Perkembangan Kelompok Milisi Sipil, Kekerasan, dan Ancaman Terhadap Perkembangan HAM di Yogyakarta

 

 Daerah Istimewa Yogyakarta terletak di bagian selatan Pulau Jawa, dan berbatasan dengan Provinsi Jawa Tengah  dan Samudera Hindia. Provinsi yang memiliki luas 3.185,80 km2 ini terdiri atas satu kotamadya, dan empat kabupaten, 78 kecamatan, dan 438 desa/kelurahan. Menurut sensus penduduk 2015 memiliki populasi 3.679.176 jiwa dengan proporsi 1.824.729 laki-laki, dan 1.866.467 perempuan, serta memiliki kepadatan penduduk sebesar 1.115 jiwa per km2. [1]

Situasi kemajemukan Yogyakarta dapat dilihat dari agama yang di peluk penduduknya. Meski penduduk D.I.Yogyakarta mayoritas beragama Islam yaitu sebesar 90,96%, namun terdapat juga penduduk yang beragama Kristen, Katholik, Hindu, Budha. Sarana ibadah untuk para pemeluk agama terus mengalami perkembangan, pada tahun 2007 terdiri dari 6214 masjid, 3413 langgar, 1877 musholla, 218 gereja, 139 kapel, 25 kuil/pura dan 24 vihara/klenteng. Jumlah pondok pesantren pada tahun 2006 sebanyak terdata sejumlah 260, dengan 260 kyai, dan 2.694 ustaz serta 38.103 santri. Sedangkan jumlah madrasah baik negeri maupun swasta terdiri dari 148 madrasah ibtidaiyah, 84 madrasah tsanawiyah dan 35 madrasah aliyah. [2]

Selain agama, kemajemukan D.I.Yogyakarta dapat dilihat dari suku bangsa penduduknya. Penduduk D.I.Yogyakarta dari suku bangsa Jawa terdapat 3.020.157 (96,82%) jiwa, suku bangsa Sunda 17.539 (0,56%) jiwa, Melayu 10.706 (0,34%) jiwa, Tionghoa 9.942 (0,32%) jiwa, Batak 7.890 (0,25%) jiwa, Minangkabau 3.504 (0,11%) jiwa, Bali 3.076 (0,10%) jiwa, Madura 2.739 (0,09%) jiwa, Banjar 2.639 (0,08%) jiwa, Bugis 2.208 (0,07%) jiwa, Betawi 2.018 (0,06%) jiwa, Banten 156 (0,01%) jiwa, dan lain-lain 36.769 (1,18%) jiwa.[3]

Data di atas menunjukkan bahwa D.I.Yogyakarta adalah provinsi dengan penduduk yang heterogen. Mulai dari suku bangsa, agama, etnis dan budaya. Kemajemukan yang ada tidak membuat Yogyakarta menjadi kota yang terpecah-pecah dan penuh kekerasan. Kemajemukan itu bisa dijaga sedemikian rupa. Hal itulah yang akhirnya menobatkan kota pendidikan ini sebagai “City of Tolerance”. Maka tak salah jika Yogyakarta memiliki slogan “Berhati Nyaman”. Sebab memang nyaman untuk menjadi kota rujukan tempat berdiam dengan segala cerita kemajemukan yang terjaga dengan baik.

Namun, kenyamanan itu kemudian berubah drastis menginjak tahun 2010. Sejak tahun 2010 Yogyakarta mulai marak dengan aksi-aksi intoleransi. Bahkan dengan melakukan kekerasan  yang diusung oleh berbagai kelompok. Banyak penyebab dan alasan munculnya aksi-aksi intoleran tersebut. Akan tetapi yang sangat disayangkan dari sekian banyak jumlah kasus intoleransi yang dilakukan dengan kekerasan, hampir semua kasus tidak diproses secara fair oleh aparat penegak hukum. Hukum seakan kehilangan taring dihadapan kelompok intoleran.

Dalam rentan waktu 2010 hingga tahun 2016 LBH Yogyakarta mencatat setidaknya terdapat 26 kasus yang belum tertuntaskan. Beberapa kasus tersebut diantaranya “Pembubaran Q Film Festival” (2010),  “Penghentian Doa Keliling di Bantul” (2011), “Ancaman terhadap peringatan IDAHO” (2011), “Pengusiran Terhadap George Junus Aditjondro untuk Pergi dari Yogyakarta” (Desember 2011), “Pembubaran diskusi dan perusakan Kantor LKIS” (2012), “Kekerasan oknum Polri terhadap anak Reza Eka Wardana” (2012), “Pembubaran Pengajian di SMA Piri” (2012), “Penghentian Pemakaian Gua Maria Gedangsari”  (2012), “Kekerasan terhadap Huda” (2012), “Pembubaran diskusi dan penganiayaan Keluarga Eks Tapol 65 oleh FAKI” (2013), “Intimidasi dan ancaman kepada Rousyan Fikr (Syiah) Sleman” (2014), “Deklarasi anti Syiah di Maskam UGM bersama bupati Sleman” (2014), “Kekerasan dan intimidasi kepada Aminudin Aziz (Ketua FLI Gunungkidul)” (April 2014), “Pembubaran pertemuan kelompok Syiah di Bantul” (Mei 2014), “Ancaman terhadap kegiatan Paskahan Adisyuswa se-Jawa GKJ Gunungkidul” (Mei 2014), “Kasus Penyerangan dan Tindak Kekerasan terhadap umat yang mengikuti Doa Bersama di Ngaglik Sleman” (Mei 2014), “Kasus Kekerasan terhadap Yulius Pimpinan Galang Press Di Ngaglik Sleman” (Mei 2014), “Penyerangan Gereja Pantekosta di Pangukan Sleman” (Mei 2014), “Pembubaran Paksa Aksi Demonstrasi Aliansi Mahasiswa Papua” (Juli 2014), “Pelarangan Diskusi Berjudul Melek Media : Menanggulangi Konten Negatif Fundamentalisme Agama di Dunia Maya di Jogja National Museum Yogyakarta” ( Oktober 2014), “Penyerangan Paska Gelaran Aksi Transgender Day of Remembrance di Tugu Yogya, Yogyakarta” ( November 2014), “Pembuburan Perkemahan 1500 Siswa Kristen di Bumi Perkemahan Wonogondang Cangkringan Sleman” (Juli 2015), “Intimidasi Terhadap Permohonan IMB Gereja GBI Saman dan Peristiwa Pembakaran Gereja GBI Saman Bantul” (Juli 2015), “Intimidasi Terhadap Yayasan Rausyan Fikr” (Oktober 2015), “Penyerangan dan Pembubaran Paksa Acara Lady Fast” (April 2016), “Penganiayaan dan Kekerasan Terhadap Mahasiswa Papua (Juli 2016).”

Aksi-aksi kekerasan yang dilakukan oleh sekelompok orang dengan memiliki identitas organisasi ini sungguh sangatlah mengkhawatirkan. Kelompok milisi sipil/ormas yang melakukan kekerasan sangatlah beragam, mereka semua membawa identitas seperti agama, suku-primordial adat ataupun identitas ideologi mapan negara, bahkan identitas aparat. Aksi-aksi kekerasan ini kebanyakan menyerang mereka-mereka yang tergolong sebagai kelompok minoritas, baik minoritas agama dan keyakinan, suku dan juga ekonomi. Selain itu juga sering kali menyerang kelompok-kelompok intelektual gerakan masyarakat sipil yang pro-demokrasi diperkotaan.

Seperti sebelum-sebelumnya peristiwa kekerasan atas nama agama kembali terjadi di awal tahun 2016 ini, peristiwa tersebut adalah peristiwa penyegelan pondok pesantren waria Al-Fattah Yogyakarta. Peristiwa kekerasan yang dilakukan oleh sekolompok orang anggota ormas Front jihad Islam (FJI) tersebut cukup menjadi perhatian. Beberapa aktivis pro-demokrasi yang geram atas peristiwa kekerasan tersebut segera melakukan konsolidasi untuk aksi damai. Terlebih para kelompok ormas di Yogyakarta yang sudah demikian vulgar menyuarakan aksi kekerasan terhadap kelompok rentan minoritas LGBT seiring dengan mencuatnya pemberitaan nasional tentang kelompok LGBT.

Selain peristiwa aksi kekerasan atas nama agama yang dilakukan oleh kelompok milisi sipil intoleran, juga terjadi aksi kekerasan terhadap kelompok masyarakat lainnya seperti : Pada bulan Mei 2016, Front Anti Komunis Indonesia (FAKI) dan FKPPI melakukan aksi kekerasan dan pembubaran paksa agenda peringatan World Press Freedom Day 2016 dengan Pemutaran Film “Pulau Buru Tanah Air Beta”. Perayaan yang bertempat di kantor Aliansi Jurnalis Independent (AJI) Yogyakarta itu dihadiri oleh beberapa undangan. Bahkan pihak Polda pun menerima undangan untuk menghadiri acara tersebut. Namun bukan untuk menghadiri undangan, pihak kepolisian yang hadir juastru meminta acara dihentikan dengan intimidatif.

Peristiwa tersebut bukanlah peristiwa kekerasan pertama kali yang dilakukan oleh FAKI dan FKPPI. Pada 27 Oktober 2013 yang lalu, Front Anti Komunis Indonesia (FAKI) dan FKPPI melakukan aksi kekerasan dan pembubaran paksa pertemuan keluarga korban pelanggaran HAM tahun 65 di kapel Godean Sleman. Pertemuan yang bertempat di Padepokan Santi Dharma Godean itu merupakan acara kecil dan santai. Acara itu juga hanya melibatkan individu, bukan organisasi. Pertemuan itu rencananya akan membicarakan soal pemberdayaan dalam bidang ekonomi. Setelah kejadian di hari minggu itu, keesokan harinya karena mendengar kabar akan digelar konpres LBH Yogyakarta bersama korban, mereka (FAKI dan FKPPI) datang secara bergerombol ke kantor kami, memaksa tidak mendamping korban dan juga melakukan tindakan vandalis.

Aksi gerakan pro demokrasi untuk merebut ruang demokrasi yang dibungkam

(sumber foto : internet)

 

Jauh sebelumnya pada 17 Januari 2007, FAKI sebetulnya juga pernah menyerang Kongres Pendirian Partai Persatuan Pembebasan Nasional (PAPERNAS) di Yogyakarta, sebuah partai yang baru saja dibentuk saat itu. Bahkan mereka (FAKI) pun juga melakukan tindakan yang serupa saat kawan-kawan anggota partai itu meminta bantuan hukum ke LBH Yogyakarta saat masih di Jl. Haji Agus Salim. Berbeda dengan FJI, MMI , GPK dan GAM ormas-ormas/kelompok milisi sipil yang mengatasnamakan agama, FAKI dan FPPI tidak membawa sentimen identitas agama. Mereka lekat dengan membawa ide-ide semangat hasil orde baru, seperti ide-ide kemiliteran dan juga stigmatisasi terhadap faham komunisme. Penyerangan terhadap pegelaran perayaan “world press freedom day 2016”, diskusi di Godean pada tahun 2013 dan juga jauh sebelumnya pada tahun 2007, jelas merupakan bentuk pelanggaran hak atas kebebasan untuk berkumpul, berserikat dan berorganisasi. Kesemua kasus tersebut juga sudah dilaporkan kepada pihak kepolisian tetapi hasilnya tetaplah mandul sampai sekarang.

