunaan tongkat atau gas air mata serta kendali menggunakan senjata api.

“Kemarin tidak ada kita pakai tingkat atau senjata. Dorong-dorongan itu hal biasa dalam pengamanan, tidak ada unsur kesengajaan. Kita bertahan dan meminta mereka mundur, tapi mereka merasa dirugikan,” jelasnya.

Meski demikian, jika WTT dan LBH Yogya bersikeras melaporkan aparat ke Komnas HAM dan Propam DIY, Kompol Andre mempersilahkan. Pihaknya kemudian menyiapkan barang bukti berupa dokumentasi saat proses pengamanan.

Direktur LBH Yogya, Hamzal Wahyudin mengatakan, pihaknya berencana melaporkan tindakan aparat ke Komnas HAM dan Propram DIY lantaran dinilai melanggar kode etik dan disiplin Polri. Dalam pemasangan perapatan patok di Desa Palihan dan Glagah Selasa (16/2/2016) lalu, aparat dinilai tidak menghargai HAM.

“Kami sedang menyiapkan surat kuasa dari warga WTT yang menjadi korban untuk kepentingan pelaporan,” katanya.

Kepala Departemen Advokasi LBH Yogya, Rizky Fatahillah menambahkan, proses pengamanan pemasangan patok diwarnai aksi kekerasan dari aparat kepolisian hingga ada 15 warga yang menjadi korban. Di antara korban tersebut, bahkan ada yang pingsan dan harus dibawa ke Puskesmas. (Unt)