All posts by LBH Yogyakarta

Ajakan solidaritas untuk melakukan somasi terbuka kepada Angkasa Pura 1, Pemerintah Republik Indonesia, Pemerintah Daerah Provinsi D.I Yogyakarta dan Pemerintah Kabupaten Kulonprogo

Diberitakan koran Kedaulatan Rakyat, hari ini 22 Agustus 2017, pekerjaan di lahan bandara (Kecamatan Temon, Kulonprogo) dimulai dan Angkasa Pura minta warga segera pindah. Sebelumnya, 12 Agustus 2017, di koran yang sama, diberitakan pembersihan lahan untuk pembangunan runway atau landasan pacu Bandara Internasional Yogyakarta Baru (New Yogyakarta International Airport/NYIA) di kawasan Pantai Selatan Kecamatan Temon, Kabupaten Kulonprogo, segera dilakukan PT. Pembangunan Perumahan Tbk (PP). Secara faktual, proses land clearing telah menjangkau lahan seluas 30 hektare. Alat berat yang ada disebar ke beberapa wilayah sekaligus, seperti Jangkaran dan Glagah (http://www.harianjogja.com/baca/2017/08/16/bandara-kulonprogo-debu-mulai-mengganggu-warga-843398).

 

Terhadap aktivitas di lokasi pembangunan NYIA tersebut perlu kami ingatkan bahwasanya hingga hari ini belum pernah ada dokumen amdal dan izin lingkungan yang final, sehingga aktivitas mobilisasi alat berat hingga land clearing, jelas tidak dapat dibenarkan. Toh, sekalipun dokumen amdal dan ijin lingkungannya sudah ada, musti digarisbawahi, keduanya tidak sohih secara hukum. Sebab secara substansial seharusnya sudah dapat dipastikan amdal tidak akan pernah bisa dinilai layak. Dari aspek pelingkupan saja, muatan tentang kesesuaian lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan pembangunan NYIA dengan peraturan perundang-undangan tentang rencana tata ruang wilayah jelas tidak terpenuhi (bertentangan). Belum lagi bicara deskripsi rona lingkungan hidup awal (environmental setting) yang pada dasarnya merupakan kawasan rawan bencana tsunami (kawasan lindung geologi), makin tidak layaklah NYIA Kulonprogo dibangun. Sementara secara prosedural, proses penyusunan dokumen amdal itu tidak dilakukan pada tahapan yang semestinya. Ada tahapan yang dilompati oleh AP1.

 

Harus dipahami, proses amdal merupakan tahap amat menentukan yang akan menghasilkan kelayakan lingkungan (izin lingkungan) atau ketidaklayakan lingkungan. Izin lingkungan adalah ‘jantungnya’ sistem perizinan. Izin lingkungan jadi syarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan, termasuk izin lain yang disebut dengan nama lain seperti izin operasi dan izin kontruksi serta tidak ketinggalan pula dalam kerangka penggunaan dan pemanfaatan tanah, penetapan lokasi (IPL) harus memedomani dan menyertakan dokumen lingkungan berupa amdal yang sesuai ketentuan peraturan perundangan. Bahkan betapa krusialnya amdal dan izin lingkungan, sesuai dengan pasal 109 UU Nomor 32 tahun 2009, setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan dipidana dengan penjara paling singkat satu tahun dan paling lama tiga tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00  dan paling banyak Rp3.000.000.000,00.

 

Berangkat dari hal tersebut di atas, kami mengajak, mengundang seluruh elemen gerakan masyarakat sipil yang peduli terhadap kelestarian lingkungan untuk hadir pada:

 

Hari: Rabu, 30 Agustus 2017

Pukul: 10.00 – selesai

Tempat: Kantor LBH Yogyakarta, Jalan Ngeksigondo Nomor 5A, Kotagede, Yogyakarta

Acara: somasi terbuka atas proses land clearing pembangunan Bandara Kulonprogo

 

Siaran pers Ancaman Bahaya Bencana Tsunami Makin Nyata, Pembangunan NYIA Kulonprogo Harus Segera Dihentikan!