Isu kekerasan sendiri apabila kita tarik kebelakang sebetulnya baru menjadi ramai semenjak era Reformasi atau Orde Baru selasai dengan turunnya Suharto. Kenyataan ini sebetulnya agak memilukan karena disatu sisi kita mulai bisa merasakan kebebasan yang saat era orde baru tidak bisa nikmati. Semua akibat rezim pemerintahan Orde Baru yang sangat otoriter dan menggunakan gaya-gaya pendekatan militer setiap kali ada gejolak di masyarakat sipil. Saat Orde Baru berbagai aturan hukum sangatlah membatasi HAM, mengekang kebebasan dan seringkali negara secara jelas menjadi aktor pelaku pelanggar HAM. Semua berpusat pada Soeharto sebagai pusat kekuasaan tunggal, dengan motor politik partai Golkar dan militer. Merekalah yang berkuasa. Gejolak masyarakat sipil karena ormas, serikat buruh, serikat tani bahkan gerakan fundamentalis agama sulit tumbuh di era tersebut. Semua tahu siapa yang punya kekuasaan, sedikit saja berbeda dengan Negara maka siap-siap akan disingkirkan oleh aparat.

Setelah reformasi semua berubah. Kekerasan yang dilakukan aparat negara memang tidak sebanyak dulu. Seperti disebutkan sebelumnya kekerasan di masyarakat mulai bermunculan, pada awal saat era pemerintahan presiden Gus Dur di beberapa daerah luar Jawa terjadi konlfik kekerasan meluas yang kemudian dihembuskan atas nama agama dan etnis atau berbau SARA. Semenjak reformasi juga mulai bermunculan ormas-ormas keagamaan Islam yang sering main hakim sendiri apabila dirasa ada perilaku masyarakat yang dianggap menyimpang, seperti peristiwa hidupnya pelacuran di bulan Ramadhan dan peredaran alkohol. Yang paling kontras kelompok keagamaan ini malahan  menjadi kelompok pengamanan masyarakat (Pamswkarsa) saat Sidang Istimewa MPR RI November 1998. Mereka menghalangi bahkan berhadap-hadapan dengan para Mahasiswa yang saat itu seringkali menjadi penggerak aksi-aksi demonstrasi mengawal perubahan reformasi.

Semenjak reformasi hingga sekarang, gerakan kelompok-kelompok milisi sipil/ormas ini paling banyak mewarnai peristiwa kekerasan. Banyak  ilmuan sosial mengkaji gejala ini, mereka memberi bingkai perspektif teori. Salah satu bingkai perspektif teori analisis yang paling mendekati adalah aksi kekerasan kelompok milisi sipil ini sebagai aksi vigilante atau vigilantism. Perspektif vigilantism ini sebetulnya bukanlah hal baru. Apa itu vigilantism? Vigilantism adalah praktik-praktik kekerasan yang dilakukan oleh sekelornpok orang untuk rnengontrol perilaku warga yang menyimpang di luar jalur hukum[4].

Dalam perkembangannya vigilantism didefinisikan dengan mengambil beberapa ukuran: pertama rnerupakan sebuah fenomena kekerasan; kedua, vigilantism bangkit berlandaskan ketidakpercayaan masyarakat terhadap kinerja aparat penegak hukum dalam kondisi lemahnya sistem pemberlakuan hukum; dan ketiga, sifat masyarakat yang otonom dan merasa bertanggung jawab atas penegakan hukum maupun tatanan sosial yang telah ada. Selain itu, diasumsikan juga bahwa: pertama, kegiatan ini pada dasarnya akan  memihak dan membela kepentingan dan tatanan sosial yang telah terbentuk (agama, budaya, sosial, kasta, ekonmi dan politik), vigilante ada bukan untuk membangun kepentingan dan tatanan sosial yang revolusioner; dan kedua, kegiatan ini akan memiliki sebuah dilema yang self-contradiction, yaitu dalarn kegiatan para vigilante untuk menegakkan hukum akan bertentangan atau melanggar juga hukum yang ingin mereka bela.

Persoalan dukungan dari Negara merupakan unsur penting dalam melihat vigilantism (dan kekerasan pada umumnya), karena dalam fenomena vigilantism hakikat kekerasan sering terekspos dalam dinamika ‘hubungan antara negara dan masyarakat’. Persoalan dukungan dari Negara penting karena seiring dengan berkembangnya vigilantism, akan terjadi tawar-menawar tentang batas antara wewenang negara dan masyarakat, yang tentunya tidak akan terlepas dari faktor dukungan tersebut.

Selain itu vigilantism menampilkan diri dalam berbagai wujud. Ada yang terorganisasi dengan reguler, ada juga yang tidak terorganisasi, ada yang disponsori oleh pemerintah, dan ada yang tidak disponsori. Meskipun beragam, segala bentuk vigilantism memiliki persamaan, yaitu sebagai “establishment violence” dan sebagai unsur yang berperan menghasilkan suatu tatanan moral. Dengan kata lain, vigilantism pada umumnya dilakukan dengan tujuan yang konservatif. Yaitu didesain untuk menciptakan, mempertahankan, atau menciptakan kembali suatu tatanan sosio-politik yang telah terbentuk[5].

Ciri selajutnya dari vigilantism atau kekerasan vigilante , mereka selalu melakukan aksi main hakim sendiri, melakukan aksi kekerasan pada pihak yang mereka anggap melanggar hukum dan nilai-nilai moralitas publik versi mereka, nilai-nilai kultural (agama, sosial, politik dan budaya) yang dianggap sudah mapan. Aksi-aksi kekerasan yang mereka lakukan sudah jelas melewati batas ambang, seolah menjadi aparat yang memiliki wewenang. Begitu pun pada kasus aksi kekerasan terhadap anggota keluarga pelanggaran HAM 65, FKPPI saat mendesak LBH Yogyakarta, mereka mengatakan bahwa anggota keluarga tak layak hidup di bumi karena stigma PKI.

Pada bulan juli 2016, kembali terjadi aksi kekerasan dalam pengepungan asrama mahasiswa papua. Kali ini, peristiwa tersebut di gawangi oleh beberapa elemen kelompok milisi sipil/ormas yang melakukan aksi kekerasan bersama-sama. Mulai dari kelompok milisi sipil/ormas yang mengatsnamakan agama, kelompok milisi sipil/ormas yang mengatasnamakan ideology mapan Negara atau identitas aparat, hingga kelompok milisi sipil/ormas kesukuan-primordial adat.   Peristiwa itu semakin membuka mata publik yang semakin memperjelas sikap kepolisian terhadap kelompok-kelompok pelaku kekerasan. Semakin jelas terdapat fenomena yang menunjukkan wajah aslinya manakala pengepungan asrama mahasiswa papua justru dilakukan kepolisian bersama dengan kelompok-kelompok milisi sipil/ormas pelaku kekerasan. Seolah mempertegas sebuah asumsi adanya keterkaitan antara kepolisian dengan kelompok-kelompok tersebut. Sehingga dengan sendirinya memperkuat dugaan keterkaitan ini yang menyebabkan aksi-aksi kekerasan yang dilakukan oleh kelompok-kelompok tersebut tidak pernah diusut tuntas oleh kepolisian.

Perlu ditambahkan di provinsi D.I.Yogyakarta, ada kelompok milisi sipil primodial yang juga melakukan kekerasan. FKPM Paksi Katon contohnya yang diketuai Muhammad Suhud. FKPM Paksi Katon merupakan organisasi yang mulai muncul semenjak ramainya isu pro-penetapan pada RUU Keistimewaan. Awal juli 2014 melakukan pembubaran paksa terhadap aksi demonstrasi yang dilakukan oleh Aliansi Mahasiswa Papua (AMP).

Bahkan dalam aksi mahasiswa Papua 15 Juli 2016, kelompok ini juga turut melakukan pengepungan asrama mahasiswa. Tujuannya menggagalkan aksi yang direncanakan oleh mahasiswa papua. Kelompok ini juga turut melemparkan kata-kata rasis dan stigma terhadap mahasiswa papua yang berada di dalam asrama.[6] Aksi yang dilakukan oleh mahasiswa papua ini memang dalam beberapa kesempatan, membawa isu tuntutan kemerdekaan bagi rakyat papua. Walaupun membawa tuntutan seperti itu  namun merupakan bagian dari kebebasan berpendapat. Terlebih mahasiswa papua sendiri merupakan representasi dari rakyat Papua di Yogyakarta.

Tindakan dari FKPM Paksi Katon yang membubarkan secara paksa ini jelas-jelas aksi kekerasan vigilante, mengambil alih wewenang penindakan yang dimiliki negara. “Jika memang aparat tidak mau bertindak tegas membubarkan aksi-aksi serupa, kami sebagai masyarakat tidak segan-segan untuk membubarkan meski dengan cara paksa,” ujar Muhamamad Suhud pada tribunnews.com pada 1 Juli 2014[7]. Ucapan tersebut jelas merupakan bentuk ancaman, FKPM Paksi Katon beralasan bahwa mereka menilai aksi AMP sebagai separatis. Tindakan yang dilakukan mereka (Paksi Katon) sungguh kontra produktif dengan niatan menjaga keutuhan NKRI. Apabila ingin mempertahankan seharusnya peluang-peluang dialog yang dikedepankan, terlebih mahasiswa papua lebih mengerti kondisi objektif di papua, cukup alasan bagi mereka (AMP) punya tuntutan seperti itu.

Kemudian yang sangat disayangkan, munculnya aksi kekerasan vigilante ini dianggap sebagai kesalahan dari demokrasi itu sendiri. Terdapat kerancuan berpikir dalam memahami alam kehidupan demokrasi. Alam demokrasi yang dalam semangatnya ingin memberikan jaminan terhadap kebebasan terhadap setiap insan manusia tanpa memihak terhadap suku, agama, ras dan golongan tertentu hari ini disalah konsepsikan.

Beberapa peristiwa menunjukkan bahwa aksi-aksi kekerasan yang digawangi oleh kelompok-kelompok organ milisi sipil/ormas yang berbasis masa mayoritas dengan sengaja menggerus dan menindas minoritas dianggap sebagai perwujudan alam demokrasi.

Bagaimana tidak, kesesatan berpikir yang menjangkit hingga level pemerintahan yang justru menyalahkan kehidupan alam demokrasi yang membawa semangat kebebasan telah memberi kesempatan pihak-pihak yang berpandangan keras dan cenderung ekstrem untuk mengeksploitasi ruang demokrasi demi kepentingan mereka. Singkatnya, menurut pemerintah demokrasi bersalah karena memberi ruang untuk intoleransi.[8] Ironis memang jika kekerasan yang dilakukan milisi sipil tidak diusut dengan tuntas, namun justru menyalahkan demokrasi. Menilai bahwa demokrasi lah yang memiliki andil munculnya aksi kekerasan vigilante.

