Perkembangan Kasus Kriminalisasi Obby Kagoya

Batalkan Surat Dakwaan Penuntut Umum dan Bebaskan Obby Kogoya Serta Adili Polisi Penyiksa Obby

 

Perkara hukum Obby Kogoya, mahasiswa Papua yang dikriminalisasi oleh polisi, berlanjut ke meja pengadilan. Hari ini, ia harus duduk di kursi terdakwa, di Pengadilan Negeri Yogya, mendengarkan jaksa membaca surat dakwaan. Surat dakwaan yang berisi tuduhan-tuduhan tidak berdasar: pasal 212 jo 213 sub 351 ayat 2 KUHP. Seluruhnya tidak benar.

 

Satu hal yang paling utama dari ketidakbenaran yang dituduhkan kepada Obby ialah, tidak benar ia telah melakukan perlawanan atau pemukulan kepada petugas polisi. Justru sejatinya Obby Kogoya korban. Korban dari perilaku keji, tak beradab aparat. Dari gambar yang banyak beredar di media sosial dapat dilihat, oleh polisi ia diperlakukan bak binatang. Tak beperikemanusiaan. Bahkan oleh hakim pemeriksa perkara pra peradilan di Pengadilan Negeri Sleman dalam putusannya diakui juga bahwasanya Obby Kogoya korban.

 

Ditersangkakannya Obby hingga perkaranya tiba di meja hijau sekarang sesungguhnya hanya kedok polisi untuk menutupi pelanggaran hak asasi manusia. Natalius Pigai, komisioner Komnas HAM sudah menyatakan, ada indikasi pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh polisi kepada mahasiswa Papua saat aksi damai pada 15 Juli 2016 lalu. Salah satunya adalah tindakan penyiksaan terhadap Obby Kogoya. Dengan demikian semakin terang, Obby jadi korban kriminalisasi. Lebih-lebih lagi, penetapan Obby menjadi tersangka tidak prosedural dan cenderung dipaksakan.

 

Berangkat dari hal-hal tersebut di atas, perlu kami sampaikan sekali lagi bahwasanya Obby Kogoya bukanlah pelaku kejahatan sehingga sangat tidak patut, tidak pantas dan tidak tepat untuk didudukan di kursi pengadilan. Oleh karena itu kami meminta kepada:

 

1. Majelis hakim pemeriksa perkara untuk membebaskan Obby Kogoya dari segala dakwaan/tuduhan.

 

2. Kepala Kepolisian Republik Indonesia untuk menindaktegas secara pidana maupun etik, polisi pelaku penganiayaan, pengeroyokan dan penyiksaan terhadap Obby Kogoya. Serta memerintahkan kepada seluruh jajarannya untuk menghormati, melindungi dan memenuhi hak asasi manusia.

Kepada khalayak umum, mari berbondong-bondong mengawal persidangan Obby Kogoya di Pengadilan Negeri Yogyakarta supaya prosesnya berjalan imparsial tak ada kecurangan. Jangan biarkan Obby berjuang sendiri merebut keadilan dan mengungkap kebenaran.

 

Yogyakarta, 21 Maret 2017

Penasihat Hukum Obby Kogoya

Lembaga Bantuan Hukum Yogyakarta


IMG_20170322_113054

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+

Formulir Pendaftaran Calon Peserta KALABAHU 2017

YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM INDONESIA

LEMBAGA BANTUAN HUKUM YOGYAKARTA

Formulir Pendaftaran

Calon Peserta KALABAHU 2017

 

Nama Lengkap :
Nama Panggilan :
Alamat Rumah :

 

Alamat di Jogja :

 

Telp/Hp :
E-mail :
Tempat/Tgl Lahir :
Jenis Kelamin : Laki-laki/Perempuan/Lainnya*
Asal Perguruan Tinggi :                                          Angkatan     :
Fak/Jur/Smstr :
Status Kelulusan Belum/Sudah*
  Judul Skripsi **:

 

 

 

Perolehan SKS :                       SKS
Indeks Prestasi :
Status Perkawinan Belum/Sudah*
Anak dari  :                      Bersaudara
Nama Orang Tua :
Alamat Orang Tua :

 

Pekerjaan :
Telp/Hp :
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yogyakarta, …………………………….2017

Hormat Saya,

 

 

 

 

 

(………………………………….)

 

 

 

 

PAS FOTO

3X4

 

 

 

 

 

*)   coret Salah Satu

**) diisi apabila sudah lulus

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+

Perkembangan Kelompok Milisi Sipil, Kekerasan, dan Ancaman Terhadap Perkembangan HAM di Yogyakarta

Aksi Pro-Demokrasi, 16 Juni 2016

Oleh: Tim LBH Yogyakarta

Daerah Istimewa Yogyakarta terletak di bagian selatan Pulau Jawa, dan berbatasan dengan Provinsi Jawa Tengah dan Samudera Hindia. Provinsi yang memiliki luas 3.185,80 km2 ini terdiri atas satu kotamadya, dan empat kabupaten, 78 kecamatan, dan 438 desa/kelurahan. Menurut sensus penduduk 2015 memiliki populasi 3.679.176 jiwa dengan proporsi 1.824.729 laki-laki, dan 1.866.467 perempuan, serta memiliki kepadatan penduduk sebesar 1.115 jiwa per km2. 1 Continue reading Perkembangan Kelompok Milisi Sipil, Kekerasan, dan Ancaman Terhadap Perkembangan HAM di Yogyakarta

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+

TAHTA UNTUK RAKJAT ATAU TAHTA UNTUK RAJA?

De Witt Pall atau Tugu Pall Putih merupakan salah satu ikon kota Yogyakarta yang juga merupakan lambang politik pecah belah zaman Pemerintahan Hindia Belanda.

Oleh: Tim LBH Yogyakarta

Yogyakarta akan selalu menjadi topik yang menarik untuk diperbincangkan. Terlebih setelah resmi menyandang gelar “keistimewaan” melalui Undang-Undang Nomor 13 tahun 2012 tentang Keistimewaan D.I.Yogyakarta. Yogyakarta menjadi satu-satunya provinsi yang diberi hak istimewa, baik dalam menentukan pemimpin daerahnya (Gubernur) maupun dalam mengatur hal fundamental yaitu pertanahan. Menarik karena pengukuhan keistimewaan ternyata bukanlah sebagai manifestasi idiom “tahta untuk rakyat”. Hal yang selalu didengungkan sejak perdebatan tentang keistimewaan bergulir. Namun sebuah bom atom yang siap meledak dan memberangus kehidupan sebagian besar masyarakat yang tinggal di Yogyakarta. Continue reading TAHTA UNTUK RAKJAT ATAU TAHTA UNTUK RAJA?

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+

Bantuan Hukum Untuk Miskin dan Tertindas