Terberitakan di Harian Kompas, Senin, 24 Juli 2017, tim peneliti Pusat Geoteknologi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia menemukan deposit tsunami di dekat bakal lokasi bandar udara baru di Yogyakarta. Deposit tsunami itu diperkirakan berusia 300 tahun, seumuran jejak pantai selatan Banten dan Jawa Barat. Potensi gempa di kawasan ini, berdasarkan sebaran deposit tsunaminya, bisa di atas M9, demikian kata Kepala Geoteknologi LIPI Eko Yulianto di Kompas, Selasa 25 Juli 2017. Jika suatu saat terjadi lagi tsunami seperti di Pantai Pangandaran dengan (kekuatan kegempaan) magnitude lebih tinggi sedikit saja, bandara baru itu akan kena mulai bagian apron, terminal sampai runwaynya, ujar Widjo Kongko, peneliti Balai Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) UGM.
Keterangan tersebut sesungguhnya makin menguatkan apa yang dahulu kerap disuarakan oleh petani Wahana Tri Tunggal (WTT). New Yogyakarta International Airport (NYIA) Kulonprogo selain akan menyingkirkan lahan pertanian subur di Kecamatan Temon, juga dibangun di atas ruang yang rawan sekali dengan bahaya tsunami. Pada beberapa kesempatan, termasuk dalam materi gugatan terhadap Ijin Penetapan Lokasi (IPL) bandara yang diterbitkan Gubernur Provinsi D.I. Yogyakarta yang kami ajukan bersama para petani WTT, IPL harus batal dan dicabut lantaran salah satunya tidak sesuai dengan peruntukan ruangnya. Dalil ini pun juga diamini oleh hakim pemeriksa perkara yang membatalkan IPL tersebut.
Posisi kerawanan lokasi bandara baru di Kulonprogo sesungguhnya sudah ditetapkan dalam dokumen perundang-undangan tentang rencana tata ruang wilayah. Dapat ditengok dalam Perpres Nomor 28 tahun 2012 tentang RTR Pulau Jawa-Bali di mana Kabupaten Kulonprogo jadi salah satu wilayah yang ditetapkan sebagai zona rawan bencana alam geologi (pasal 46 ayat 9 huruf d). Selain itu, menilik Perda Provinsi DIY Nomor 2 tahun 2010 tentang RTRW DIY, sepanjang pantai di Kabupaten Kulonprogo telah ditetapkan sebagai kawasan rawan tsunami (Pasal 51 huruf g). Bahkan Perda Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2012 Tentang RTRW Kabupaten Kulonprogo pun lebih detail menyatakan bahwa kawasan rawan tsunami salah satunya meliputi Kecamatan Temon (pasal 39 ayat 7 huruf a).
Penataan ruang berbasis mitigasi bencana, dengan menetapkan kawasan tertentu sebagai kawasan lindung geologi sesunguhnya adalah ikhtiar untuk meningkatkan keselamatan dan kenyamanan kehidupan makhluk hidup. Apalagi secara geografis Indonesia berada di lingkaran rawan bencana. Badan Nasional Penanggulangan Bencana dalam Masterplan Pengurangan Resiko Bencana Tsunami (2012) pun sebetulnya sudah memetakan kawasan utama yang punya resiko dan probabilitas tsunami tinggi. Kawasan tersebut antara lain kawasan selat sunda dan Jawa Bagian Selatan. Gempa bumi yang besar yang terjadi di zona penunjaman di Jawa bagian selatan dikhawatirkan akan memicu tsunami yang dapat menimpa salah satunya daerah pantai di selatan Provinsi DIY (Kabupaten Kulonprogo).
NYIA Kulonprogo yang diklaim sebagai proyek untuk kepentingan umum, sesungguhnya adalah sarana transportasi udara yang akan memiliki resiko bahaya amat tinggi terutama bagi calon pengguna transportasi penerbangan. Khalayak umum terutama masyarakat calon pengguna jasa transportasi udara seakan-akan sedang dijerumuskan ke kawasan berresiko bahaya ekstra, yaitu kawasan rawan bencana tsunami. Menimbang kondisi lokasi yang rawan, maka analisis mengenai dampak lingkungan (amdal) yang saat ini sedang berproses sudah semestinya tidak sampai pada putusan yang menyatakan pembangunan NYIA Kulonprogo layak secara lingkungan hidup.
Berangkat dari hal tersebut di atas kami menuntut:
1. Kepada Presiden Republik Indonesia, Gubernur Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Bupati Kulonprogo dan PT. Angkasa Pura I menghentikan rencana pembangunan New Yogyakarta International Airport Kulonprogo;
2.  Kepada Komisi Penilai Amdal, tidak menerbitkan rekomendasi kelayakan lingkungan pada pembangunan NYIA Kulonprogo;
3. Kepada Kementer
ian Lingkungan Hidup, Gubernur D.I. Yogyakarta dan Bupati tidak menerbitkan izin lingkungan pembangunan NYIA Kulonprogo.
Yogyakarta, 28 Juli 2017
Hormat kami
Lembaga Bantuan Hukum Yogyakarta
Narahubung:
Hamzal Wahyudin (087738514141)
Yogi Zul Fadhli (08995151006)
Epri Wahyudi (087838885835)