Sebagai tambahan, kehidupan alam demokrasi yang tidak sehat di Yogyakarta membuat setiap penduduknya menjadi terkekang dan terhambat untuk berkembang. Bahaya laten dari  terberangusnya demokrasi akan berdampak pada generasi penerus bangsa yang akan mengalami penyempitan pikiran. Alam demokrasi yang tidak sehat akan mendegradasi alam pikir manusia. Bagaimana seorang manusia dapat berpikir apabila sudah dihantui rasa takut apabila memiliki pemikiran yang berbeda dengan yang lain.

Hal tersebut juga dirasakan oleh beberapa seniman di Yogyakarta. Aksi-aksi kreatif berkesenian begitu dengan mudahnya di bubarkan di Yogyakarta. Sebagaimana telah terjadi aksi kreatif bertajuk kesenian “Lady Fast 2016” yang dibubarkan secara paksa oleh elemen ormas Front Umat Islam (FUI) dan Front Jihad Islam (FJI). Acara yang direncanakan akan diselengggarkan dua hari tanggal 2-3 April 2016 itu dibubarkan dengan cara kekerasan yang mendaku dirinya sebagai pemberantas kemaksiatan. Acara kesenian lain yang turut dibubarkan adalah Independent Art-Space and Management (I AM ART). I AM ART melangsungkan pameran seni bertajuk “Idola Remaja Nyeni”, yang diselenggarakan dari 19 Mei sampai 30 Mei 2016. Acara ini juga dibubarkan karena diduga memuat unsur pornografi dan menyebarkan LGBT.

Aksi kekerasan para kelompok milisi sipil/ormas (vigilante) tersebut mendapat kecaman dari sekelompok para akademisi perguruan tinggi di Yogyakarta yang tergabung dalam Forum Intelektual Anti Pemberangusan Kebebasan Akademik. Mereka menyayangkan adanya ormas atau kelompok yang melarang diskusi di sejumlah kampus. Bagi mereka, tindakan intoleransi oleh ormas telah membungkam hak di dalam pendidikan untuk menjalankan kegiatan.

Arie Sujito, sosiolog Universitas Gadjah Mada (UGM) menyatakan,”Semua pihak musti menghormati kebebasan akademik yang sudah menjadi dasar kehidupan kampus sehari-hari. Tanpa landasan itu maka kampus akan kehilangan kekuatannya, baik sebagai lingkungan pendidikan maupun jaminan bagi hidupnya berbagai gagasan kritis.”[9]

Arie menjelaskan bahwa kampus tetap memiliki hak, bahkan keharusan untuk kritis pada berbagai persoalan yang terjadi. Sikap kritis itu, kata dia, bisa dalam kegiatan diskusi, kegiatan pers mahasiswa hingga kegiatan kuliah. Sebab, melalui budaya kritis itulah kampus dalam sejarahnya mengubah jalannya kehidupan berbangsa dari tradisi otoriter menjadi demokratis. Dalam pernyataanya Arie juga menegaskan bahwa kampus sebaiknya disterilkan dan dilindungi dari kegiatan yang mengarah pada kekerasan, penganiayaan, bahkan pembubaran kegiatan akademik.[10]

 

 

Negara Diam Terhadap Vigilante, Pelanggaran Terhadap Hak Asasi Manusia

Pada semua kasus aksi kekeran yang dilakukan oleh kelompok vigilante di Yogyakarta tak ada satupun yang sampai diseret ke pengadilan. Entah itu kasus kekerasan yang beratasnamakan agama, atau aksi kekerasan yang menyerang kelompok pro-demokrasi atau golongan minoritas lain. Gejala ini sekali lagi menggambarkan kemiripan untuk mengatakan bahwa fenomena vigilante di Yogyakarta tak jauh berbeda dengan vigilante yang ada dibelahan dunia lain. Mereka para pelaku kekerasan sangatlah yakin tak dihukum, mereka pun merasa superior terhadap korban seakan didukung oleh masyarakat, untuk aksi main hakim sendiri itu.

Tindakan main hakim sendiri yang sarat aksi kekerasan itu seakan merebut monopoli negara untuk dapat melakukan kekerasan. Dalam perspektif Max Weber hanya negaralah yang diberikan monopoli kekerasan untuk alasan menegakan ketertiban, terutama melalui aparatus penegak hukumnya yang bersifat represif. Padahal negara dalam hal melakukan kekerasan itu sangatlah dibatasi oleh hukum, yang mana guna melindungi kepentingan hak asasi manusia warga negara. Negara tak dibenarkan untuk melakukan tindakan secara sewenang-wenang. Hak asasi manusia jelas menjadi alasan untuk menghormati harkat dan martabat kemanusian.

Antonius Made Tony Supriatma memberi kesimpulan bahwa Negara sesungguhnya membutuhkan keberadaan mereka. Negara membutuhkannya untuk melakukan teror terhadap rakyatnya sendiri. alasannya, karena aparatus negara yang berfungsi melakukan teror pada masa otoriterisme Orde Baru, tidak bisa berfungsi pada jaman demokrasi prosedural ini. Kelompok- kelompok vigilante dibutuhkan untuk menyingkirkan ideologi perjuangan kelas, membungkam kelompok intelektual liberal, menghukum bida’ah, dan menegakkan ortodoksi. Hasil akhirnya adalak kelompok rakyat yang jinak (docile) dan konservatif .

Analisa diatas cukup masuk akal dan menjadi jawaban mengapa kemudian Negara seringkali absen saat terjadi berbagai rentetan aksi kekerasan yang dilakukan oleh kelompok vigilante. Bahkan pada banyak peristiwa seringkali pihak kepolisian yang secara teknis ada ditempat kejadian terlihat tak mampu bernegosiasi dengan para kelompok vigilante, melindungi kepentingan hukum para korban. Seperti saat berbagai peristiwa pembubaran diskusi pihak kepolisian justru yang ikut mendesak para korban untuk menghentikan acara, dan bukannya melindungi serta meminta kelompok vigilante yang membubarkan diri. Saat setelah terjadi aksi pihak kepolisian yang juga sering kali menyalahkan para korban dengan mengatakan, acara kegiatan tak ada izin dari kepolisian. Semua dibolak-balik, alih-alih segera melindungi korban malah mencari-cari celah kesalahan korban.

Lebih jauh dan berani lagi Antonius Made Tony Supriatma mengatakan kelompok vigilante sebagai kepanjangan tangan aparatus keamanan negara yang tidak bisa melakukan fungsi-fungsi represinya karena dihambat oleh aturan-aturan demokrasi prosedural . Demokrasi prosedural yang dimaksud disini bahwa dalam babakan sejarah kehidupan bangsa indonesia yang sangat memberi ruang pada masyarakat sipil pada wilayah partisipasi (khususnya lewat jalur perlementer – parpol) dan standar ketat aturan hak asasi manusia, sehingga tidak memberi ruang dan alasan bagi negara dengan “seragam” resminya melakukan intervensi malalui aparat secara berlebihan. Berbeda dengan saat orde baru, ruang partisipasi dibungkam dan hak asasi manusia masih menjadi sesuatu yang tabu untuk standar evaluasi negara.

Sudah banyak peristiwa menunjukan bahwa kelompok-kelompok vigilante baik itu yang berbasis identitas keagamaan, primordial ataupun ideologi negara, ataupun afiliasi militer, sering kali melakukan aksi kekerasan terhadap kelompok masyarakat minoritas. Baik itu minoritas dalam hal identitas yang jumlahnya sedikit ataupun mayoritas secara jumlah, tetapi kesemuanya tak berdaya untuk mempengaruhi kekuasaan. Kelompok minoritas ini dalam kondisi terpinggirkan atau termarginal, baik itu yang memiliki identitas sosial berbeda (agama/keyakinan, orientasi seksual, etnis, ras) dan juga kelas ekonomi seperti buruh dan petani.

Keberadaan kelompok vigilante ini menyuburkan perlakuan diskriminasi terhadap hak asasi manusia kelompok minoritas. Sebagai referensi untuk memahami pengertian apa itu diskriminasi, kita bisa meminjam beberapa pengertian teknis diskriminasi menurut beberepa instrumen hukum, baik yang internasional ataupun nasional. Menurut Konvensi International tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial, menyebut bahwa diskriminasi rasial diartikan sebagai: “segala bentuk perbedaan, pengecualian, pembatasan atau pilihan yang berdasarkan pada ras, warna kulit, keturunan, atau asal negara atau bangsa yang memiliki tujuan atau pengaruh menghilangkan atau merusak pengakuan, kesenangan atau pelaksanaan, pada dasar persamaan, hak asasi manusia dan kebebasan yang hakiki di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya dan bidang lain dari kehidupan masyarakat”.

Sedangkan UU No 39 tahun 1999 tentang HAM menyatakan, diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan atau pengucilan yang langsung atau tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan, politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan, pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya dan aspek kehidupan lainnya.

Keengganan Negara untuk mencegah aksi kekerasan yang dilakukan oleh kelompok vigilante terhadap minoritas agama atau mengadili mereka yang bertanggung jawab menjadikan Negara bertanggungjawab terhadap kekerasan yang berulang-ulang. Komisi Hak Asasi Manusia PBB menyatakan, dalam Komentar umum Kovenan Sipil dan politik Nomor 31, tentang kewajiban negara, bahwa kegagalan untuk mengambil langkah-langkah yang pantas atau mengambil tindakan guna mencegah, menghukum, menyelidiki, atau mengganti rugi kerusakan yang ditimbulkan oleh orang perseorangan atau kelompok” di mana hak-hak asasi manusia yang diatur Konvenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik dapat dianggap sebagai pelanggaran oleh negara. Selanjutnya dalam Komentar umum nomor 246  Selain itu, ketika hak-hak dilanggar, negara “harus menjamin pelakunya diadili. Jika terjadi kegagalan menyelidiki, kegagalan mengadili para pelaku kejahatan semacam itu ke pengadilan, bisa dengan sendirinya jadi pelanggaran terhadap Kovenan.

 

[1] http://yogyakarta.bps.go.id/index.php, diakses 15 November 2016

[2] https://id.wikipedia.org/wiki/Daerah_Istimewa_Yogyakarta diakses 25 Oktober 2016

[3] Ibid.

[4] Cho Youn Mee, Sjafri Sairin dan Irwan Abdullah, artikel “Tatanan Sosial: Sebuah Usulan Kerangka Analisis Kekerasan Dari Kasus Amerika, Afrika, Dan Indonesia”. Jurnal  Ilmiah Humaniora Volume 17, No. 1, Februari 2005.

[5] Ibid.

