Pekerja Sektor Informal : yang Berjuang yang Dilupakan

Oleh : Nuresti Tristya A

“Terlebih pekerja lain di jalanan seperti pedagang asongan, pedagang kaki lima, pengamen, mereka tak lepas dari garukan Satpol PP. Bukannya menjadap perlindungan, di Yogyakarta bahkan muncul Peraturan Daerah yang mudah menjadi legitimasi ‘penggarukan’.”

Kita akrab dengan aksi demonstrasi May-Day oleh buruh setiap 1 Mei, namun yang membuat rasa penasaran membuncah, ketika demo buruh dalam gelombang yang besar dilakukan di luar tanggal itu, yakni 6 Maret 2016 lalu. Apalagi secara khusus Jokowi memberi izin demonstrasi dilakukan di Istana Negara. Alih-alih berisi seruan damai, demonstrasi buruh ini kerap berisi seruan protes terhadap Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) besar-besaran oleh 13 perusahaan sepanjang Januari hingga Maret 2016.  Panasonic, Toshiba, Shamoin, Starlink, Jaba Garmindo, Yamaha, Astra Honda Motor, Hini, Astra Komponen, AWP, Aishin, Musashi, dan Sunstar adalah perusahaan yang melakukan PHK itu. Tentu perusahaan-perusahaan itu tak asing di kuping kita, yang menjadi penanda bahwa alasan pemecatan mereka bukanlah karena pailit atau gulung tikar. Continue reading Pekerja Sektor Informal : yang Berjuang yang Dilupakan

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+

Perlindungan Negara Terhadap Buruh Migran

AntaraFoto/Teresia May

Oleh : Istiana

“Negara memang telah mengeluarkan berbagai peraturan dan regulasi yang berhubungan dengan keberadaan buruh migran, namun semuanya lebih menekankan pada aspek penempatan dan pembinaan di luar negeri.  Solusi dalam bingkai normatif yang dibangun dirasakan kurang mencerminkan kebijakan yang menyentuh perlindungan bagi buruh migran.  Paradigma perlindungan belum dikedepankan.”

Organisasi Perburuhan Internasional (International Labour Organisation/ILO) mendefinisikan seorang “pekerja migran”, sebagai seseorang yang bermigrasi, atau telah bermigrasi dari satu negara ke negara lain, dengan sebuah gambaran bahwa orang tersebut akan dipekerjakan oleh seseorang yang bukan dirinya sendiri, termasuk siapapun yang biasanya diakui sebagai seorang migran, untuk bekerja. Karena dalam prakteknya buruh migran tersebut menyangkut 2 negara, maka pemerintah wajib ikut campur tangan dalam mengurusi masalah penempatan para calon buruh migran tersebut, oleh karena itulah dibuatnya beberapa regulasi yang mengatur masalah TKI. Continue reading Perlindungan Negara Terhadap Buruh Migran

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+

Master Plan Percepatan dan Perluasan Eksploitasi-Buruh di Indonesia

DSC00177

Oleh: Britha Mahanani

“Berdasarkan hitungan statistik yang dilakukan oleh BPS, jumlah penduduk miskin Indonesia per September 2015 mencapai 28,51 juta orang, jumlah ini bertambah 780 ribu orang dibanding September 2014 sebanyak 27,73 juta orang. Untuk menentukan kategori penduduk miskin, BPS menggunakan garis kemiskinan sebesar Rp. 344.809 per kapita per bulan per bulan September 2015 untuk menentukan jumlah penduduk miskin Indonesia di tahun 2015 ini.”

Dua puluh persen (20%) lebih penduduk Indonesia bekerja sebagai buruh. Jumlah ini memang masih dibawah jumlah penduduk bermatapencaharian sebagai petani  yang mencapai angka 60% dari keseluruhan penduduk Indonesia. Namun, jumlah angkatan kerja setiap tahun meningkat sejalan dengan menjamurnya proyek-proyek pembangunan dan loyalitasnya negara terhadap investor sehingga tak pernah jenuh memberikan kemudahan ini dan itu agar para investor ini menanamkan investasinya di Indonesia. Continue reading Master Plan Percepatan dan Perluasan Eksploitasi-Buruh di Indonesia

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+

Perjuangan Buruh Mencapai Hidup Sejahtera

IMG_1826

Oleh : Didik SPSI (Serikat Pekerja Seluruh Indonesia)

“Setiap warga negara, sesuai dengan bakat, kecakapan, dan kemampuan berhak atas pekerjaan yang layak”

(Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia)

“Setiap orang berhak untuk mendirikan serikat pekerja dan tidak boleh dihambat untuk menjadi anggotanya demi melindungi dan memperjuangkan kepentingannya serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”

(Pasal 39 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia)

Setiap tanggal 1 Mei selalu diperingati sebagai Hari Buruh Internasional. Tak terkecuali di Indonesia, setiap tanggal ini selalu disambut dengan berbagai macam agenda yang diselenggarakan oleh buruh, aksi dan menyampaikan tuntutan-tuntutan selalu menjadi agenda yang tak terlewatkan. Aksi ini selalu dilakukan sebagai pertanda bahwa ada persoalan besar yang dihadapi oleh buruh. Penindasan dan penghisapan yang masih mewarnai kehidupan buruh menjadi alasan utama aksi turun ke jalan masih terus dilakukan, kehendak dan tuntutan hidup layak masih terus didengungkan. Perjuangan untuk mencapai hidup sejahtera tak pernah ditinggalkan. Continue reading Perjuangan Buruh Mencapai Hidup Sejahtera

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+

Bantuan Hukum Untuk Miskin dan Tertindas