PENGUMUMAN SELEKSI AKHIR PENERIMAAN  VOLUNTEER LBH  YOGYAKARTA 2 0 1 7

 

Selamat bagi peserta seleksi penerimaan volunter LBH Yogyakarta yang dinyatakan lolos seleksi akhir. Berikut daftar nama-nama peserta yang dinyatakan lulus seleksi akhir.

1 RIO RINALDI SILALAHI 170102
2 WISNU ANDIKATAMA 170104
3 DIDA RACHMA W 170106
4 ROMI MAULANA 170108
5 REYNALDO 170109
6 RYAN AKBAR 170110
7 ABDUL MALIK 170111
8 NASIEMATUL ARIFAT 170112
9 ANITA SIMBOLON 170113
10 MADA PUDYATAMA 170115

Bagi peserta seleksi yang dinyatakan lolos dan terpilih sebagai calon pengabdi bantuan hukum LBH Yogyakartaselanjutnya akan dilantik sebagai pengabdi bantuan hukum LBH Yogyakarta pada hari Selasa, 13 Juni 2017 di kantor LBH Yogyakarta, Jl. Ngeksigondo, No. 5A, Yogyakarta.

Yogyakarta, 10Juni 2017

Kepala Divisi Pendidikan dan Pengkaderan

Lembaga Bantuan Hukum Yogyakarta

 

Lutfy Mubarok, S. H.

PENGUMUMAN HASIL SELEKSI WAWANCARA CALON VOLUNTEER LBH YOGYAKARTA 2017

Selamat bagi peserta seleksi penerimaan volunteer LBH Yogyakarta yang dinyatakan lolos seleksi wawancara. Berikut daftar nama-nama peserta yang dinyatakan lulus seleksi wawancara:

No

Nama No. Seleksi
1. Rio Rinaldi Silalahi 170102
2. Wisnu Andikatama 170104
3. Dida Rachma W 170106
4. Romi Maulana 170108
5. Reynaldo 170109
6. Ryan Akbar 170110
7. Abdul Malik 170111
8. Nasimatul Aslamiyah 170112
9. Anita Simbolon 170113
10. Zulfajri 170114
11. Mada Pudyatama 170115
12. Ahmad Maulana Iqbal 170118

Bagi peserta seleksi yang dinyatakan lolos selanjutnya akan dilaksanakan seleksi tertulis. Jadwal seleksi tertulis akan diumumkan selanjutnya oleh panitia.

Yogyakarta, 30 Mei 2017

Kepala Divisi Pendidikan dan Pengkaderan

Lembaga Bantuan Hukum Yogyakarta

Lutfy Mubarok, S. H.