[6] Lihat berita dalam http://www.cnnindonesia.com/nasional/20160717064356-20-145189/kisah-mahasiswa-papua-di-yogya-dua-hari-terkurung-di-asrama/  diakses 15 November 2016

[7] Lihat artikel berita “Paksi Katon bubarkan Aksi Mahasiswa Papua” , Rabu, 17 Desember 2014 pada : http://jogja.tribunnews.com/2014/07/01/paksi-katon-bubarkan-aksi-mahasiswa-papua/

[8] Lihat http://nasional.kompas.com/read/2012/05/30/02030461/Toleransi.atas.Intoleransi

[9] Lihat http://m.metrotvnews.com/jateng/peristiwa/yNL8dJaN-kampus-dibungkam-akademisi-harus-melawan

[10] Ibid.

*TULISAN CATAHU 2016*

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+

“ISTIMEWA DIATAS WACANA???”

Istimewa menjadi wacana yang menarik apalagi gelar itu ditambatkan pada sebuah kota pendidikan bernama Yogyakarta. Sejak Juli 2012, Yogyakarta disebut sebagai provinsi yang istimewa sebab diberikan wewenang khusus yang tidak dimiliki oleh provinsi lain. Salah satu wewenang khusus yang diberikan adalah kepemimpinan Gubernur yang berasal dari keturunan Kraton dan pengakuan kembali atas tanah-tanah yang dahulu diklaim sebagai tanah kerajaan.

Namun, yang kemudian menjadi pertanyaan apakah gelar istimewa itu juga dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat? Faktanya, banyak masyarakat yang justru resah dengan status keistimewaan. Masyarakat mulai khawatir jika tanahnya menjadi sasaran untuk diklaim sebagai tanah Kasultanan maupun Paku Alaman. Kekhawatiran itu menjadi nyata dibeberapa tahun terakhir ini. Terlebih di tahun 2016 ini. Penggusuran atas klaim tanah Kasultanan maupun Paku Alaman terjadi hampir di seluruh pelosok D.I.Yogyakarta.  Kulon Progo, Bantul, hingga Gunung Kidul persoalan tentang perebutan tanah tak kunjung usai. Justru semakin meruncing di tahun 2016 ini.

Selain soal perebutan tanah atas klaim Kasultanan maupun Paku Alaman, persoalan lain yang menjadi perhatian LBH Yogyakarta adalah soal kekerasan yang dilakukan oleh milisi sipil. LBH Yogyakarta menilai bahwa perkembangan milisi sipil akan mengancam kehidupan berdemokrasi. Terlebih akan memicu terjadinya pelanggaran HAM. Ditambah dengan abainya negara untuk mengusut tuntas kekerasan yang dilakukan oleh milisi sipil. Tahun 2016 peristiwa besar banyak terjadi dan mengancam kehidupan berdemokrasi. Ruang-ruang demokrasi disumbat bahkan dibungkam. Celakanya, aksi kekerasan milisi sipil seolah mendapat dukungan dari aparat penegak hukum dan negara pada umumnya.

Dalam Laporan Utama Catatan Akhir Tahun 2016 LBH Yogyakarta, keistimewaan akan menjadi fokus utamanya. Bagaimana ruang-ruang demokrasi dan akses masyarakat atas tanah diakomodir dalam keistimewaan. Atau kah justru dengan keistimewaan akses masyarakat atas tanah maupun ruang demokrasi justru semakin sempit. Dua tulisan “Tahta Untuk Rakjat atau Tahta Untuk Raja” dan “Perkembangan Kelompok Milisi Sipil, Kekerasan, dan Ancaman Terhadap Perkembangan HAM di Yogyakarta” akan memberikan gambaran serta analisa bagaimana akses masyarakat atas tanah dan ruang demokrasi di Yogyakarta sebagai bagian dari implementasi HAM.

“TAHTA UNTUK RAKJAT ATAU TAHTA UNTUK RAJA?”

De Witt Pall atau Tugu Pall Putih merupakan salah satu ikon kota Yogyakarta yang juga merupakan lambang politik pecah belah zaman Pemerintahan Hindia Belanda

Sumber foto: http://3.bp.blogspot.com/-gJSf90cQUAg/TZ-XUVtBPZI/AAAAAAAAABs/mG049cVl8_g/s1600/paket-wisata-di-yogyakarta.jpg

Yogyakarta akan selalu menjadi topik yang menarik untuk diperbincangkan. Terlebih setelah resmi menyandang gelar “keistimewaan” melalui Undang-Undang Nomor 13 tahun 2012 tentang Keistimewaan D.I.Yogyakarta. Yogyakarta menjadi satu-satunya provinsi yang diberi hak istimewa, baik dalam menentukan pemimpin daerahnya (Gubernur) maupun dalam mengatur hal fundamental yaitu pertanahan. Menarik karena pengukuhan keistimewaan ternyata bukanlah sebagai manifestasi idiom “tahta untuk rakyat”. Hal yang selalu didengungkan sejak perdebatan tentang keistimewaan bergulir. Namun sebuah bom atom yang siap meledak dan memberangus kehidupan sebagian besar masyarakat yang tinggal di Yogyakarta.

Pengukuhan keistimewaan terasa semakin mendekatkan praktek monopoli kapital dan monopoli tanah di kota pendidikan ini. Sirkulasi kapital (uang) yang semakin aktif baik dalam perdagangan maupun jasa dan pariwisata. Pembangunan menjadi begitu masif, peran bank menjadi begitu sangat aktif, serta perdagangan yang menjadi sangat agresif. Sementara, monopoli tanah semakin tegas dan jelas. Tanah-tanah hanya dikuasai oleh satu dinasti kerajaan. Kerajaan Mataram yang masih hidup hingga hari ini dalam wujud Kasultanan dan Kadipaten Yogyakarta.

Di satu sisi terbitnya Undang-Undang Keistimewaan menjadi kemenangan bagi keturunan Keraton Yogyakarta. Akan tetapi sesungguhnya UU Keistimewaan sebagai bentuk penyanderaan akses masyarakat atas tanah. Sejak isu keistimewaan beredar, opini publik dan tekanan massa lebih banyak terkonsolidasikan pada isu suksesi gubernur. Mempersempit persoalan hanya sebatas pada pro-penetapan atau pemilihan langsung. Namun, luput akan persoalan yang lebih fundamental bagi banyak masyarakat yaitu persoalan tanah. Padahal materi tentang tanah justru menjadi hal yang menentukan bagi kelangsungan hidup rakyat. Dan justru persoalan tanah inilah yang menjadi point penting dan utama dalam UU Keistimewaan ini.

Undang-Undang Keistimewaan justru menjadi alat yang  semakin menutup akses rakyat atas tanah. Bahkan dengan Undang-Undang Keistimewaan, Kasultanan dan Kadipaten Yogyakarta tidak hanya hadir sebagai penguasa politik. Ia juga hadir sebagai sebuah kekuatan ekonomi yang “diijinkan” merampas tanah-tanah rakyat melalui klaim-klaim tanah Sultanaat Ground (SG) dan Pakualamanaat Ground (PAG). Terlihat jelas dalam definisi Tanah Sultan dan tanah Paku Alaman ditegaskan bahwa semua tanah yang berada di wilayah keraton Kasultanan dan Puro Paku Alaman kecuali tanah-tanah yang sudah diberikan hak kepemilikannya kepada siapapun. Definisi ini mengacu pada domein verklaring yang berlaku pada zaman pendudukan Belanda tahun 1918 “sakabehing bumi kang ora ana tanda yektine kadarbe ing liyan mawa wewenang eigendom, dadi bumi kagungane keraton ingsun” (semua tanah yang tidak ada tanda bukti dimiliki oleh orang melalui hak eigendom, maka tanah itu menjadi milik kerajaanku).

Undang-Undang Keistimewaan tidak hanya memuluskan monopoli tanah, tapi juga monopoli kapital. Dinasti Kraton Yogyakarta dikuatkan sebagai pebisnis yang lahir kembali di dunia perekonomian. Terlebih dengan peluncuran Masterplan Percepatan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) pada 2011. D.I.Yogyakarta juga menjadi salah satu daerah yang menjadi sasaran investasi. Lebih tepatnya salah satu kawasan yang menjadi sasaran ekspansi kapital. Praktis, dengan kedua kebijakan yang “istimewa” ini pula, UU Keistimewaan dan MP3EI, Yogyakarta akan tumbuh dalam dua bencana besar monopoli kapital sekaligus monopoli tanah. Bencana bagi rakyat terutama klas buruh dan kaum tani.

Jika menilik sejenak tentang proyek yang ditawarkan MP3EI, seolah Indonesia khususnya Yogyakarta akan disulap menjadi surga dunia. Sektor jasa dan pariwisata akan dikembangkan sedemikan rupa. Pulau dengan julukan Pulau Dewata Bali menjadi kiblat pembangunan sektor jasa dan pariwisata di Yogyakarta. Kemajuan, kesejahteraan, pertumbuhan ekonomi “dijual” untuk menarik perhatian banyak pihak. Banyak pihak yang dimaksud tentunya bukan buruh dan tani. Banyak pihak itu adalah negara-negara kapitalis maju dan korporasi besar untuk menanamkan investasi. Lantas bagaimana dengan klas buruh dan kaum tani sebagai populasi terbesar di Indonesia? Mereka berada dimana dalam skema proyek besar bernama MP3EI itu?

Sebelum menjawab pertanyaan besar itu, sejarah besar perkembangan sistem ekonomi dunia akan diulas sedikit. Penting kiranya sejarah itu dibicarakan, sebab sejarah itu yang menentukan sistem ekonomi dunia hari ini. Bahkan yang akan menjadi pangkal untuk menjawab pertanyaan untuk apa dan untuk siapa proyek prestisius MP3EI ini dibuat? Rakyat kah yang mayoritas buruh dan tani itulah yang akan menikmati? Untuk mereka kah proyek ini dibuat atau justru hanya untuk kepentingan lain yang sedang mendominasi?

Sejak Perang Dunia II, Amerika Serikat menjadi kekuatan tunggal imperialisme dunia. Sepanjang perjalanan kapitalisme ternyata tidak selalu mulus. Krisis besar imperialisme pernah menimpa eksistensi kapitalisme berulangkali. Salah satu krisis kapitalis dunia yang paling terkemuka adalah Depresi Besar tahun 1930an. Krisis ini mengakibatkan kemerosotan parah di sektor-sektor utama industri. Surplus komoditas dalam skala besar tak bisa dijual dan diserap oleh konsumen. Kelaparan dan pengangguran tak terbendung dan terjadi dimana-mana. Namun, krisis ini bukanlah akhir dari segalanya. Ratusan krisis terjadi pasca Depresi Besar 1930 itu. Sejak tahun 1970an misalnya sejumlah bank dan keuangan negara mengalami kebangkrutan. Yang kemudian krisis-krisis lainnya menyusul di tahun 1980an dan 1990an hingga sekarang.

Krisis overakumulasi ini pada kenyataannya tak membuat cara produksi kapitalis menjadi hancur. Krisis-krisis tersebut justru selalu menjadi momen reorganisasi kapitalis dan terjadinya pergeseran geografi produksi kapital utamanya ke wilayah-wilayah yang memungkinkan kapital untuk mencari profit yang lebih menguntungkan. Hal ini juga yang dijelaskan oleh David Harvey “….kapitalisme selamanya akan mencari jalan untuk membentuk lanskap geografis yang bisa memfasilitasi aktivitasnya di satu waktu, hanya untuk kemudian menghancurkannya dan membangun lanskap yang sama sekali baru demi memuaskan kehausan abadi dari akumulasi kapital tanpa akhir. Inilah sejarah destruksi kreatif dari kapitalisme yang terukir pada lanskap geografis historis yang sesungguhnya dari akumulasi kapital.”[1]

Dalam buku yang ditulis David Harvey, juga ia menjelaskan bahwa sedikitnya ada empat jalan dimana kapitalisme mereorganisasi dirinya untuk menyelematkan dari krisis. Pertama, penggunaan teknologi baru untuk meningkatkan produktivitas, sementara mesin dan teknologi lama menjadi lebih murah karena devaluasi, sehingga mudah dilikuidasi. Kedua, karena produksi dan efisiensi ditingkatkan melalui teknologi baru, maka terjadi peningkatan jumlah tenaga kerja yang menganggur. Kondisi ini menguntungkan pemilik kapital karena akan menurunkan upah tenaga kerja. Ketiga, surplus kapital akan ditarik untuk ditanamkan pada lini-lini produksi yang lebih menguntungkan. Keempat, permintaan efektif untuk semua produk diperluas dengan dilapangkannya jalan untuk ‘pembukaan pasar baru dan wilayah produksi baru’.[2]

Pilihan keempat biasanya menjadi pilihan yang sering diambil oleh pemilik kapital dengan menggunakan tangan negara, yakni melakukan ekspansi geografis ke wilayah baru. Rekonstruksi ruang untuk memastikan sirkulasi produksi dan distribusi terjamin ketersambungannya untuk secepat-cepatnya mendatangkan keuntungan. Ekspansi geografis ini tidak terjadi di sembarang tempat. Ruang tertentu akan dipilih untuk memindahkan surplus kapital sangat bergantung pada banyak faktor. Faktor utamanya adalah faktor ketersediaan sumber daya alam yang melimpah dan memadai, ketersediaan tenaga kerja (buruh) murah, dan ketersediaan lokasi yang menguntungkan sebagai pasar bagi produk-produk kapitalis. Dan ketersediaan transportasi, infrastruktur serta telekomunikasi adalah syarat mutlak untuk mempercepat keuntungan.

Ekspansi goegrafis ini yang kemudian diarahkan kepada negara-negara Dunia Ketiga. Imperialisme kemudian membagi diantara negara-negara untuk menjadi sebuah persekutuan. Dengan maksud agar persoalan ruang menjadi terselesaikan dengan jalan konektivitas. Itulah yang kemudian dijalankan terhadap negara-negara ½ jajahan yang menjadi sasaran dalam misi penyelamatan krisis imperialisme. Maka dibentuklah ASEAN (1992) sebagai suatu kawasan ‘perdagangan bebas’ regional ASEAN. ASEAN dibentuk dengan tujuan untuk dijadikan basis produksi dunia yang akan dicapai dalam waktu 15 tahun (1993-2008).

Dalam konteks ASEAN, perdagangan bebas dibayangkan akan terwujud dalam sebuah kesatuan yang integral, dimana batas negara tak lagi menjadi penghalang ruang. Bahkan menjadi jembatan atau konektivitas yang membuka akses terhadap inkorporasi segala macam bentuk sumber daya ke dalam mekanisme pasar global. Dengan konektivitas ini diharapkan dapat menyelesaikan persoalan krisis imperialisme. Oleh sebab itu, disiapkan rencana untuk konektivitas ASEAN yaitu Master Plan of ASEAN Connectivity (MPAC).

Meski demikian krisis kapitalis tetap tak dapat dihindarkan. Tahun 1997 krisis kapital kembali terjadi di Asia. Krisis ini merupakan sinyal awal bagi munculnya krisis 2008 di Eropa dan Amerika Serikat. Sejak akhir dekade 2000-an Amerika Serikat dan Uni Eropa mengguncang fondasi ekonomi dan bangunan ideologis sistem kapitalis dunia. Segala upaya ditempuh untuk mengembalikan kekuatannya. Krisis ekonomi dan finansial global yang terjadi dalam kurun waktu 2007-2008 membuktikkan bahwa krisis umum imperialisme tidak dapat lagi dibendung. Pada April 2008, IMF kemudian mengumumkan bahwa dunia sekarang berada dalam “krisis finansial terbesar di Amerika Serikat sejak Depresi Besar 1930”. Bahkan pada kurun 2007-2008 krisis pangan melanda dunia Eropa sehingga mau tidak mau ekspansi kapital harus terus dilakukan untuk menyelamatkan krisis imperialisme.[3]

Ekspansi kapital semakin massif dilakukan untuk mengembalikan keterpurukan imperialisme ke kondisi semula pasca krisis 2008. Pembentukan pasar bebas Asia didesign ulang untuk bisa menjawab kebutuhan imperialisme. Untuk kepentingan tersebut,  pemerintah, lembaga penelitian, dan korporasi di negara-negara Asia Timur dan Tenggara menginisiasi sebuah dokumen rencana pembangunan pasar bebas Asia yang disebut Comprehensive Asia Development Plan (CADP). Dokumen CADP dihasilkan tahun 2010 oleh suatu lembaga bernama ERIA (Economic Research Institute for ASEAN and East Asia).

Dokumen CADP inilah yang diadopsi oleh Indonesia untuk menyusun dokumen Masterplan Percepatan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) pada 2011. MP3EI ini tidak hanya mempromosikan Indonesia namun juga mengadopsi ide dan gagasan liberalisasi ekonomi Indonesia. MP3EI menawarkan Indonesia kepada negara kapitalis maju dan korporasi besar untuk memenuhi kebutuhan ruang imperialisme menyudahi krisis yang dialaminya. Ketersediaan sumber daya alam yang melimpah, tenaga kerja yang murah, dan pasar yang luas untuk hasil produksi adalah jaminan yang ditawarkan untuk menarik investasi. Ditambah dengan pajak yang murah, regulasi yang bisa diatur sesuka hati sesuai pesanan tuan pemilik modal, serta perijinan yang bisa diperoleh dengan sangat mudah menjadi janji manis yang mendatangkan banyak investor.

Pertanyaan besarnya untuk siapakah proyek itu dijalankan? Apakah untuk klas buruh dan kaum tani? Mereka ada dimana dalam skema proyek itu? Jelas bahwa MP3EI dibentuk untuk menyelamatkan krisis imperialisme. Sebagai jalan imperialisme membuka ruang baru untuk ekspansi kapitalnya. Proyek MP3EI dijalankan untuk memfasilitasi imperialisme menemukan jalan atas kehancuran yang melandanya. Lihat saja dalam dokumen MP3EI yang disusun oleh Pemerintah Indonesia, semua kebijakan menguntungkan pemilik kapital. Mulai dari sumber daya alam yang melimpah yang siap dikeruk hingga ketersediaan tenaga kerja murah yang akan memberikan nilai lebih pada pemilik kapital. Bagaimana dengan klas buruh dan kaum tani?

Klas buruh akan tetap dan semakin berada dalam kondisi yang semakin merosot. Kehidupan ekonominya tidak akan lebih baik. Proyek MP3EI akan menggusur kaum tani dari tanahnya. Memaksa kaum tani melepaskan tanahnya demi bisnis pembangunan dan infrastruktur untuk menunjang percepatan akumulasi kapitalnya. Kaum tani yang semula sebagai produsen akan diubah menjadi buruh tani atau pun buruh pabrik/perusahaan sebab tanah dan matapencahariannya sebagai tani hilang. Tenaga kerja produktif semakin banyak yang menganggur. Meningkatnya cadangan tenaga produktif ini menjadikan posisi tawar buruh semakin merosot. Kondisi ini yang dimanfaatkan oleh pemilik kapital untuk menerapkan upah murah terhadap buruh. Selain upah murah, syarat-syarat kerja yang tidak manusiawi (kontrak dan outsourcing) juga diterapkan. Dalam hal yang demikian praktis menjadi hal yang mustahil akan memperbaiki kondisi kehidupan klas buruh dan kaum tani.

MP3EI dan Keistimewaan : Semakin Mempertegas Monopoli Kapital dan Monopoli Tanah

Ada kepentingan yang saling bertalian antara MP3EI dengan UU Keistimewaan. Tekanan investasi yang memproyeksikan D.I Yogyakarta sebagai bagian koridor Jawa dengan basis ekonomi jasa dan pariwisata, terlihat mengalir deras di daerah ini. Pasca disahkanya UU Keistimewaan nilai investasi di Daerah Istimewa Yogyakarta meningkat tajam. Dalam sebuah laporan tempo.com dengan judul “Nilai Investasi Yogyakarta Meningkat Pesat” 18 Januari 2012, dicatat pada 2010 hanya Rp 4,3 triliun. Pada 2012 naik menjadi Rp 7,75 triliun. Sektor perhotelan mendominasi investasi karena DIY merupakan daerah tujuan wisata.  “Ada 15 hotel baru yang dibangun pada 2011,” ungkap Asisten Perekonomian dan Pembangunan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Andung Prihadi Santoso.[4]

Kebijakan MP3EI dan UU Keistimewaan sesungguhnya semakin mempertontonkan kondisi nyata Indonesia sebagai negara ½ jajahan. Dimana monopoli tanah dan monopoli kapital mendominasi sistem ekonomi. Penguasaan tanah-tanah di tangan segelintir tuan tanah yang memiliki kapital besar. Istimewanya, di Yogyakarta Pemimpin Daerah-nya juga merangkap peran sebagai tuan tanah sekaligus pemilik kapital. Bahkan beberapa bisnis besar di Yogyakarta dikuasai oleh Keraton Yogyakarta.[5] Terlebih dengan terbitnya UU Keistimewaan, monopoli tanah dengan pemberlakuan domein verklaring diakui bahkan diakomodir kembali. Meskipun domein verklaring ini sudah dihapuskan dengan disahkannya Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) tahun 1960. Toh, nyatanya UU Keistimewaan “mengamini” kembali pemberlakukan domein verklaring.[6]

Salah satu bisnis besar Keraton Yogyakarta adalah tambang pasir besi di pesisir Kulon Progo seluas 2.987 ha[7]  yang tersebar di desa Banaran, Karang Sewu, Bugel, Pleret, Garongan, dan Karangwuni. Proyek tambang ini digadang-gadang akan menjadi proyek tambang terbesar di Yogyakarta. Bahkan pasir besi di pesisir selatan wilayah Kulon Progo disebut-sebut sebagai emas hitam, karena harganya bisa seribu kali lipat dibanding besi biasa.[8]  Proyek prestisius ini diprakarsai oleh PT Jogja Magasa Mining (PT. JMM). Pemegang sahamnya adalah Lutfi Heyder, Imam Syafi, GBPH Joyokusumo, GKR Pembayun dan BRMH Hario.[9]  Tiga nama terakhir yang disebutkan ini merupakan keturunan dari Keraton Yogyakarta. Proyek tambang pasir besi ini pula yang disebut-sebut menjadi latar belakang menaikkan lagi isu dan wacana tentang keistimewaan Yogyakarta yang tenggelam sejak 2003.

Rakyat menghadapi persoalan serius dalam konflik perebutan penguasaan tanah. Bahkan dalam acara Panel Global Land Grabbing yang diadakan di Universitas Cornell, Ithaca New York, salah satu masalah yang turut didiskusikan adalah masalah proyek perampasan tanah di Kulonprogo yang dimasukkan dalam kategori perampasan tanah global atau land grabbing.[10] Land grabbing adalah perampasan tanah yang mengacu pada ledakan terkini dari transaksi tanah komersial transnasional khususnya yang berkisar pada produksi dan ekspor pangan dan energi.[11] Land grabbing berkaitan dengan pemanfaatan atas tanah yang didasarkan pada hasrat akumulasi capital dengan cara mengambil alih kendali faktor produksi kunci yaitu tanah. Land grabbing sendiri terjadi akibat krisis pangan dan tingginya harga minyak pada tahun 2008 sehingga meningkatkan minat korporasi besar untuk mencari lahan pertanian dalam skala besar dari negara-negara berkembang. Dan MP3EI adalah menifestasi dari land grabbing itu sendiri.

Dalam konsensi pertambangan (kontrak karya pertambangan) yang dilakukan antara Pemerintah (diwakili oleh Menteri ESDM) dan PT Jogja Magasa Iron (JMI), kawasan yang menjadi arel pertambangan seluas 2.987 hektar (22kmX1,8km) merupakan areal yang diklaim sebagai tanah PAG (Pakualamanaat Ground).[12] Pasca  terbitnya UU Keistimewaan klaim atas tanah Sultan maupun Paku Alaman tidak lagi menjadi ilegal sebab telah disahkan di dalam aturan hukum yang sah. UU Keistimewaan menjadi alat untuk mempertahankan kekuasaannya secara politik dan upaya ‘pengamanan’ aset-aset yang dimiliki Keraton. Keraton meningkatkan pemasukan melalui rekonsentrasi SG dan PAG dan menghidupkan kembali bisnis-bisnis lama seperti pabrik gula Madukismo, pabrik rokok kretek berlabel Kraton Dalem yang punya kebun tembakau sendiri di Ganjuran Bantul, budidaya ulat sutera PT Yarsilk Gora Mahottama di Desa Karangtengah Kecamatan Imogiri Bantul, tambak udang PT Indokor Bangun Desa di pantai Kuwaru Bantul serta bisnis Hotel Royal Ambarukmo, Ambarukmo Plaza, dan padang golf Merapi.[13] Bisnis ini sudah dimulai sejak Sultan Hamengku Buwono IX yang pernah tercatat sebagai 100 orang terkaya di Indonesia, yang bisnisnya mencakup bidang pemrosesan gula, perdagangan eceran, perbankan, tembakau, properti, pengolahan udang dan tuna.[14]

Reorganisasi kekuasaan politik juga dilakukan dengan mengatur hak politik untuk menunjuk keturunan Kesultanan sebagai satu-satunya Gubernur di Yogyakarta tanpa adanya pemilihan kepala daerah dan juga untuk menyelesaikan tuntutan hukum terhadap tanah-tanah Kesultanan (klaim kembali tanah SG dan PAG).[15] SG dan PAG, keduanya menjadi alat untuk akumulasi kekayaan keraton yang dilakukan dengan memanfaatkan tanah-tanah tersebut dalam kegiatan ekonomi. Dengan diakuinya SG dan PAG di dalam UU Keistimewaan praktis usaha memonopoli tanah menjadi semakin mudah sebab ada payung hukum yang menjadi dasar.

Proyek pertambangan pasir besi ini serta klaim penguasaan tanah di lingkaran kekuasaan Raja menandai monopoli tanah dan monopoli kapital saling mendukung. Semakin memberikan kenyataan dengan jelas tentang dominasi imperialisme diatas feodalisme dimana feodalisme sebagai basis sosial dari imperialisme. Monopoli ini secara nyata berwujud pertambangan, perkebunan dalam skala besar, dan praktek penghisapan dan penindasan lain seperti sewa tanah yang tinggi, peribaan, upah buruh murah, hingga perampasan tanah. Dan salah satu kebijakan yang melegitimasi praktek itu semua dilakukan adalah UU Keistimewaan dan MP3EI.

Selain proyek tambang pasir besi, proyek perampasan tanah lainnya terjadi dalam proyek pembangunan bandara baru di Kulon Progo. Proyek seluas 645,63 ha yang mencakup Desa Jangkaran, Desa Sindutan, Desa Palihan, Desa Kebonrejo, dan Desa Glagah setidaknya akan menggusur 11 ribu lebih penduduk di Kecamatan Temon Kulon Progo dari tanah dan kehidupannya. Proyek pembangunan bandara baru ini adalah salah satu proyek yang diwacanakan dalam dokumen MP3EI. Jika dalam proyek penambangan pasir besi, lahan yang menjadi areal penambangan di klaim menjadi tanah PAG, maka tak jauh berbeda dengan proyek pembangunan bandara baru ini. Kurang lebih 18% dari 645,63 ha di klaim sebagai tanah PAG.

Sejak awal rencana pembangunan ini memang diarahkan untuk mendukung investasi besar di Yogyakarta. Apalagi Yogyakarta tidak hanya menjadi tujuan wisata biasa, melainkan juga lokasi tepat untuk membangun bisnis Meeting, Incentives, Converence and Exhibition (MICE) yang menjadi bagian mata rantai bisnis dalam industri pariwisata. Penekanan D.I Yogyakarta sebagai basis unggulan Industri MICE juga semakin dikukuhkan lewat  Perda D.I Yogyakarta No. 6 tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Meskipun sejak awal pembangunan bandara di Kulon Progo ini bermasalah tetap saja pemerintah ngotot agar proyek ini segera terealisasi. Seolah tak mau peduli dengan kecaman banyak pihak, proyek ini tetap saja jalan terus. Proyek yang diketahui menabrak banyak aturan hukum ini tetap dipaksakan untuk terwujud meski dibanjiri penolakan warga. Terakhir, proyek ini sudah memasuki tahapan pembebasan lahan dan pembayaran ganti rugi meskipun tak memiliki AMDAL. AMDAL yang seharusnya disusun dan dikaji sebelum ijin lokasi terbit nyatanya baru akan dikaji setelah proses memasuki tahapan pengadaan tanah. Dan sekalipun banyak pihak mengingatkan bahwa proses yang dilalui cacat hukum namun proses pembangunan tidak juga dihentikan. Justru dalam pemberitaan yang muncul di beberapa media cetak 11 November 2016, Gubernur meminta agar lahan untuk bandara segera dilakukan pemagaran.

Masih di bumi Yogyakarta, kasus perampasan tanah semakin meningkat pasca diterbitkannya UU Keistimewaan. Penggusuran dengan dalih “Penataan dan Penertiban” tanah-tanah yang diklaim Sultan Ground (SG) milik Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat, baik itu dipesisir pantai Gunung Kidul atau Bantul. Ironisnya rencana penggusuran itu berbalut alasan kelestarian lingkungan, padahal warga sudah bergantung pada kawasan tersebut untuk mencari penghidupan.

Instrumen hukum biasanya digunakan untuk melakukan penggusuran dan klaim kembali tanah-tanah SG maupun PAG.  Di tahun 2016 Gubernur DIY yang sekaligus Raja melakukan banyak manuver-manuver yang sebetulnya tidak ada landasan hukum dan melawan hukum. Salah satu yang tejadi di Kabupaten Gunungkidul 21 Juni 2016, penandatanganan MoU antara Panitikismo dengan Bupati Gunungkidul terkait dengan penertiban dan penataan tanah Sultan Ground (SG) di wilayah pantai selatan.[16] Perjanjian kerjasama ini nantinya akan menjadi dasar hukum utama untuk melakukan penggusuran di wilayah pantai-pantai Gunung Kidul. Pertanyaan besar dengan adanya MoU ini “Apakah dapat dibenarkan secara hukum melakukan penertiban dan penataan berdasar Perjajian Kerjasama ini yang sebetulnya merupakan relasi hubungan perdata atau privat karena instrumen yang digunakan adalah perjanjian?” Dan “Apakah dibenarkan juga tindakan administrasi  untuk mengatur sebuah objek pertanahan yang sifatnya domain publik hanya didasarkan pada hubungan keperdataan melalui MoU?”

Dalam penandatanganan MoU ini, Sultan Hamengku Buwuno X juga hadir untuk menyaksikan (menjadi saksi-red), sekaligus menyampaikan pidato yang menyinggung warga yang dianggap menduduki  lahan-lahan disekitar pantai. “..banyaknya penggunaan tanah SG yang tidak sesuai dengan peruntukannya, bahkan di obyek-obyek wisata tertentu telah terjadi konflik horisontal dalam penggunaan tanah SG oleh warga, maka hendaknya kita mengacu pada UU No 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Menurut UU tersebut, garis sempadan pantai adalah daratan sepanjang tepian yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai, minimal 100 m dari titik pasang tertinggi ke arah daratan. Sehingga dengan demikian, kawasan pantai menjadi open space (ruang terbukared.) yang bisa dinikmati publik dan bukan terhalang oleh rumah-rumah makan atau bangunan lain yang menutupi pantai sebagai ruang publik. Untuk memisahkan ruang publik dengan kegiatan bisnis, misalnya untuk rumah makan atau hotel, dibatasi oleh ruas jalan sejajar dengan garis pantai.”

MoU inilah yang dijadikan dasar dikeluarkannya surat edaran penertiban kawasan pesisir sepadan pantai Gunung Kidul oleh Bupati Gunung Kidul. Di satu sisi surat edaran ini bertepatan dengan adanya pemberitaan bahwa penertiban yang dilakukan di kawasan pesisir semangatnya bukanlah dalam rangka penyelamatan lingkungan namun ada latarbelakang ekonomi. Sebab kawasan pesisir pantai Gunung Kidul akan digejot sedemikian rupa sebagai kawasan pariwisata. Hal ini terbukti dari sudah ada berbagai pemberitaan tentang rencana pembangunan bisnis Homestay dan hotel di kawasan pesisir pantai Gunung Kidul.

Dari infomasi Jogja.com tanggal 5 September 2016 dengan judul “Hotel Berbintang akan Banyak Dibangun di Gunungkidul Jogja” menulis sudah ada delapan izin pembangunan hotel yang masuk di Pemkab Gunungkidul dan tengah diproses. Kepala Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu (KPMPT), Azis Saleh, melaporkan, izin pembangunan hotel yang sampai kini sedang diproses antara lain berada di Kelurahan Purwosari, Tepus, Tanjungsari, Krakal, Runi, Baron, dan Girijati. “Paling banyak lokasi pendirian hotel berada di wilayah tepi pantai, mulai Purwosari hingga Kecamatan Tanjungsari. Kalau untuk wilayah perkotaan sudah ada yang berijin dan beroperasi,” kata Aziz Saleh. Aziz mengatakan jumlah hotel dirasa masih sudah memadai, namun hotel-hotel yang ada sekarang masih belum representatif, dan belum mempunyai standar pariwisata yang cukup baik seperti hotel berbintang.[17]

Berangkat dari studi kasus ini dapat ditarik analisa bahwasanya penggunaan dasar UU No 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil hanyalah dalih yang digunakan untuk melakukan penggusuran. Lebih-lebih juga cenderung sebagai bentuk perampasan tanah. Sebab jika mengacu pada latarbelakang MoU secara tegas disampaikan berkaitan dengan penggunaan tanah SG yang tidak sesuai. Ini berarti MoU ini bukanlah bagian untuk menyelamatkan lingkungan namun berkaitan dengan penggusuran agar ketika masyarakat pergi meninggalkan tanah tersebut, tanah tersebut bisa diajukan pendaftaran atas nama Kasultanan. Sehingga lebih mudah bagi Sultan untuk berbisnis dan berinvestasi di tanah tersebut.

Persoalan yang sama juga dialami oleh warga masyarakat Parangkusumo dan Cemoro Sewu yang juga terancam digusur dengan dalih menjaga gumuk pasir sebagai bagian dari menjaga lingkungan.[18] Sebagaimana telah diketahui bahwa selama ini Sultan juga mengklaim kawasan gumuk pasir adalah Sultan Ground. Proses penggusuran menggunakan dalih restorasi gumuk pasir sebenarnya semakin mempertegas kepentingan Sultan untuk merampas tanah-tanah yang hari ini telah dikuasai rakyat. Apalagi yang mengeluarkan surat perintah penggusuran adalah lembaga panitikismo. Lembaga yang sebenarnya tidak pernah dikenal dalam hukum agraria Indonesia. Lembaga yang hanya diakui keberadaannya melalui UU Keistimewaan.

Klaim atas tanah SG juga dialami oleh warga masyarakat yang tinggal di Parangtritis Bantul. Bermula dari adanya rencana proyek pembangunan JJLS (Jalan Jalur Lintas Selatan). Proyek JJLS yang melewati tanah tutupan Parangtritis diklaim sebagai Sultan Ground. Semula tanah tutupan tersebut adalah tanah milik warga dengan alas hak Letter c. Namun, belakangan diketahui di dalam buku pertanahan desa status pemegang haknya sudah berubah dari tanah milik warga menjadi tanah DIY.[19]

Pengambilalihan tanah-tanah rakyat juga terjadi di Kulon Progo. Kasus sertipikasi lahan seluas  540,434 m2 desa Karangwuni yang diklaim dan didaftarkan oleh Kadipaten Pakualaman pada Kantor Pertanahan Kulon Progo. Petani terpaksa harus melepaskan penguasaan tanah yang telah menjadi gantungan hidupnya bertahun-tahun. Hingga bulan Juni 2014 saja sudah lebih dari 2.000 bidang tanah disertipikasi oleh BPN, dari jumlah tersebut 1.400 bidang diantaranya berada di wilayah Kabupaten Kulon Progo.[20] Pada 2016 BPN Kanwil DIY telah menyerahkan sertipikat tanah SG kepada Kasultanan (500 bidang tanah) dan sertifikat PAG kepada Kadipaten (150 bidang tanah).[21] Pemda DIY yang diwakili oleh Kepala DPTR DIY Hananto Hadi Purnomo juga menambahkan bahwa berdasarkan inventarisasi tanah-tanah SG dan PAG di Yogyakarta, jumlahnya mencapai 13.000 bidang tanah yang tersebar di seluruh DIY. Sampai awal November 2016 luas tanah yang sudah teridentifikasi mencapai kurang lebih 3,5 juta meter persegi.[22] Sertipikasi tanah-tanah yang diklaim sebagai SG dan PAG ini jelas akan menambah daftar kasus penggusuran dan perampasan tanah. Kasus perampasan tanah semakin meningkat dimana rakyat langsung dihadap-hadapkan dengan kekuasaan raja. Perampasan tanah ini akan semakin masif di kemudian hari dan akan semakin banyak tanah-tanah yang hanya dimonopoli oleh segelintir pihak. Dalam konteks ini, tahta tidak lagi untuk rakyat seperti yang selalu diagung-agungkan.

UU Keistimewaan menjadikan tanah-tanah terkonsentrasi pada kepemilikan Sultan dan Paku Alaman. Tanah yang dikuasai rakyat jika teridentifikasi sebagai tanah Sultan maupun Paku Alaman akan dirampas dengan cara mendaftarkan Sultan maupun Paku Alaman sebagai pemegang hak. Seperti yang terjadi di Kulon Progo dan tanah tutupan Bantul. Rakyat yang sudah bertahun-tahun menguasai tanah yang seharusnya mendapatkan hak prioritas sebagai pemilik sesuai mandat UUPA menjadi diabaikan. Justru kepemilikan diberikan kepada Sultan dan Paku Alaman yang selama ini tidak pernah menggarap lahan tersebut namun diberikan legitimasi untuk merampas tanah rakyat dengan UU Keistimewaan. Jika sudah demikian pertanyaan yang lantas muncul “tahta untuk rakyat atau tahta untuk raja?” Ketika tahta tidak lagi digunakan untuk mengayomi dan mensejahterakan rakyat namun tahta justru digunakan untuk semakin memperburuk kondisi rakyat. Memiskinkan, merampas tanah rakyat, menindas dan menghisap rakyat.

Bila kondisi ini tidak segera dihentikan maka rakyat akan terus miskin dan kondisinya akan semakin buruk. Rakyat akan semakin sulit keluar dari cekikan kemiskinan. Kualitas hidupnya terus menerus akan semakin merosot sebab semakin banyak kebijakan yang menjauhkan tanah dari tangan rakyat. Kaum tani akan beralih menjadi buruh tani yang terus dihisap dan tak berdaulat atas tanah di negerinya sendiri. Tenaga kerja produktif yang menganggur akan semakin meningkat karena tergusur dari tanahnya. Cadangan buruh meningkat dari hari ke hari. Alhasil, posisi tawar buruh menjadi semakin lemah sehingga upah buruh juga semakin murah. Pemilik kapital memanfaatkan kondisi ini untuk menerapkan upah murah dan syarat-syarat kerja yang tidak manusiawi. Penghisapan dan penindasan menjadi semakin kejam.

Oleh karena itu, keadaan ini harus segera dihentikan. Mengakhiri penindasan dan penghisapan harus disegerakan untuk dijalankan. Rakyat harus menjalankan reforma agraria sebagai jalan keluar atas keterpurukan ini. Reforma agraria menjadi agenda penting ke depan untuk merebut tanah-tanah yang kini tidak lagi dikuasai oleh rakyat. Sebab untuk mencapai Indonesia baru yang merdeka (bebas) dan demokratis sepenuhnya, reforma agraria (perubahan tanah) adalah kunci yang harus dilalui oleh bangsa ini.

[1] Harvey David, New Imperialism, 2003, Oxford, Oxford University Press (Lihat juga Jurnal Tanah Air Walhi 2013)

[2] Harvey David, Spaces Of Capital Towards a Critical Geography, 2001, New York, Routledge (Lihat juga Jurnal Tanah Air Walhi 2013)

[3] Majalah SAKSI LBH Yogyakarta, Akumulasi Kapital Dalam Bingkai Keistimewaan, September, 2016

[4] Ibid.

[5] Lihat dalam berita http://www.aktual.com/10-kerajaan-bisnis-keraton-yogyakarta/ , diakses 13 November 2016

[6] Domein verklairing dikenal di dalam Agrarische Besluit, Stb. Nomor 118 Tahun 1870, yang berbunyi: “Dengan tidak mengurangi berlakunya ketentuan di dalam ayat 2 dan ayat 3 Agrarische Wet, maka dipertahankan asas bahwa semua tanah yang orang lain tidak dapat membuktikan bahwa tanah itu eigendomnya adalah tanah Negara. Domein Negara, artinya tanah eigendom Negara, tanah milik Negara.” Jika menengok lebih jauh ke belakang, prinsip domein verklaring terkait dengan prinsip penaklukan lain yang kerap digunakan oleh negara-negara kolonial di Eropa untuk melegitimasi hak mereka terhadap tanah jajahan. Prinsip tersebut dikenal sebagai Terra Nullius Principle. Prinsip ini lahir melalui konvensi internasional negara-negara di Eropa pada akhir abad ke-18, yang pada intinya berarti land belonging no-one atau wilayah/tanah yang tidak dimiliki oleh siapapun. Sir William Blackstone adalah salah satu tokoh yang dianggap bertanggungjawab terhadap lahirnya prinsip ini. Lebih lanjut lihat Geoffrey Partington, 2007, Thoughts on Terra Nullius, dalam Proceedings of the Nineteenth Conference of The Samuel Griffith Society, Melbourne, hlm. 96.

[7] Dokumen Kontrak Karya Pertambangan yang ditandatangani oleh PT. JMI dengan Menteri ESDM pada tanggal 4 November 2008

[8] Wasisto Raharjo Jati, “Predatory Regime Dalam Ranah Lokal: Konflik Pasir Besi di Kab. Kulon Progo”, Jurnal Demokrasi dan HAM Vol. 10, 2013 hal.98

[9] “Sejarah Perusahaan PT. JMI”, diunduh dari http://jmi.co.id/id/his.html diakses pada 27 April 2014 pukul 13.03 wib

[10] Masalah Land Grabbing adalah salah satu isu yang dibicarakan dalam acara International Conference on Global Land Grabbing II pada 17-19 Oktober 2012. (Organized by the Land Deals Politics Initiative (LDPI) and hosted by the Department of Development Sociology at Cornell University, Ithaca, NY).

Istilah Land Grabbing muncul secara mundial hasil dari Konferensi Asian Peasant Coalition thn 2007 (HML).

[11] Borras, S. M. Jr., dan Franco, J. 2012. Global Land Grabbing and Trajectories of Agrarian Change: A Preliminary Analysis. Agrarian Change Vol. 12 No. 1, January, 2012. Hal. 34-59

[12] Dokumen Kontrak Karya Pertambangan yang ditandatangani oleh PT. JMI dengan Menteri ESDM pada tanggal 4 November 2008

[13] George Junus Aditjondro. SG dan PAG, Penumpang Gelap RUUK Yogyakarta. Harian sore Sinar Harapan, 31 Januari 2011. Diakses melalui  http://indoprogress.com/2011/02/sg-dan-pag-penumpang-gelap-ruuk-yogyakarta/ diakses hari Senin, 24 Agustus 2015 pukul 14.54 wib

[14] https://dyanuardy.wordpress.com/2008/01/16/kapitalisme-feodal-di-yogyakarta/ diakses pada hari Selasa, 25 Agustus 2015 pukul 07.40 wib

[15] Dian Yanuardi, Commoning, Dispossession Projects and Resistance: A Land Dispossession Project for Sand Iron Mining in Yogyakarta, Indonesia, hlm 17-18. Makalah disampaikan dalam International Conference on Global Land Grabbing II pada 17-19 Oktober 2012. (Organized by the Land Deals Politics Initiative (LDPI) and hosted by the Department of Development Sociology at Cornell University, Ithaca, NY).

[16] http://sorotgunungkidul.com/berita-gunungkidul-17225-tandatangani-mou-dengan-panitikismo-pemkab-kini-punya-payung-hukum-tertibkan-pantai-selatan.html diakses 17 November 2016

[17] Lihat berita “Hotel Berbintang akan Banyak Dibangun di Gunungkidul Jogja” dalam http://www.jogja.co/hotel-berbintang-akan-banyak-dibangun-di-gunungkidul-jogja/ diakses 21 November 2016

[18] http://www.harianjogja.com/baca/2016/08/02/restorasi-gumuk-pasir-kraton-jogja-instruksikan-penggusuran-parangkusumo-741729 diakses 21 November 2016

[19] http://selamatkanbumi.com/en/warga-parangtritis-dan-sultan-berebut-tanah-tutupan/ diakses 17 November 2016

[20] http://gunungsitoli.rri.co.id/yogyakarta/post/berita/85466/lingkungan/sertifikasi_tanah_sg_dan_pag.html diakses 17 November 2016

[21] http://setrostelsel.blogspot.co.id/2016/06/penertiban-dan-penataan-tanah-sultan.html diakses 17 November 2016

[22] http://www.koran-sindo.com/news.php?r=5&n=70&date=2016-11-05 diakses 17 November 2016

*TULISAN CATAHU 2016*

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+

Ajakan solidaritas untuk melakukan somasi terbuka kepada Angkasa Pura 1, Pemerintah Republik Indonesia, Pemerintah Daerah Provinsi D.I Yogyakarta dan Pemerintah Kabupaten Kulonprogo

Diberitakan koran Kedaulatan Rakyat, hari ini 22 Agustus 2017, pekerjaan di lahan bandara (Kecamatan Temon, Kulonprogo) dimulai dan Angkasa Pura minta warga segera pindah. Sebelumnya, 12 Agustus 2017, di koran yang sama, diberitakan pembersihan lahan untuk pembangunan runway atau landasan pacu Bandara Internasional Yogyakarta Baru (New Yogyakarta International Airport/NYIA) di kawasan Pantai Selatan Kecamatan Temon, Kabupaten Kulonprogo, segera dilakukan PT. Pembangunan Perumahan Tbk (PP). Secara faktual, proses land clearing telah menjangkau lahan seluas 30 hektare. Alat berat yang ada disebar ke beberapa wilayah sekaligus, seperti Jangkaran dan Glagah (http://www.harianjogja.com/baca/2017/08/16/bandara-kulonprogo-debu-mulai-mengganggu-warga-843398).

 

Terhadap aktivitas di lokasi pembangunan NYIA tersebut perlu kami ingatkan bahwasanya hingga hari ini belum pernah ada dokumen amdal dan izin lingkungan yang final, sehingga aktivitas mobilisasi alat berat hingga land clearing, jelas tidak dapat dibenarkan. Toh, sekalipun dokumen amdal dan ijin lingkungannya sudah ada, musti digarisbawahi, keduanya tidak sohih secara hukum. Sebab secara substansial seharusnya sudah dapat dipastikan amdal tidak akan pernah bisa dinilai layak. Dari aspek pelingkupan saja, muatan tentang kesesuaian lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan pembangunan NYIA dengan peraturan perundang-undangan tentang rencana tata ruang wilayah jelas tidak terpenuhi (bertentangan). Belum lagi bicara deskripsi rona lingkungan hidup awal (environmental setting) yang pada dasarnya merupakan kawasan rawan bencana tsunami (kawasan lindung geologi), makin tidak layaklah NYIA Kulonprogo dibangun. Sementara secara prosedural, proses penyusunan dokumen amdal itu tidak dilakukan pada tahapan yang semestinya. Ada tahapan yang dilompati oleh AP1.

 

Harus dipahami, proses amdal merupakan tahap amat menentukan yang akan menghasilkan kelayakan lingkungan (izin lingkungan) atau ketidaklayakan lingkungan. Izin lingkungan adalah ‘jantungnya’ sistem perizinan. Izin lingkungan jadi syarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan, termasuk izin lain yang disebut dengan nama lain seperti izin operasi dan izin kontruksi serta tidak ketinggalan pula dalam kerangka penggunaan dan pemanfaatan tanah, penetapan lokasi (IPL) harus memedomani dan menyertakan dokumen lingkungan berupa amdal yang sesuai ketentuan peraturan perundangan. Bahkan betapa krusialnya amdal dan izin lingkungan, sesuai dengan pasal 109 UU Nomor 32 tahun 2009, setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan dipidana dengan penjara paling singkat satu tahun dan paling lama tiga tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00  dan paling banyak Rp3.000.000.000,00.

 

Berangkat dari hal tersebut di atas, kami mengajak, mengundang seluruh elemen gerakan masyarakat sipil yang peduli terhadap kelestarian lingkungan untuk hadir pada:

 

Hari: Rabu, 30 Agustus 2017

Pukul: 10.00 – selesai

Tempat: Kantor LBH Yogyakarta, Jalan Ngeksigondo Nomor 5A, Kotagede, Yogyakarta

Acara: somasi terbuka atas proses land clearing pembangunan Bandara Kulonprogo

 

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+

Siaran pers Ancaman Bahaya Bencana Tsunami Makin Nyata, Pembangunan NYIA Kulonprogo Harus Segera Dihentikan!

Terberitakan di Harian Kompas, Senin, 24 Juli 2017, tim peneliti Pusat Geoteknologi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia menemukan deposit tsunami di dekat bakal lokasi bandar udara baru di Yogyakarta. Deposit tsunami itu diperkirakan berusia 300 tahun, seumuran jejak pantai selatan Banten dan Jawa Barat. Potensi gempa di kawasan ini, berdasarkan sebaran deposit tsunaminya, bisa di atas M9, demikian kata Kepala Geoteknologi LIPI Eko Yulianto di Kompas, Selasa 25 Juli 2017. Jika suatu saat terjadi lagi tsunami seperti di Pantai Pangandaran dengan (kekuatan kegempaan) magnitude lebih tinggi sedikit saja, bandara baru itu akan kena mulai bagian apron, terminal sampai runwaynya, ujar Widjo Kongko, peneliti Balai Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) UGM.
Keterangan tersebut sesungguhnya makin menguatkan apa yang dahulu kerap disuarakan oleh petani Wahana Tri Tunggal (WTT). New Yogyakarta International Airport (NYIA) Kulonprogo selain akan menyingkirkan lahan pertanian subur di Kecamatan Temon, juga dibangun di atas ruang yang rawan sekali dengan bahaya tsunami. Pada beberapa kesempatan, termasuk dalam materi gugatan terhadap Ijin Penetapan Lokasi (IPL) bandara yang diterbitkan Gubernur Provinsi D.I. Yogyakarta yang kami ajukan bersama para petani WTT, IPL harus batal dan dicabut lantaran salah satunya tidak sesuai dengan peruntukan ruangnya. Dalil ini pun juga diamini oleh hakim pemeriksa perkara yang membatalkan IPL tersebut.
Posisi kerawanan lokasi bandara baru di Kulonprogo sesungguhnya sudah ditetapkan dalam dokumen perundang-undangan tentang rencana tata ruang wilayah. Dapat ditengok dalam Perpres Nomor 28 tahun 2012 tentang RTR Pulau Jawa-Bali di mana Kabupaten Kulonprogo jadi salah satu wilayah yang ditetapkan sebagai zona rawan bencana alam geologi (pasal 46 ayat 9 huruf d). Selain itu, menilik Perda Provinsi DIY Nomor 2 tahun 2010 tentang RTRW DIY, sepanjang pantai di Kabupaten Kulonprogo telah ditetapkan sebagai kawasan rawan tsunami (Pasal 51 huruf g). Bahkan Perda Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2012 Tentang RTRW Kabupaten Kulonprogo pun lebih detail menyatakan bahwa kawasan rawan tsunami salah satunya meliputi Kecamatan Temon (pasal 39 ayat 7 huruf a).
Penataan ruang berbasis mitigasi bencana, dengan menetapkan kawasan tertentu sebagai kawasan lindung geologi sesunguhnya adalah ikhtiar untuk meningkatkan keselamatan dan kenyamanan kehidupan makhluk hidup. Apalagi secara geografis Indonesia berada di lingkaran rawan bencana. Badan Nasional Penanggulangan Bencana dalam Masterplan Pengurangan Resiko Bencana Tsunami (2012) pun sebetulnya sudah memetakan kawasan utama yang punya resiko dan probabilitas tsunami tinggi. Kawasan tersebut antara lain kawasan selat sunda dan Jawa Bagian Selatan. Gempa bumi yang besar yang terjadi di zona penunjaman di Jawa bagian selatan dikhawatirkan akan memicu tsunami yang dapat menimpa salah satunya daerah pantai di selatan Provinsi DIY (Kabupaten Kulonprogo).
NYIA Kulonprogo yang diklaim sebagai proyek untuk kepentingan umum, sesungguhnya adalah sarana transportasi udara yang akan memiliki resiko bahaya amat tinggi terutama bagi calon pengguna transportasi penerbangan. Khalayak umum terutama masyarakat calon pengguna jasa transportasi udara seakan-akan sedang dijerumuskan ke kawasan berresiko bahaya ekstra, yaitu kawasan rawan bencana tsunami. Menimbang kondisi lokasi yang rawan, maka analisis mengenai dampak lingkungan (amdal) yang saat ini sedang berproses sudah semestinya tidak sampai pada putusan yang menyatakan pembangunan NYIA Kulonprogo layak secara lingkungan hidup.
Berangkat dari hal tersebut di atas kami menuntut:
1. Kepada Presiden Republik Indonesia, Gubernur Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Bupati Kulonprogo dan PT. Angkasa Pura I menghentikan rencana pembangunan New Yogyakarta International Airport Kulonprogo;
2.  Kepada Komisi Penilai Amdal, tidak menerbitkan rekomendasi kelayakan lingkungan pada pembangunan NYIA Kulonprogo;
3. Kepada Kementer
ian Lingkungan Hidup, Gubernur D.I. Yogyakarta dan Bupati tidak menerbitkan izin lingkungan pembangunan NYIA Kulonprogo.
Yogyakarta, 28 Juli 2017
Hormat kami
Lembaga Bantuan Hukum Yogyakarta
Narahubung:
Hamzal Wahyudin (087738514141)
Yogi Zul Fadhli (08995151006)
Epri Wahyudi (087838885835)
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+

Bantuan Hukum Untuk Miskin dan Tertindas